Strategi Utama: Sekjen PP AMPG Kritik Deddy Sitorus Soal Kebijakan Batu Bara PLN dan ESDM
Dailynesia.com – Menjadi fokus utama dalam kritik yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Angkatan Muda Partai Golkar (PP AMPG), Ubaidillah, terhadap pernyataan anggota DPR RI Deddy Sitorus terkait isu pengadaan batu bara oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Kritik tersebut menyoroti kurangnya pemahaman Deddy tentang struktur kebijakan dan hubungan dinamis antar lembaga pemerintah dalam pengelolaan energi nasional.
Peran ESDM dan PLN dalam Strategi Energi
Ubaidillah menjelaskan bahwa ESDM memiliki peran kunci sebagai regulator dalam menetapkan kuota Domestic Market Obligation (DMO) sebagai bagian dari strategi pemerintah untuk menjaga ketersediaan bahan bakar fosil. DMO tahun ini, menurut PP Nomor 39 Tahun 2025, difokuskan pada pembangkit listrik utama, produsen listrik independen (IPP), serta sektor industri seperti semen, pupuk, dan kertas. Sebaliknya, PLN bertugas sebagai pelaksana langsung dalam memenuhi kebutuhan pasokan batu bara untuk operasional listrik.
“Key Strategy yang diterapkan ESDM adalah untuk memastikan pasokan batu bara tetap stabil dan terjangkau, sementara PLN mengatur penggunaannya. Saudara Deddy Sitorus perlu memahami perbedaan fungsi ini agar tidak menyebarkan opini yang membingungkan masyarakat,” ujar Ubaidillah, seperti dilansir siaran pers pada Rabu (15/7/2026).
Dalam kesimpulannya, Ubaidillah menekankan bahwa kritik politik harus selalu didasari data yang jelas. Ia menilai Deddy Sitorus kurang memperhatikan urutan proses teknis dan mekanisme pengambilan keputusan dalam isu ini. Hal ini bisa mengurangi kepercayaan publik terhadap kebijakan strategis yang dianggap lebih kompleks.
Konsekuensi Kebijakan Batu Bara
Strategi key strategy ESDM dan PLN juga berdampak signifikan pada sektor energi terbarukan. Dengan menetapkan kuota DMO yang konsisten, pemerintah berupaya mengurangi ketergantungan pada impor energi, sekaligus menjaga stabilitas harga listrik. Namun, kritik terhadap kebijakan ini harus disampaikan dengan tepat, bukan hanya berdasarkan asumsi semata.
“Key Strategy dalam pengelolaan batu bara adalah untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan nasional dan efisiensi biaya. Jika kritik diberikan tanpa memahami tujuan strategis ini, bisa jadi mengganggu proses pengambilan keputusan yang seharusnya transparan,” tambah Ubaidillah.
Ubaidillah juga menyoroti pentingnya koordinasi antar lembaga dalam implementasi kebijakan. Ia mengingatkan bahwa isu batu bara PLN dan ESDM tidak boleh dijadikan alat untuk menyerang pihak tertentu secara politis. “Key Strategy ini mencakup kerja sama antar institusi, jadi kritik harus objektif dan berbasis fakta,” kata dia.
Dalam konteks ini, PLN dan ESDM bekerja sebagai dua entitas yang saling melengkapi. Kementerian ESDM mengatur kuota DMO, sementara PLN mengelola pengadaan batu bara secara operasional. Kritik yang tidak membedakan peran ini, menurut Ubaidillah, bisa membuat masyarakat bingung tentang siapa yang benar-benar bertanggung jawab dalam proses.
PP AMPG mendukung proses hukum yang independen dan profesional, dengan key strategy yang menjadi dasar kebijakan. Jika ada indikasi kesalahan, seluruhnya harus diteliti secara mendalam oleh lembaga terkait. “Kami percaya bahwa key strategy yang diterapkan pemerintah memiliki dasar yang kuat, dan kritik politik harus selalu mempertimbangkan aspek ini,” tutup Ubaidillah.
Isu batu bara PLN dan ESDM memang menjadi perdebatan yang hangat, terutama dalam konteks transisi energi ke masa depan. Namun, kritik yang dilakukan harus seimbang antara kebijakan strategis dan kepentingan industri. Key strategy dalam pengelolaan energi perlu dipahami secara menyeluruh, agar tidak terkesan seperti propaganda yang tidak berdasar.
Key Strategy ini juga menjadi referensi bagi para pemangku kebijakan lainnya dalam membangun kesadaran publik. Dengan memperjelas peran ESDM dan PLN, kebijakan batu bara bisa lebih diterima oleh masyarakat, terutama dalam menghadapi tantangan transisi menuju energi terbarukan. PP AMPG mengajak seluruh pihak untuk berdiskusi dengan data yang lengkap, agar kritik tidak mengganggu keadilan dalam proses pengambilan keputusan.
