Komdigi Bantu Operator Negosiasi Biaya Registrasi Biometrik yang Terang-terangan Mahal
Dailynesia.com – Jakarta — Pemerintah Indonesia tengah melakukan pembahasan intensif terkait tarif registrasi biometrik yang saat ini dipatok terlalu tinggi bagi operator seluler. Berdasarkan data yang ada, pihak Operator Berat Bayar Rp 3 000 tiap kali melakukan pencocokan data biometrik. Operator seperti Indosat Ooredoo Hutchison, Telkomsel, serta XLSmart menjadi pihak yang paling merasakan dampak biaya ini dalam operasional sehari-hari mereka.
Surat Resmi ke Kemendagri untuk Keringanan Tarif
Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, mengonfirmasi bahwa pemerintah telah mengirimkan surat resmi kepada Kementerian Dalam Negeri guna meminta keringanan tarif tersebut. Dalam pernyataannya pada acara Deklarasi Komitmen Bersama Implementasi Penuh Registrasi Berbasis Data Biometrik di FX Sudirman, Jakarta, Kamis (23/7/2026), Meutya menjelaskan tujuan kebijakan ini secara detail.
“Kami sudah bersurat kepada Kementerian Dalam Negeri agar ada keringanan biaya. Pada akhirnya, kebijakan ini bertujuan memberikan keamanan kepada masyarakat,” ujar Meutya.
Menurut Menkomdigi, pemerintah tidak ingin melihat kebijakan registrasi biometrik hanya dari sisi bisnis semata. Operator seluler sebenarnya menjalankan penugasan negara untuk melakukan registrasi biometrik demi meningkatkan perlindungan masyarakat. Dengan demikian, beban biaya yang terlalu tinggi harus segera diturunkan agar tidak mengganggu operasional.
“Jadi, jangan hanya dilihat dari sisi bisnisnya. Operator menjalankan penugasan dari negara untuk melakukan registrasi biometrik dalam rangka melindungi masyarakat,” tambahnya.
Proses Negosiasi Masih Berjalan Lancar
Meutya menyatakan bahwa pembahasan mengenai keringanan biaya tersebut masih berlangsung. Pemerintah juga terus berkoordinasi dengan operator seluler dan instansi terkait di luar Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah berkomitmen untuk mencari solusi terbaik bagi semua pihak yang terlibat.
“Pembicaraan mengenai hal tersebut masih berlangsung. Mudah-mudahan pemerintah dan operator seluler dapat bersama-sama mengajukan permohonan keringanan kepada instansi terkait di luar Komdigi, sementara kami juga terus melakukan koordinasi,” kata Meutya.
Posisi ATSI dan Dukcapil dalam Negosiasi
Ditemui dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI), Marwan O. Baasir, mengatakan operator masih berdiskusi dengan Kemendagri, termasuk Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), mengenai besaran biaya tersebut. Marwan menjelaskan bahwa operator sebelumnya menghitung biaya dalam kisaran Rp 70 hingga Rp 200. Namun, ATSI masih melakukan pembahasan dan menyampaikan revisi usulan kepada pihak terkait sehingga angka final belum dapat disampaikan.
“Kita berharap di bawah Rp 1.000,” kata Marwan.
ATSI juga mengusulkan skema biaya di kisaran Rp 200 hingga Rp 600. Menurut Marwan, usulan tersebut masih harus dibahas bersama Dukcapil dengan mempertimbangkan biaya operasional yang muncul setiap tahun. Marwan juga berharap biaya hanya dikenakan untuk proses pencocokan biometrik yang berhasil. Namun, ia menekankan bahwa pembahasan mengenai skema tersebut masih berlangsung bersama Dukcapil.
“Usulan kami, mudah-mudahan diterima Dukcapil. Karena cost-nya kita harus hitung, per tahunnya kan,” ujarnya.
Marwan menegaskan perubahan biaya tersebut membutuhkan perubahan aturan. Pasalnya, pemerintah perlu mengubah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 2023. Dengan adanya perubahan ini, Operator Berat Bayar Rp 3 000 diharapkan bisa mendapatkan tarif yang lebih terjangkau. Marwan juga berharap biaya hanya dikenakan untuk proses pencocokan biometrik yang berhasil, bukan untuk setiap kali dilakukan pengecekan.
“Masih yang Rp 3.000. Karena memang Dukcapil juga harus sudah mengubah PP 10 Tahun 2023. Jadi usulannya harus bersama-sama, diskusi dengan Dukcapil, dengan teman-teman keuangan,” katanya.
Ia berharap proses pembahasan tersebut dapat berlangsung cepat. Namun, hingga kini pemerintah dan operator masih melakukan koordinasi dengan Dukcapil terkait besaran biaya registrasi biometrik yang baru. Dengan adanya dukungan dari Komdigi, diharapkan Operator Berat Bayar Rp 3 000 dapat segera mendapatkan keringanan yang mereka butuhkan untuk operasional yang lebih efisien.
