Bahlil Jelaskan RKAB Nikel Vale di Hadapan DPR
Dailynesia.com – Soal RKAB Nikel Vale Ini Jawaban yang disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia saat rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI di Jakarta, Rabu (16/9/2026). Bahlil menegaskan pemerintah tidak memangkas Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT Vale Indonesia Tbk (INCO).
Menurut Bahlil, pemerintah telah memberikan persetujuan alokasi RKAB kepada Vale pada tahap awal. Perdebatan yang muncul bukan terkait pengurangan kuota, melainkan permintaan tambahan alokasi yang diajukan perusahaan setelah persetujuan awal diberikan.
“Menyangkut Vale, saya tahu tidak ada BUMN yang kita potong RKAB-nya. Cuma Vale saja. Vale itu bukan (pemerintah) memotong. Kita kasih, tetapi dia minta tambah. Jadi, tahap pertama kita sudah kasih. Jangan dia kasih laporan sembarang-sembarang. Aku fair-fair saja kok,” kata Bahlil dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI.
Alokasi Awal Sudah Disetujui
Soal RKAB Nikel Vale Ini Jawaban Bahlil menekankan perbedaan antara kuota yang telah disetujui pemerintah dan tambahan kuota yang masih dimohonkan. Karena itu, ia menilai tidak tepat apabila kondisi tersebut digambarkan sebagai pemotongan RKAB oleh pemerintah.
RKAB merupakan dokumen yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan. Di dalamnya terdapat rencana kerja, biaya, serta gambaran kegiatan operasional perusahaan tambang. Persetujuan dokumen ini penting bagi perusahaan dalam menyusun rencana produksi dan menjalankan aktivitas sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam kasus Vale, pemerintah menyatakan telah menyetujui alokasi pada tahap pertama. Namun, permintaan tambahan tidak serta-merta dapat dipenuhi karena tetap harus melewati evaluasi atas kinerja serta kepatuhan perusahaan.
Bahlil mengatakan keputusan mengenai tambahan alokasi harus didasarkan pada rekam jejak perusahaan. Pemerintah, menurutnya, perlu memastikan bahwa setiap pelaku usaha tambang menjalankan kegiatan operasional dan tata kelola secara baik sebelum memperoleh tambahan persetujuan.
Tambahan RKAB Dinilai Berdasarkan Kinerja
Penilaian terhadap permohonan tambahan kuota tidak hanya berlaku bagi PT Vale Indonesia. Bahlil menyebut prinsip yang sama diterapkan kepada seluruh perusahaan tambang, baik badan usaha milik negara maupun perusahaan swasta.
“Kita sudah kasih tapi dia minta tambah. Tapi kita memberikan tambah itu kan sesuai amal perbuatan. Kalau amal perbuatannya bagus, kita kasih bagus. Karena negara ini bukan mau-mau kita saja kita mau urus, harus semuanya equal treatment, kira-kira itu. PTBA, PT Antam, semuanya kita kasih. Enggak ada yang kita enggak kasih,” tegasnya.
PT Bukit Asam Tbk (PTBA) dan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) turut disebut Bahlil dalam penjelasannya. Penyebutan kedua perusahaan tersebut dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa pemerintah menerapkan perlakuan setara atau equal treatment dalam proses persetujuan RKAB.
Dengan prinsip tersebut, perusahaan yang mengajukan tambahan alokasi akan tetap dinilai berdasarkan kondisi dan catatan masing-masing. Pemerintah tidak hanya melihat besaran permintaan, tetapi juga pelaksanaan kewajiban perusahaan dalam menjalankan usaha pertambangan.
Transparansi dan Tata Kelola Jadi Perhatian
Soal RKAB Nikel Vale Ini Jawaban Bahlil juga memuat penekanan terhadap pentingnya keterbukaan informasi. Ia meminta setiap persoalan terkait RKAB dijelaskan berdasarkan prosedur dan fakta, termasuk membedakan antara alokasi yang sudah diberikan dengan tambahan yang masih dalam proses pengajuan.
Bagi perusahaan tambang, kepastian mengenai RKAB penting untuk menyusun perencanaan kegiatan usaha. Di sisi lain, pemerintah menggunakan proses evaluasi sebagai bagian dari pengawasan agar aktivitas pertambangan tetap selaras dengan aturan dan tata kelola yang ditetapkan.
Bahlil menyatakan persoalan terkait RKAB Vale akan diperjelas. Namun, ia juga meminta manajemen perusahaan memperbaiki pelaksanaan operasional serta tata kelolanya.
“Menyangkut RKAB sekali lagi akan saya clearkan menyangkut dengan Vale. Tapi amal perbuatannya juga harus diperbaiki,” tandasnya.
FAQ RKAB Nikel Vale
Apakah pemerintah memangkas RKAB PT Vale Indonesia?
Tidak. Bahlil menyatakan pemerintah telah memberikan alokasi RKAB pada tahap awal. Persoalan yang dibahas adalah permintaan tambahan kuota dari Vale, bukan pemotongan alokasi yang telah disetujui.
Mengapa tambahan alokasi RKAB tidak langsung diberikan?
Tambahan alokasi akan dievaluasi berdasarkan rekam jejak, kepatuhan, pelaksanaan operasional, dan tata kelola perusahaan. Pemerintah menegaskan bahwa penilaian tersebut diterapkan kepada seluruh perusahaan tambang.
Apa fungsi RKAB bagi perusahaan pertambangan?
RKAB menjadi dasar rencana kerja dan anggaran biaya kegiatan tambang. Dokumen ini berkaitan dengan perencanaan operasional perusahaan serta pelaksanaan usaha pertambangan sesuai ketentuan yang berlaku.