Pemerintah Terima Hibah Lahan Meikarta, 30 Hektare untuk Pembangunan Rusun Subsidi
Dailynesia.com – Dalam upaya mempercepat program Perumahan 3 Juta Unit, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengungkapkan bahwa PT Lippo Cikarang Tbk telah menandatangani komitmen hibah lahan Meikarta kepada negara. Luas lahan yang dihibahkan mencapai 30 hektare dan akan dimanfaatkan untuk pembangunan rusun subsidi.
Rusun Subsidi Masih Terbatas
Maruarar menyoroti bahwa pembangunan rusun subsidi selama lima tahun terakhir tergolong minim. “Dalam lima tahun terakhir, hanya sekitar 140 unit rusun subsidi yang terbangun,” katanya saat acara Penandatanganan Komitmen Hibah Lahan di Wisma Danantara, Jakarta, Senin (29/6/2026).
Desain Rusun dengan Beragam Tipe
Dalam rencana yang telah disusun, lahan Meikarta akan dibangun unit rusun subsidi dengan berbagai tipe, mulai dari satu kamar hingga tiga kamar. Tipe unit 45 meter persegi juga dipersiapkan agar lebih sesuai untuk keluarga. “Kita memastikan unit yang disediakan mencakup berbagai kebutuhan, termasuk tipe yang layak untuk rumah tangga,” tambahnya.
Pengawasan oleh Instansi Pemerintah
Maruarar memastikan proses hibah telah melalui pengawasan ketat. “Lahan tersebut sudah diverifikasi oleh Kejaksaan Agung, BPKP, serta KPK. Kita juga berkonsultasi langsung dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, dan hasilnya tanah di Meikarta dianggap bersih dari masalah hukum,” ujarnya.
Pengelolaan oleh Danantara
Lahan yang dihibahkan akan diproses untuk diserahkan ke negara sebelum dikelola oleh Danantara. Tujuannya adalah memastikan kepastian bagi masyarakat, perbankan, pengembang, dan pihak terkait dalam pengurusan izin. “Kerja sama lintas sektor ini diharapkan memberikan solusi yang komprehensif,” kata Maruarar.
Rusun Subsidi Diharapkan Mulai Dijual Tahun Ini
Menurutnya, pemasaran atau akad pembelian rusun subsidi di kawasan Meikarta bisa dimulai tahun ini. “Kita berharap akad bisa segera dilakukan agar masyarakat bisa memesan unit secara aktif,” tuturnya.
Mengatasi Backlog Perumahan
Maruarar menekankan bahwa pembangunan hunian vertikal menjadi solusi utama untuk mengatasi backlog kepemilikan rumah. Data Susenas 2025 menunjukkan masih ada 9,64 juta unit yang belum terpenuhi. “Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memaksimalkan penggunaan lahan perkotaan secara efisien,” ujarnya.
