Special Plan: DPR dan Serikat Pekerja Tolak Kebijakan Kemasan Polos untuk Cegah Badai PHK
Latar Belakang Kebijakan Special Plan
Dailynesia.com – Yang diusung pemerintah melalui Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) mengusulkan standarisasi warna kemasan produk tembakau dan rokok elektronik. Tujuan utamanya adalah memperkuat pengendalian konsumsi rokok, terutama di kalangan generasi muda, dengan membuat kemasan lebih sederhana dan konsisten. Meski niat baik ini diharapkan bisa menurunkan risiko kesehatan, kebijakan Special Plan menuai penolakan dari sejumlah pihak, termasuk DPR dan Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan, dan Minuman (FSP RTMM).
Penolakan dari Kelompok Pekerja
Special Plan dianggap berpotensi memicu kegaduhan di sektor pekerjaan. Sudarto, ketua Majelis Pertimbangan Organisasi FSP RTMM SPSI, mengingatkan bahwa aturan ini bisa memberi tekanan signifikan pada industri rokok, terutama buruh tangan yang menghasilkan rokok kretek. “Perubahan desain kemasan akan mengganggu upah borong yang mereka terima, sehingga penghasilan harian juga terancam,” jelasnya dalam Coffee Morning CNBC Indonesia bertajuk “Kupas Tuntas Aturan Penyeragaman Kemasan Produk Tembakau”, Kamis (9/7/2026).
Menurut Sudarto, pengaturan kemasan polos tidak hanya memengaruhi pekerja industri tapi juga memengaruhi para petani tembakau. Mereka berharap kebijakan ini diintegrasikan dengan pertimbangan ekonomi nasional agar tidak menyebabkan krisis besar. “Kita perlu menjaga keseimbangan antara upaya penanggulangan rokok dan kelangsungan hidup sektor pertanian serta industri,” tambahnya.
Risiko Meningkatnya Rokok Ilegal
Anggota DPR RI dari Fraksi Nasdem, Nurhadi, menyoroti risiko meningkatnya rokok ilegal akibat kebijakan Special Plan. Ia mengungkapkan bahwa tanpa aturan yang jelas, industri rokok ilegal justru bisa menguasai pasar. “Rokok polos yang saat ini sudah merajalela bisa jadi semakin banyak jika pengaturan ini diberlakukan. Ini akan memperburuk masalah kesehatan masyarakat,” tegas Nurhadi.
Herman Khaeron, anggota DPR dari Fraksi Demokrat, menilai bahwa RPMK ini terlalu parsial. Menurutnya, kebijakan tersebut hanya fokus pada aspek kesehatan tanpa memperhatikan dampak ekonomi. “Special Plan bisa mengurangi pendapatan negara hingga 1,2 juta orang kehilangan pekerjaan jika tidak disertai langkah kompensasi,” ungkap Herman, yang menambahkan bahwa perlu ada rencana penggantian upah atau bantuan bagi pekerja yang terkena.
Kritik Terhadap Efektivitas Kebijakan
Para kritikus menganggap Special Plan tidak cukup efektif dalam mencegah kebiasaan merokok sejak dini. Siti Nadia Tarmizi, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (P2PTM) Kemenkes, menyatakan bahwa kemasan polos bisa menurunkan daya tarik produk tembakau. Namun, dia juga mengakui bahwa kebijakan ini perlu dipertimbangkan dari segi kebijakan HAKI merek dagang.
Banyak pihak mengkhawatirkan adanya kebijakan yang tidak seimbang. Mereka menilai bahwa Special Plan harus dikombinasikan dengan langkah-langkah untuk mendukung industri tembakau dan sektor pertanian. “Kita tidak boleh melupakan bahwa rokok adalah salah satu sumber pendapatan masyarakat, terutama di daerah-daerah tertentu,” kata seorang anggota DPR yang tidak ingin disebutkan namanya.
Kebijakan penyeragaman kemasan ini juga memicu perdebatan mengenai efektivitasnya dalam menekan konsumsi rokok. Meski konsepnya mengusung kemasan yang lebih sederhana, apakah benar-benar bisa mengurangi jumlah perokok muda? Apakah kemasan polos akan memberi dampak yang signifikan dibandingkan desain yang lebih menarik?
Kesimpulan dan Rekomendasi
Special Plan menuai dukungan dan kritik yang berimbang. Di satu sisi, kebijakan ini diharapkan bisa menurunkan risiko kesehatan akibat rokok, di sisi lain, ia dianggap berpotensi mengganggu kestabilan ekonomi. Untuk mencapai tujuan optimal, pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk keterlibatan stakeholders dari berbagai sektor. “Special Plan harus menjadi bagian dari strategi nasional yang holistik,” pungkas Sudarto, menegaskan bahwa kebijakan ini perlu diimbangi dengan upaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya merokok.
