Latest Program: Sudan Kebingungan, Pemberontak Cetak Uang Baru untuk Gaji PNS
Dailynesia.com – Jakarta, Ketegangan di Sudan yang memanas akibat perang saudara semakin memperparah situasi kekacauan di negara tersebut. Kali ini, kelompok pemberontak menambahkan langkah yang kontroversial: mencetak uang kertas baru sebagai upaya mendukung pembayaran gaji pegawai negeri sipil (PNS). Laporan Reuters yang diterbitkan Kamis (25/6/2026) menyebutkan bahwa mata uang ini mulai beredar luas di wilayah yang dijajah pasukan paramiliter, mengundang pertanyaan mengenai legitimasi dan dampaknya terhadap stabilitas ekonomi.
Perebutan Kuasa atas Sistem Moneter
Perang saudara Sudan telah menciptakan ketegangan besar, termasuk dalam perebutan kontrol atas sistem moneter. Pasukan Dukungan Cepat (RSF) kini menguasai hampir seluruh wilayah, termasuk area luas di barat Darfur. Sejak tahun lalu, mereka bahkan mendirikan pemerintahan paralel bernama Tasis, yang bertujuan mengambil alih fungsi pemerintah, termasuk pengelolaan dana gaji PNS. Pertarungan ini memicu persaingan terbuka antara pihak militer dan pemberontak dalam menentukan siapa yang berhak mengatur nilai tukar uang Sudan.
Salah satu tindakan terbaru dalam Latest Program adalah penerbitan uang pecahan 500 dan 1.000 pound oleh pemerintah militer pada 2024. Kelompok pemberontak segera menentang langkah ini, mengklaim bahwa uang baru yang dikeluarkan ilegal. Akibatnya, kelangkaan uang tunai terjadi di wilayah mereka. Namun, keadaan mulai membaik setelah PNS dan milisi RSF menerima pembayaran langsung dalam bentuk pound, meski uang kertas yang beredar masih berasal dari cetakan Mei 2022.
“Kita harus memahami bahwa Latest Program ini bukan hanya tentang uang, tetapi juga tentang perebutan kekuasaan di tingkat ekonomi,” kata Taishi, Perdana Menteri Tasis, dalam wawancara terpisah. “Pemerintah militer mencoba memperkuat dominasi mereka melalui perubahan sistem moneter, sementara kita berupaya menciptakan alternatif yang lebih stabil untuk kebutuhan warga.”
Konflik Legitimasi Sistem Perbankan
Penetapan uang baru oleh pemberontak memicu pertarungan legitimasi antara dua sistem perbankan. Kelompok RSF mengangkat Hussein Yahia Jangol, mantan gubernur Bank Sentral Sudan, sebagai pemimpin bank sentral mereka. Ini menunjukkan upaya untuk memperkuat status perbankan paralel sebagai bagian dari Latest Program. Sementara itu, bank sentral resmi yang tergabung dengan tentara pemerintah memilih diam tanpa memberikan respons langsung.
Analisis dari Suliman Baldo, ahli dari Sudan Transparency and Policy Tracker, mengatakan bahwa upaya RSF melegitimasi bank sentral mereka akan menghadapi tantangan di tingkat internasional. “Banyak negara akan memantau tindakan ini dengan cermat, karena perbankan paralel bisa memperburuk krise ekonomi,” jelas Baldo. Meski demikian, RSF tetap maju dengan argumen bahwa mereka memiliki masalah nyata yang perlu segera diatasi, seperti inflasi dan kekacauan di sektor keuangan.
Langkah cetakan uang baru dalam Latest Program juga memengaruhi kehidupan sehari-hari warga Sudan. Akibat kelangkaan uang tunai selama perang, rakyat terpaksa menggunakan aplikasi digital seperti Bankak, yang dikelola oleh Bank of Khartoum. Namun, pemberontak menilai aplikasi ini kurang efektif untuk menciptakan stabilitas di wilayah mereka, sehingga mengadopsi sistem uang fisik sebagai alternatif.
Nilai tukar mata uang Sudan sendiri telah runtuh sejak perang pecah April 2023. Nilainya merosot tajam dari 600 pound per dolar AS menjadi lebih dari 5.000 pound per dolar AS dalam beberapa minggu terakhir. Situasi ini mengakibatkan tekanan besar terhadap pengelolaan anggaran pemerintah, termasuk gaji PNS yang kini makin sulit dibayarkan. Kelompok pemberontak berharap dengan Latest Program mereka bisa memperbaiki kondisi tersebut secara lebih cepat.
Dalam konteks global, ancaman terhadap sistem moneter Sudan juga menarik perhatian para investor dan organisasi keuangan internasional. Meski terjadi perpecahan dalam sistem, Latest Program menunjukkan kemampuan kelompok pemberontak untuk mengambil inisiatif dalam mengatur ekonomi wilayah mereka. Namun, langkah ini masih menghadapi tantangan untuk mendapatkan kepercayaan dari komunitas internasional, terutama dalam hal kestabilan
