Sembilan Negara Tanpa Wakil Presiden: Bagaimana Roda Pemerintahan Tetap Berputar?
Dailynesia.com – Di banyak negara, jabatan wakil presiden dianggap sebagai penyangga utama agar kekuasaan eksekutif tidak pernah kosong. Namun, realitas ketatanegaraan menunjukkan bahwa posisi itu sama sekali bukan prasyarat mutlak. Setidaknya sembilan negara—Rusia, Korea Selatan, Meksiko, Prancis, Portugal, Rumania, Ukraina, Lithuania, dan Rwanda—menjalankan pemerintahan tanpa pernah menempatkan seorang wakil presiden di struktur konstitusional mereka. Yang membedakan negara-negara ini bukan ketiadaan mekanisme suksesi, melainkan desain alternatif yang mereka pilih untuk menjaga kesinambungan kekuasaan ketika presiden berhalangan atau kursi kepresidenan kosong.
Sistem Semi-Presidensial: Pembagian Kekuasaan sebagai Pengganti Wapres
Prancis, Portugal, Rumania, Ukraina, dan Lithuania menempati kategori semi-presidensial, di mana otoritas eksekutif terbagi antara presiden dan perdana menteri dengan proporsi yang berbeda-beda. Karena sudah ada dua figur puncak di cabang eksekutif, kehadiran wakil presiden menjadi redundan secara struktural.
Di Prancis, konstitusi menetapkan bahwa presiden Senat mengambil alih kewenangan sementara apabila terjadi kekosongan jabatan presiden. Mekanisme ini telah diuji beberapa kali dalam sejarah republik dan dianggap cukup untuk menutup celah kekuasaan. Ukraina menempuh pendekatan serupa: perdana menteri mengelola urusan pemerintahan sehari-hari, sementara presiden tetap menggenggam kewenangan strategis di bidang pertahanan dan diplomasi luar negeri. Lithuania, di sisi lain, memiliki klausul konstitusional tersendiri yang mengatur transisi kekuasaan secara spesifik tanpa perlu figur wakil.
Presidensial Tanpa Wakil: Rusia, Korea Selatan, dan Meksiko
Tiga negara dengan sistem presidensial murni juga membuktikan bahwa jabatan wakil presiden tidak otomatis menyertai model pemerintahan tersebut. Rusia, misalnya, menunjuk perdana menteri sebagai pejabat yang dapat menjalankan fungsi kepresidenan secara sementara ketika presiden tidak mampu atau tidak dapat menjalankan tugasnya. Menariknya, Federasi Rusia pada fase awal pembentukannya memang pernah memiliki posisi wakil presiden. Namun, setelah perubahan konstitusi besar pada tahun 1993, jabatan itu dihapuskan dan tidak pernah dipulihkan kembali.
Korea Selatan menempuh jalur berbeda. Meskipun menganut sistem presidensial, negara ini tidak mengenal pasangan calon presiden–wakil presiden dalam pemilihan umum. Presiden dibantu oleh perdana menteri yang mengoordinasikan seluruh kementerian dan menjalankan fungsi pemerintahan tertentu. Kasus paling nyata terjadi setelah pemakzulan Presiden Yoon Suk-yeol: Perdana Menteri Han Duck-soo langsung menjalankan tugas sebagai penjabat presiden hingga pemilu baru diselenggarakan dan presiden terpilih dilantik.
Meksiko mengambil pendekatan yang lebih kolektif. Pemilihan presiden di negara itu tidak mengenal mekanisme pasangan calon. Apabila terjadi kekosongan jabatan, konstitusi mengatur prosedur penggantian yang melibatkan Kongres serta pejabat-pejabat pemerintahan tertentu, sehingga transisi kekuasaan tetap berjalan dalam koridor hukum yang jelas.
Rwanda: Perdana Menteri sebagai Poros Operasional
Rwanda melengkapi daftar sembilan negara tanpa wakil presiden. Di negara Afrika Timur ini, perdana menteri memegang tanggung jawab menjalankan dan mengoordinasikan seluruh kerja pemerintahan, sementara presiden mempertahankan kewenangan konstitusional yang luas. Pembagian peran ini memastikan bahwa operasional pemerintahan harian tetap berjalan meskipun presiden sedang berhalangan.
Dua Negara Berbalik Arah: Kamerun dan Kazakhstan Pulihkan Jabatan Wapres
Di tengah mayoritas negara yang mempertahankan desain tanpa wakil presiden, dua negara justru bergerak ke arah sebaliknya pada tahun 2026. Di Kamerun, parlemen menyetujui amandemen konstitusi untuk menghidupkan kembali jabatan wakil presiden yang telah dihapus sejak tahun 1972. Presiden Paul Biya memperoleh kewenangan untuk menunjuk sekaligus memberhentikan wakil presiden. Jabatan baru ini juga diberi mandat mengambil alih fungsi kepresidenan secara sementara apabila presiden meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak mampu menjalankan tugasnya.
Pendukung amandemen menyebut langkah tersebut diperlukan untuk menjaga kesinambungan pemerintahan. Namun, pihak oposisi menilai mekanisme tersebut justru berpotensi semakin memperkuat kekuasaan presiden.
Kazakhstan mengambil langkah serupa melalui perubahan struktur ketatanegaraan pada 2026. Pada 31 Agustus 2026, Presiden Kassym-Jomart Tokayev secara resmi menunjuk penasihat seniornya, Erlan Karin, sebagai wakil presiden. Penunjukan ini menandai kembalinya jabatan yang sebelumnya tidak ada dalam hierarki eksekutif negara tersebut.
Implikasi: Desain Suksesi Bukan Soal Ada atau Tidak Ada Wapres
Kehadiran atau ketiadaan wakil presiden pada akhirnya bukan indikator tunggal atas kekuatan atau kelemahan sebuah pemerintahan. Yang menentukan adalah kejelasan konstitusi dalam mengatur tiga hal: siapa yang mengambil alih ketika presiden tidak lagi mampu menjalankan tugas, bagaimana pembagian kewenangan eksekutif dirancang agar tidak terjadi kekosongan operasional, serta mekanisme apa yang menjamin transisi kekuasaan tetap berada dalam koridor hukum. Sembilan negara tanpa wakil presiden membuktikan bahwa pertanyaan “siapa yang menggantikan” dapat dijawab dengan berbagai arsitektur konstitusional yang berbeda—mulai dari perdana menteri, presiden Senat, hingga prosedur kolektif yang melibatkan parlemen. Yang tidak boleh terjadi adalah kekosongan tanpa aturan.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is Daftar 9 Negara yang Tak Punya?
Daftar 9 Negara yang Tak Punya is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does Daftar 9 Negara yang Tak Punya matter?
Daftar 9 Negara yang Tak Punya matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.