Viral Isu Mark Up Harga Sepatu Siswa Sekolah Rakyat, Mensos Buka Suara
Dailynesia.com – Dalam rangka Special Plan yang tengah dijalankan pemerintah, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, dikenal juga sebagai Gus Ipul, memberikan klarifikasi terkait isu kenaikan harga sepatu yang ramai dibicarakan di media sosial. Isu ini menyebut bahwa harga sepatu di Sekolah Rakyat mengalami mark up signifikan, menyulitkan siswa dan orang tua dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Gus Ipul menegaskan bahwa informasi tersebut merupakan hoaks yang sengaja disebarkan untuk memperumit situasi.
Latar Belakang Isu Viral
Isu mark up harga sepatu siswa Sekolah Rakyat muncul setelah beberapa video dan postingan di media sosial menunjukkan selisih harga antara sepatu yang dijual oleh pihak sekolah dan harga pasar. Video tersebut viral karena menyoroti kebijakan yang dianggap tidak transparan, dengan klaim bahwa sepatu yang sebelumnya dijual dengan harga murah kini dinaikkan hingga 50-100%. Situasi ini menimbulkan kecurigaan terhadap pemerintah, khususnya dalam upaya Special Plan meningkatkan kualitas pendidikan melalui program Sekolah Rakyat.
“Isu ini disebarkan untuk menggiring opini publik bahwa pemerintah tidak berpihak pada masyarakat ekonomi menengah ke bawah,” kata Gus Ipul dalam wawancara dengan CNBC Indonesia, Jumat (08/05/2026). Ia menambahkan bahwa ada kebijakan penyesuaian harga yang diambil dalam rangka Special Plan untuk menekan inflasi di sektor pendidikan.
Penjelasan dari Menteri Sosial
Menurut Gus Ipul, kenaikan harga sepatu hanya terjadi pada beberapa jenis barang, bukan secara umum. Ia memastikan bahwa Sekolah Rakyat tetap menjalankan prinsip penghematan biaya untuk siswa. “Kita tidak memperbolehkan kenaikan harga secara besar-besaran tanpa alasan yang jelas,” jelasnya. Pihaknya juga mengungkapkan bahwa ada data harga yang telah diperiksa oleh tim independen, dan tidak menemukan bukti penggelembungan harga yang signifikan.
Selain itu, Gus Ipul menekankan bahwa program Special Plan berfokus pada pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas layanan pendidikan, bukan sekadar menaikkan biaya. Ia menawarkan untuk melakukan inspeksi kembali ke Sekolah Rakyat sebagai langkah transparansi. “Kita ingin menjawab semua pertanyaan dengan data yang jelas dan objektif,” imbuhnya.
Reaksi Publik dan Kontroversi
Isu ini memicu respons beragam dari masyarakat. Sebagian orang mendukung penjelasan Gus Ipul, sementara lainnya menilai bahwa perlu adanya audit lebih lanjut untuk memastikan kebenaran. Kritik terutama berasal dari kelompok masyarakat yang merasa perluas kebijakan Special Plan harus lebih diperjelas agar tidak menimbulkan kesan korupsi.
Di sisi lain, ada juga dukungan terhadap upaya pemerintah dalam memberikan akses pendidikan yang lebih baik. Beberapa pihak menilai bahwa penyesuaian harga sepatu adalah bagian dari upaya menyesuaikan dengan inflasi dan kebutuhan operasional Sekolah Rakyat. “Kita harus menghargai langkah Special Plan dalam meningkatkan kualitas,” kata salah satu warga yang mengomentari di media sosial.
Langkah Pemerintah untuk Menjaga Transparansi
Sebagai respons atas isu viral tersebut, pemerintah berencana untuk mengundang warga dan media untuk mengunjungi langsung Sekolah Rakyat. Gus Ipul mengatakan bahwa pihaknya ingin memastikan bahwa masyarakat dapat melihat langsung proses pengadaan dan distribusi sepatu. “Transparansi adalah kunci untuk menjaga kepercayaan publik,” tegasnya.
Adapun dalam Special Plan, pemerintah juga memperkenalkan mekanisme pengawasan internal yang lebih ketat. Program ini bertujuan untuk memastikan penggunaan dana secara efisien dan akuntabel, khususnya dalam pengadaan perlengkapan sekolah. “Kita ingin menjadi contoh kebijakan yang jujur dan berpihak,” tambah Gus Ipul.
Isu kenaikan harga sepatu siswa Sekolah Rakyat menjadi cerminan bagaimana program Special Plan mungkin dianggap sebagai kebijakan yang membebani masyarakat. Meski demikian, langkah transparansi dan penjelasan yang diberikan oleh Menteri Sosial diharapkan bisa membantu menyelesaikan ketidakpuasan publik. Dengan demikian, Special Plan bisa tetap berjalan secara efektif, tanpa menimbulkan kesan negatif di tengah masyarakat.
