Key Discussion: DPR Khawatir Tambahan Layer CHT Guncang Industri Legal dan Bebani Fiskal
Dailynesia.com – Menjadi topik utama dalam diskusi politisi di DPR RI terkait kebijakan tambahan lapisan cukai hasil tembakau (CHT) yang dirancang pemerintah. Langkah ini bertujuan menarik produsen rokok ilegal ke industri resmi, namun anggota dewan mengungkapkan kekhawatiran bahwa perubahan struktur tarif bisa mengguncang sektor legal dan memberi tekanan pada pendapatan negara. Sejumlah anggota Komisi XI DPR, seperti Harris Turino dari Fraksi PDI Perjuangan, menegaskan pentingnya analisis menyeluruh sebelum menerapkan perubahan tersebut, karena berdampak pada kepastian pengawasan dan stabilitas industri.
“Kebijakan CHT harus dirancang secara komprehensif, mengingat perubahan struktur tarif bisa menciptakan distorsi baru dalam industri hasil tembakau (IHT) yang sudah mapan,” ujar Harris, dalam keterangan tertulis yang dilansir Jumat (10/7/2026).
Dalam Key Discussion ini, DPR juga menyoroti risiko kebocoran fiskal akibat struktur tarif yang terlalu rumit. Harris Turino menyatakan bahwa pergeseran produksi ke segmen tarif lebih rendah (downtrading) berpotensi mengurangi pendapatan negara, terutama jika industri legal tidak mampu bersaing secara efektif. Menurutnya, kebijakan harus menciptakan keseimbangan antara penerimaan fiskal dan perlindungan pelaku usaha yang telah berkontribusi selama bertahun-tahun.
Upaya Pemerintah dan Tantangan Kebijakan CHT
Pemerintah, melalui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, tetap menekankan manfaat layer CHT baru. Ia mengatakan bahwa kebijakan ini bertujuan memperketat pengawasan dan memastikan industri hasil tembakau tetap berjalan efisien. Namun, para anggota DPR menilai bahwa pengenalan lapisan tambahan harus dilakukan secara bertahap, dengan mempertimbangkan dampak ekonomi dan sosial yang luas.
“Kami percaya bahwa struktur tarif yang lebih sederhana akan lebih efektif dalam menarik rokok ilegal ke sistem legal tanpa mengorbankan keberlanjutan industri,” imbuh Thoriq Majiddanor dari Fraksi NasDem, dalam Key Discussion yang sama.
Menurut Thoriq, kebijakan CHT yang tidak memperhatikan kemudahan administrasi bisa memberi tekanan ekstra kepada produsen legal. Ia menekankan bahwa implementasi harus didukung data yang valid dan program pengawasan yang terukur, agar tidak menyebabkan penguasaan pasar oleh industri ilegal. “Keseimbangan antara penerimaan negara dan perlindungan pelaku usaha harus menjadi prioritas utama dalam Key Discussion ini,” tegasnya.
Analisis Dampak pada Industri dan Pendapatan Negara
Di sisi lain, anggota DPR menyebutkan bahwa industri legal hasil tembakau (IHT) telah berkontribusi signifikan terhadap perekonomian. Penambahan lapisan cukai dianggap bisa mengurangi daya saing produsen legal, terutama jika biaya produksi meningkat lebih cepat daripada peningkatan harga jual. Dalam Key Discussion, para anggota dewan meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi berkelanjutan dan memberi ruang bagi industri untuk beradaptasi.
“Kita harus memahami bahwa sektor IHT sudah memiliki struktur yang matang. Jika kebijakan CHT tidak dirancang dengan baik, maka pengusaha legal akan kehilangan kepercayaan dan kemungkinan mengalihkan produksi ke pasar ilegal,” kata anggota dewan lainnya, seperti dilansir dalam diskusi tersebut.
Pendapat ini sejalan dengan isu yang sering muncul dalam Key Discussion sebelumnya, yakni bahwa kebijakan cukai yang terlalu agresif bisa mengganggu stabilitas industri dan meningkatkan risiko kebocoran pajak. Para anggota DPR juga menyoroti perlunya kebijakan yang berkelanjutan, bukan hanya fokus pada keuntungan jangka pendek.
Hasil Evaluasi dan Persiapan Penerapan CHT
Sebelum finalisasi, Menteri Keuangan akan melakukan kajian mendalam untuk memastikan kebijakan tambahan lapisan cukai (layer CHT) tidak berdampak negatif terhadap perekonomian. Hasil evaluasi ini akan menjadi dasar bagi DPR dalam menyetujui atau menyesuaikan rancangan kebijakan. Dalam Key Discussion, anggota dewan menekankan pentingnya transparansi dan keterlibatan pihak stakeholder sebelum implementasi.
“Kami berharap pemerintah memberi waktu yang cukup untuk menguji kebijakan ini, agar bisa memperbaiki sisi yang kurang optimal,” kata salah satu anggota DPR, yang juga turut berbicara dalam Key Discussion terkini.
Dengan penambahan layer CHT, pemerintah berharap mendorong transisi dari industri ilegal ke resmi. Namun, para anggota dewan meminta penyesuaian kebijakan agar tidak mengorbankan industri legal. Hal ini menunjukkan bahwa Key Discussion seputar CHT bukan hanya tentang pajak, tetapi juga tentang keseimbangan antara regulasi dan pertumbuhan ekonomi.
