Perusahaan Otomotif Jepang Siap Pindah, Ribuan Pekerja Terancam
Dailynesia.com – Sebuah New Policy yang baru diterapkan oleh pemerintah Indonesia memicu kekhawatiran serius di kalangan serikat buruh. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), di bawah pimpinan Said Iqbal, Penasihat Khusus Presiden RI untuk bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh, melaporkan adanya risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) yang mengancam ribuan karyawan di dua perusahaan komponen otomotif di Jawa Timur. Survei yang dilakukan di Pasuruan dan Mojokerto menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut mulai mengevaluasi kemungkinan relokasi investasi ke negara lain, sebagai respons terhadap ketidakpastian ekonomi global dan perubahan New Policy yang sedang dijalankan.
Geopolitik dan Strategi Perusahaan
Dalam wawancara resmi, Said Iqbal mengungkapkan bahwa New Policy menjadi salah satu faktor utama yang mendorong perusahaan otomotif Jepang untuk merevisi rencana mereka. Konflik geopolitik berkepanjangan, termasuk ketegangan di wilayah Asia Tenggara, memengaruhi keputusan investasi. “Perusahaan ini mulai memfokuskan pengembangan mobil listrik ke Vietnam, dan New Policy mempercepat proses transisi tersebut,” jelasnya, Sabtu (21/6/2026). Pihak KSPI berharap langkah-langkah pemerintah dapat menjamin kelangsungan usaha di Indonesia, terutama dengan bantuan dari lembaga seperti DPR dan Kementerian Perindustrian.
“Di Jawa Timur, khususnya di Pasuruan dan Mojokerto, saya menemukan ancaman potensial terhadap dua perusahaan komponen otomotif yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar,” ujar Said.
Dilaporkan, perusahaan-perusahaan tersebut sedang mempertimbangkan untuk menutup pabrik di Indonesia dan membangun fasilitas produksi baru di Vietnam. Meski belum ada pengumuman resmi, langkah ini menimbulkan kekhawatiran akan kehilangan ribuan pekerja. Said menekankan bahwa KSPI sedang berupaya untuk mengamankan kebijakan New Policy yang mampu menyeimbangkan kebutuhan industri dengan kesejahteraan buruh. “Kami menilai bahwa New Policy perlu memperkuat insentif bagi produsen lokal agar tidak mudah tergoda untuk berpindah,” tambahnya.
Kebijakan New Policy dan Perekonomian Nasional
Langkah relokasi ini menimbulkan dampak signifikan bagi perekonomian Indonesia, terutama dalam sektor manufaktur. New Policy yang diterapkan sejak awal tahun 2026, mencakup perubahan regulasi investasi dan pemberian insentif bagi perusahaan yang berkomitmen mengembangkan teknologi ramah lingkungan. Namun, para pengusaha Jepang menganggap kebijakan tersebut kurang menarik dibandingkan insentif yang ditawarkan oleh negara-negara tetangga. “Kebijakan New Policy memang baik, tapi kita perlu memastikan bahwa kebijakan itu juga bisa menangkal konflik geopolitik yang mengancam kestabilan pasar,” kata Said.
Dalam beberapa bulan terakhir, New Policy telah menjadi fokus utama diskusi antara pemerintah dan perusahaan. KSPI menilai bahwa kebijakan ini perlu disesuaikan dengan kondisi lokal, termasuk ketersediaan tenaga kerja yang terampil dan infrastruktur produksi. “Kami menyarankan agar New Policy memperhatikan keseimbangan antara pengurangan risiko global dan peningkatan kualitas tenaga kerja,” tambahnya. Ia juga menyoroti pentingnya pemerintah aktif dalam menegaskan komitmen untuk mendukung industri otomotif nasional.
Perusahaan otomotif Jepang yang terancam tidak hanya berdampak pada pengusaha lokal, tetapi juga pada ekosistem rantai pasok. Sejumlah pabrik yang menyuplai komponen ke perusahaan tersebut kemungkinan akan mengalami penurunan produksi, yang berujung pada PHK masal. “Kami sedang memantau dampak New Policy secara lebih intens, terutama terhadap industri komponen dan layanan pendukungnya,” tutur Said. Ia meminta pemerintah untuk segera mengambil tindakan, karena perlambatan investasi bisa menyebabkan kerugian besar bagi sektor manufaktur.
Menurut Said, New Policy juga menjadi momentum untuk merevisi kebijakan luar negeri. “Pemerintah perlu berpikir panjang sebelum mengambil keputusan yang memengaruhi ribuan pekerja. New Policy yang kita terapkan sekarang harus dirancang agar mampu menarik investasi jangka panjang,” jelasnya. Ia menambahkan bahwa langkah ini bisa menjadi pelajaran penting bagi Indonesia untuk memperkuat daya saing industri dalam menghadapi tantangan global. “Dengan New Policy, kita bisa mengubah paradigma kerja dan investasi di negeri ini,” pungkas Said.
