China Kejar Harta Crazy Rich di Luar Negeri, Tak Ada Tempat Sembunyi

China Tutup Celah Pajak Offshore untuk Keluarga Superkaya

Dailynesia.com – Sejak lama, kalangan superkaya Tiongkok memanfaatkan celah hukum untuk menempatkan kekayaannya melalui struktur trust di luar negeri tanpa harus membayar pajak domestik. Kini, pemerintah Tiongkok secara resmi menutup ruang abu-abu tersebut. Trust merupakan skema hukum yang memungkinkan pemilik aset menyerahkan pengelolaan kepada pihak ketiga atau trustee demi kepentingan penerima manfaat, umumnya anggota keluarga. Ketika struktur ini didirikan di yurisdiksi lain, ia disebut sebagai offshore trust.

Kelompok kaya Tiongkok kerap menggunakan offshore trust untuk mengelola saham perusahaan yang belum go public, properti, serta berbagai aset lainnya. Struktur ini juga berfungsi untuk menjaga dan mewariskan kekayaan antar generasi. Berdasarkan informasi dari CNBC International, Kementerian Keuangan bersama otoritas pajak Tiongkok pada 24 Juli 2026 menetapkan tarif pajak sebesar 20 persen pada hampir seluruh tahap pengelolaan trust.

Kewajiban Pajak yang Meluas

Pajak dapat muncul pada tiga momen utama: saat trust dibentuk, ketika keuntungan dibagikan, maupun saat struktur tersebut dihentikan. Ketentuan baru ini juga mencakup aset yang telah dipindahkan ke dalam offshore trust sejak awal tahun 2023. Para pemilik aset diberikan tenggat waktu 90 hari atau hingga 22 Oktober 2026 untuk melaporkan dan melunasi kewajiban pajak yang belum dibayar. Keterlambatan pembayaran akan dikenai biaya tambahan.

Tenggat waktu yang singkat ini memicu lonjakan permintaan konsultasi. Kantor hukum dan penasihat keuangan kini dibanjiri pertanyaan dari keluarga kaya Tiongkok terkait apakah mereka terdampak aturan baru, berapa besar tagihan pajak, serta cara menyiapkan dana untuk pembayarannya.

“Banyak klien, wali amanat, dan penasihat masih terkejut,” kata Clifford Ng, mitra firma hukum Zhong Lun di Hong Kong, sebagaimana dikutip dari CNBC International.

Dampak di Hong Kong

Skala kekayaan yang berpotensi terkena aturan pajak baru terlihat jelas di Hong Kong, salah satu lokasi utama tempat keluarga kaya Tiongkok mendirikan trust. Menurut laporan KPMG dan Hong Kong Trustees’ Association, aset dalam industri trust di wilayah tersebut mencapai HK$5,2 triliun atau sekitar US$667 miliar pada tahun 2023. Sekitar 55 persen investasi yang mendasari aset tersebut berada di Hong Kong dan daratan Tiongkok.

Meski demikian, belum diketahui secara pasti berapa nilai aset yang benar-benar akan dikenai pajak. Kebijakan ini muncul di tengah upaya pemerintah Tiongkok mencari sumber penerimaan baru. Pendapatan dari penjualan tanah yang selama ini menopang keuangan pemerintah daerah telah merosot akibat krisis properti dan perlambatan ekonomi Negeri Tirai Bambu. Aset warga Tiongkok di luar negeri kemudian menjadi salah satu sasaran penegakan pajak.

Penerimaan pajak penghasilan individu Tiongkok pun melonjak 13,1 persen pada semester pertama tahun 2026 meskipun pertumbuhan penjualan ritel masih terbatas.

Tantangan Likuiditas dan Pelaporan

Tantangan yang dihadapi keluarga kaya Tiongkok bukan hanya soal menghitung pajak. Mereka juga harus menyediakan uang tunai dalam waktu kurang dari tiga bulan. Sebagian besar kekayaan dalam trust tersimpan pada aset yang tidak mudah dicairkan, seperti kepemilikan perusahaan, saham, dan properti. Menjual aset tersebut secara terburu-buru dapat membuat mereka harus menjual di harga yang jauh lebih rendah dari harga pasar.

Mereka juga harus menelusuri kembali catatan perbankan dan transaksi sejak tahun 2023. Nilai yang dilaporkan harus sesuai dengan informasi yang diterima Beijing melalui Common Reporting Standard (CRS). CRS memungkinkan negara-negara bertukar informasi rekening keuangan milik wajib pajak secara otomatis. Tiongkok bergabung dengan sistem tersebut pada tahun 2018 sehingga otoritas pajaknya dapat memperoleh data rekening warga Tiongkok di luar negeri.

“Menemukan uang tunai untuk membayar pajak bisa lebih rumit dibandingkan menghitung pajaknya,” kata Kia Meng Loh, mitra senior Dentons Rodyk di Singapura.

Keluarga yang terkena aturan kini mempertimbangkan penjualan aset, pinjaman, pembagian dana dari trust, maupun pembayaran pajak secara bertahap. Saham tercatat kemungkinan menjadi aset pertama yang dilepas karena paling mudah dijual. Kebutuhan uang tunai ini dapat menambah tekanan terhadap pasar saham Hong Kong. Sejumlah pendiri perusahaan Tiongkok menyimpan kepemilikan saham dalam struktur trust, termasuk saham yang diperdagangkan di Hong Kong dan daratan Tiongkok. Periode 90 hari yang berlaku surut dapat mendorong pengurangan kepemilikan secara terpaksa atau lebih awal untuk membiayai kewajiban pajak.