Setoran Bea Cukai Tak Capai Target 2026, Purbaya Ungkap Alasannya

Setoran Bea Cukai Tak Capai Target 2026: Cukai 2026 Diprediksi Meleset dari Target Dailynesia.com – Pemerintah Indonesia memperkirakan bahwa total

Realisasi Penerimaan Bea Cukai 2026 Diprediksi Meleset dari Target

Dailynesia.com – Pemerintah Indonesia memperkirakan bahwa total penerimaan bea dan cukai sepanjang tahun 2026 akan berada di bawah angka yang ditetapkan. Berdasarkan proyeksi terbaru, realisasi penerimaan diperkirakan mencapai Rp320,6 triliun, atau setara dengan 95,4% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 yang ditetapkan sebesar Rp336 triliun. Dengan demikian, terdapat defisit atau shortfall sebesar Rp15,4 triliun.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa potensi shortfall tersebut dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditas. Faktor ini sangat terkait dengan perkembangan ekonomi global yang saat ini belum sepenuhnya kondusif. Purbaya menjelaskan bahwa harga komoditas sempat menyentuh level terendah, meskipun dalam beberapa waktu terakhir mengalami kenaikan. Namun, kenaikan tersebut belum mencapai ketinggian seperti pada tahun sebelumnya.

“Harga komoditas kalau nggak salah sempat terendah. Walaupun akhir-akhir ini naik tapi belum setinggi tahun lalu,” ujar Purbaya saat ditemui wartawan di Gedung Juanda, Jakarta, pada Selasa (21/7/2026).

Menurut Purbaya, kondisi global yang terjadi saat ini bersifat dinamis. Terkadang memberikan dampak positif, namun juga bisa menimbulkan ketidakpastian. Hal ini menjadi pertimbangan utama dalam proyeksi penerimaan kepabeanan dan cukai.

Bea Keluar Batu Bara Bukan Penyebab Shortfall

Dalam kesempatan yang sama, Purbaya menepis anggapan bahwa shortfall penerimaan kepabeanan dan cukai disebabkan oleh belum berlakunya pungutan bea keluar batu bara. Ia menegaskan bahwa tahun sebelumnya pun bea keluar batu bara belum diterapkan, sehingga hal tersebut bukan faktor penyebabnya.

Wacana pengenaan bea keluar untuk komoditas ekspor batu bara sebenarnya telah muncul sejak tahun lalu. Rencana awal adalah pemberlakuan kebijakan tersebut mulai tahun ini. Namun, hingga akhir semester pertama, pengesahan bea keluar batu bara belum terealisasi.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan final terkait rencana penerapan bea keluar untuk ekspor batu bara. Pemerintah saat ini masih melakukan kajian mendalam untuk memastikan bahwa regulasi yang akan diterbitkan tidak mengganggu investasi di sektor pertambangan nasional.

“Mengingat kondisi global yang seperti ini kadang-kadang bagus, kadang-kadang nggak,” tambah Purbaya.

Bahlil telah bersepakat dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk menunggu formulasi yang paling tepat sebelum kebijakan bea keluar ekspor batu bara diterapkan. Kesepakatan ini bertujuan agar tidak terjadi gangguan terhadap iklim investasi di sektor pertambangan Indonesia.