Special Plan: Pemerintah Genjot BBM dari Tetes Tebu, Petani Tunggu Respons
Dailynesia.com – Menjadi sorotan utama dalam upaya pemerintah meningkatkan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) dari tetes tebu. Program ini bertujuan memanfaatkan molase sebagai bahan baku bioetanol untuk campuran E10. Meski Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) menyatakan pasokan tetes tebu cukup untuk mendukung program tersebut, Soemitro Samadikoen, Ketua Umum APTRI, menyoroti bahwa harga molase masih menjadi hambatan utama bagi para petani. Dalam Special Plan, pemerintah menargetkan peningkatan produksi bioetanol dari tebu, namun tantangan harga jual dalam negeri mengkhawatirkan kelangsungan program ini.
Produksi Tetes Tebu: Potensi dan Tantangan
Soemitro menekankan bahwa produksi tebu nasional memiliki kapasitas besar untuk menghasilkan bioetanol. Dengan produksi tahunan sekitar 40 juta ton, ia memperkirakan bahwa molase yang dihasilkan mampu memenuhi kebutuhan campuran etanol hingga E10. Menurut perhitungan, jika efisiensi produksi mencapai 5%, maka 2 juta kiloliter bioetanol dapat dihasilkan. “Jika dihitung dengan efisiensi 5%, produksi tetes tebu kita bisa menciptakan 2 juta kiloliter bioetanol, yang setara dengan 500 ribu liter etanol per tahun untuk campuran E10,” ujarnya.
Menurut data, kebutuhan Pertamax nasional mencapai sekitar 5 juta kiloliter per tahun, sehingga pasokan etanol dari molase tebu domestik dinilai masih memadai untuk mendukung program Special Plan. Namun, Soemitro mengingatkan bahwa pasokan ini harus didukung oleh harga yang kompetitif agar petani tetap termotivasi. “Dengan pasokan 2 juta kiloliter, kita bisa mengcover 10% dari kebutuhan Pertamax. Tapi kalau harga molase terus dipertahankan rendah, program ini akan sulit berjalan,” tambahnya.
Perbandingan Harga Molase: Dalam Negeri vs. Ekspor
Soemitro menyoroti perbedaan harga molase dalam negeri dan pasar ekspor. Saat ini, harga jual molase di Indonesia hanya sekitar Rp957 per kg, sementara di pasar internasional bisa mencapai Rp1.600 per kg. “Kalau kita ekspor, bisa jual Rp1.500 per kg, tapi di dalam negeri justru dihargai di bawah Rp1.000. Ini membuat petani merasa kurang dihargai usahanya,” katanya.
“Molase kita itu bahan baku etanol, tapi dihargai di bawah Rp1.000. Dulu pernah laku Rp2.500 sampai Rp1.500, tapi sekarang justru dijual Rp957 per kg. Jangan sampai dalam Special Plan, kita malah rugi karena harga jual tetes tebu terlalu rendah,”
Kritik Soemitro ini menyoroti kebijakan pemerintah dalam mengatur harga bahan baku. Jika tidak ada penyesuaian, program Special Plan bisa berujung pada peningkatan impor etanol, karena petani tidak akan bisa memenuhi kebutuhan pasar lokal.
Kesiapan Pemerintah dan Pertamina dalam Special Plan
Soemitro mempertanyakan keseriusan pemerintah dan Pertamina dalam menerapkan Special Plan. “Pertamina sudah jual Pertamax Green, tapi di mana proses penyampuran etanol? Jika tidak ada kejelasan, maka program ini tidak akan berjalan optimal,” tegasnya.
“Dalam Special Plan, kita perlu kejelasan soal kesiapan Pertamina. Jika hanya berupa komitmen, tapi tidak ada aksi nyata, maka petani akan merasa program ini tidak bermakna. Harus ada pengarahan yang jelas,”
Di sisi lain, ia mengkhawatirkan bahwa Special Plan akan menjadi angin lalu jika tidak ada dukungan yang konsisten. “Jika pemerintah tidak serius dalam menyerap etanol domestik, maka program ini akan gagal. Petani tetap butuh kepastian pasar,” lanjut Soemitro.
Impak Special Plan pada Petani dan Ekonomi
Program Special Plan diperkirakan akan memberi dampak positif jika diterapkan dengan baik. Dengan peningkatan penggunaan tetes tebu, petani dapat meningkatkan pendapatan mereka. Namun, Soemitro mengingatkan bahwa peningkatan ini harus seiring dengan peningkatan harga molase. “Jika harga tetap rendah, maka petani tidak akan merasakan manfaatnya. Kita perlu memastikan program ini benar-benar memberi keuntungan,” katanya.
Menurutnya, Special Plan juga berpotensi mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar. “Dengan penggunaan bioetanol dari dalam negeri, kita bisa menghemat devisa. Tapi semua itu harus dimulai dari peningkatan harga bahan baku,” tambahnya. Kritik ini menggarisbawahi pentingnya koordinasi antara pemerintah, Pertamina, dan petani dalam mewujudkan program Special Plan.
Program Special Plan menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengurangi emisi karbon dan memajukan energi terbarukan. Namun, tantangan harga molase yang rendah masih menjadi hambatan utama. Jika pemerintah tidak segera menyesuaikan harga, maka petani tetap akan merasa tidak dihargai. Soemitro berharap ada langkah konkrit untuk mendorong peningkatan produksi dan harga tetes tebu, sehingga Special Plan bisa menjadi solusi yang berkelanjutan.
