Key Discussion: Anggaran PU Terbatas, DPR Dorong Proyek Prioritas Air & Infrastruktur
Dailynesia.com – Dalam sidang Komisi V DPR RI, pembahasan anggaran Pekerjaan Umum (PU) 2027 menjadi topik utama yang mendapat perhatian serius. Pemangkasan pagu indikatif sebesar Rp11,07 triliun di tengah kebutuhan dana mencapai Rp30,42 triliun menjadi tantangan besar bagi Direktorat Jenderal Cipta Karya. Meski kondisi anggaran terbatas, DPR mengusulkan agar proyek strategis dalam bidang air dan infrastruktur tetap diprioritaskan. Key Discussion yang diadakan pada Senin (6/7/2026) menjadi platform untuk mengevaluasi alokasi dana dan menjelaskan kebutuhan penyesuaian kebijakan.
Anggaran PU 2027: Tantangan dalam Pengelolaan Dana
Menurut Chandra P. Situmorang, Pelaksana Tugas Dirjen Cipta Karya, pengelolaan anggaran 2027 berjalan terbatas karena pagu indikatif yang ditetapkan pemerintah hanya sebesar Rp11,07 triliun. “Kita harus beradaptasi dengan anggaran yang lebih kecil, tetapi tetap memastikan proyek penting seperti air minum layak dan infrastruktur kawasan bisa terlaksana,” jelasnya dalam Key Discussion yang digelar di Komisi V. Selain itu, dia menyoroti bahwa kebijakan ini memaksa Ditjen Cipta Karya mengalokasikan dana untuk proyek yang sudah berjalan, serta proyek rehabilitasi pasca-bencana di Sumatera.
Anggaran terbatas ini berdampak pada beberapa proyek yang sebelumnya direncanakan dalam Musrenbang atau konsultasi regional. Chandra menyampaikan bahwa prioritas utama Ditjen Cipta Karya adalah memastikan keberlanjutan proyek yang sedang berlangsung, terutama kontrak tahun jamak yang diperlukan untuk pengembangan infrastruktur jangka panjang. “Dengan anggaran yang terbatas, kita harus memilih proyek yang paling mendorong kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Prioritas Proyek Air Minum Layak
Komisi V DPR RI menekankan pentingnya akses air minum layak sebagai fokus utama dalam Key Discussion. Wakil Ketua Komisi V, Roberth Rouw, mengatakan bahwa anggaran 2027 harus dialokasikan secara optimal untuk proyek-proyek yang memiliki dampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat. “Kami ingin proyek air minum layak dan sanitasi menjadi prioritas, karena masih banyak daerah yang belum memiliki fasilitas lengkap,” ungkap Roberth. Ia menyoroti bahwa selain air minum, pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas pendidikan juga harus dipertimbangkan secara serius.
Dalam Key Discussion, Roberth juga menyampaikan bahwa DPR menekankan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan dana. “Proyek berbasis masyarakat harus didukung oleh alokasi anggaran yang cukup, agar masyarakat bisa terlibat secara aktif dalam pembangunan,” tuturnya. Selain itu, ia mengingatkan bahwa penyesuaian prioritas anggaran harus dilakukan secara transparan, agar tidak ada proyek yang diabaikan karena kurangnya dana.
Dorongan DPR untuk Infrastruktur Kawasan
Selain proyek air, Komisi V juga mendesak pemerintah untuk memperluas pembangunan infrastruktur kawasan. Roberth Rouw menegaskan bahwa kawasan strategis seperti daerah industri, kawasan pariwisata, dan kawasan pedesaan harus mendapat perhatian khusus. “Dengan infrastruktur yang memadai, pertumbuhan ekonomi dan akses layanan publik akan meningkat secara signifikan,” tambahnya. DPR berharap bahwa anggaran terbatas bisa diatur sedemikian rupa agar proyek yang berkualitas dan mendesak tetap dapat terlaksana.
Key Discussion ini juga menjadi kesempatan untuk membahas kerja sama antara Direktorat Jenderal Cipta Karya dengan lembaga lainnya, seperti dinas daerah atau badan usaha. “DPR meminta penyesuaian kebijakan agar pengelolaan anggaran lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” jelas Roberth. Ia menambahkan bahwa penyesuaian ini diperlukan untuk memastikan proyek infrastruktur bisa berjalan secara efektif, meski dana terbatas.
