Aturan Baru Bea Masuk IJEPA: Pemerintah Buka Jalur Bebas Tarif Khusus bagi Industri Baja dan Rantai Pasoknya
Dailynesia.com – Sejak Indonesia dan Jepang menandatangani kemitraan ekonomi bilateral, sektor industri dalam negeri telah menanti mekanisme tarif yang lebih fleksibel untuk bahan baku impor. Menjawab kebutuhan itu, Kementerian Keuangan resmi menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 Tahun 2026 yang mengatur tata cara pemanfaatan bea masuk melalui skema User Specific Duty Free Scheme (USDFS) di bawah kerangka Persetujuan Kemitraan Ekonomi Indonesia–Jepang (IJEPA). Regulasi ini menjadi payung hukum operasional bagi pelaku usaha yang ingin mengimpor bahan baku dengan tarif khusus, bukan tarif umum.
Langkah penerbitan PMK ini bukan sekadar pembaruan administratif. Ia merupakan tindak lanjut langsung dari Protokol Perubahan Persetujuan IJEPA yang telah diratifikasi melalui Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2026. Dengan kata lain, komitmen politik bilateral kini diterjemahkan ke dalam prosedur kepabeanan yang dapat dieksekusi di lapangan oleh importir dan pejabat bea cukai.
Menggantikan Regulasi Lama yang Belum Menjangkau Skema
PMK No. 61/2026 secara eksplisit menggantikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.010/2022. Regulasi sebelumnya dinilai belum memuat ketentuan teknis mengenai pemanfaatan USDFS, sehingga menimbulkan kekosongan hukum bagi industri yang ingin memanfaatkan preferensi tarif tersebut. Konsideran peraturan baru menegaskan bahwa pengaturan tata cara pelaksanaan USDFS diperlukan untuk memenuhi kekhususan yang tercantum dalam Section 3 Notes for Schedule of Indonesia, Note 2, section 1 of Part 3 of Annex 1 IJEPA, sekaligus melaksanakan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.
Bagi pelaku usaha, hadirnya aturan yang spesifik ini berarti berakhirnya ketidakpastian: kini terdapat jalur prosedural yang jelas, terukur, dan dapat diaudit untuk memperoleh pembebasan atau pengurangan bea masuk atas bahan baku tertentu yang diimpor dari Jepang.
Siapa yang Berhak: Tiga Kategori User
PMK No. 61/2026 membatasi pemanfaatan USDFS IJEPA pada tiga kategori pendaftar, yaitu industri penggerak, steel service center, dan industri pendukung. Pembatasan ini memastikan bahwa preferensi tarif benar-benar mengalir ke mata rantai produksi yang bernilai tambah tinggi, bukan ke perdagangan transit semata.
Sebelum dapat mengajukan permohonan penetapan tarif, setiap User wajib terlebih dahulu memperoleh Surat Keterangan Verifikasi Industri USDFS IJEPA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. Tanpa dokumen verifikasi tersebut, permohonan tidak akan diproses. Penetapan bea masuk USDFS IJEPA sendiri dilakukan melalui Keputusan Menteri Keuangan yang memuat data teknis dan kuota sebagaimana dipersyaratkan untuk pelaksanaan skema.
Mekanisme Permohonan: Elektronik sebagai Prinsip Utama
Pengajuan permohonan penetapan dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Satu Window (SINSW). Pemohon melampirkan sejumlah dokumen, antara lain:
Surat keterangan verifikasi industri USDFS IJEPA beserta lampirannya; data teknis berupa Mill/Inspection Certificate, Letter of Statement, atau drawing sheet; serta perizinan berusaha sektor perindustrian. Apabila dokumen-dokumen tersebut sudah tersedia dalam sistem SINSW, pemohon tidak diwajibkan melampirkannya ulang.
Sebagai cadangan, apabila SINSW belum dapat digunakan atau terjadi gangguan operasional, permohonan dapat disampaikan secara tertulis atau dalam bentuk hardcopy menggunakan format Lampiran A yang ditetapkan dalam peraturan.
Waktu Penelitian dan Keputusan
Direktur, bertindak atas nama Menteri, wajib menyelesaikan penelitian permohonan paling lambat tiga hari kerja untuk permohonan elektronik dan lima hari kerja untuk permohonan tertulis, dihitung sejak permohonan dinyatakan lengkap. Apabila permohonan diterima, Direktur menerbitkan Keputusan Menteri yang memuat pos tarif atau HS code, nomor urut pos tarif sesuai Peraturan Menteri terkait, spesifikasi barang, jumlah dan satuan barang, serta rencana impor. Sebaliknya, jika permohonan ditolak, diterbitkan surat pemberitahuan penolakan disertai alasan yang jelas.
Keputusan Menteri juga dapat diubah atas permohonan User. Pengajuan perubahan harus disampaikan paling lambat 90 hari sebelum periode importasi berakhir, dilakukan secara elektronik melalui SINSW dengan melampirkan surat keterangan verifikasi industri USDFS IJEPA perubahan, data teknis, dan perizinan. Waktu penelitian dan penerbitan keputusan untuk perubahan mengikuti ketentuan yang sama, yakni tiga atau lima hari kerja.
Prosedur di Pelabuhan: Verifikasi Asal dan Pengenaan Tarif
Importasi bahan baku dilaksanakan sesuai tata laksana kepabeanan di bidang impor. Penyelesaian pemberitahuan pabean dilakukan di Kantor Pabean pelabuhan pemasukan yang ditunjuk dan dicantumkan dalam Keputusan Menteri.
Pada dokumen pemberitahuan pabean impor, User wajib melampirkan lembar asli Surat Keterangan Asal (Form JIEPA) yang diterbitkan oleh instansi berwenang di Jepang, serta salinan cetak Keputusan Menteri. Selain itu, wajib dicantumkan kode fasilitas 60, nomor dan tanggal Keputusan Menteri, nomor referensi dan tanggal Form JIEPA, serta klasifikasi dan pembebanan tarif bea masuk dengan skema USDFS IJEPA.
Penelitian dokumen impor dilakukan oleh pejabat bea dan cukai di Kantor Pabean tempat pemasukan. Penelitian ini bertujuan menentukan pengenaan BM USDFS IJEPA, dengan prasyarat utama terpenuhinya ketentuan asal barang sesuai peraturan mengenai Persetujuan Indonesia–Jepang.
Jika asal barang tidak dipenuhi, penggunaan USDFS ditolak dan dikenakan tarif umum (Most Favoured Nation).
Apabila asal barang terpenuhi, cakupan penelitian meliputi: dokumen pemberitahuan dan pelengkapnya; kesesuaian jumlah, jenis, dan spesifikasi dengan hasil pemeriksaan fisik bila dilakukan; salinan Keputusan Menteri; serta realisasi importasi terhadap kuota yang tercantum dalam keputusan. Pengisian kolom fasilitas impor dengan nomor Keputusan Menteri menjadi bagian integral dari proses verifikasi tersebut.
Implikasi bagi Rantai Pasok Industri Dalam Negeri
Kehadiran PMK No. 61/2026 secara substansial menurunkan hambatan tarif bagi industri baja nasional dan sektor pendukungnya yang bergantung pada bahan baku dari Jepang. Dengan mekanisme verifikasi industri dan kuota yang terukur, pemerintah menjaga agar preferensi tarif tidak disalahgunakan, sementara pelaku usaha yang memenuhi syarat memperoleh kepastian hukum dan efisiensi waktu dalam proses impor. Integrasi dengan SINSW juga mempercepat siklus permohonan dari yang sebelumnya tidak memiliki jalur prosedural sama sekali menjadi proses yang dapat diselesaikan dalam hitungan hari kerja, bukan minggu atau bulan.
Bagi industri pendukung dan steel service center yang selama ini menghadapi biaya bea masuk penuh atas komponen impor, aturan ini membuka ruang perencanaan produksi yang lebih stabil. Di sisi lain, kewajiban melampirkan Form JIEPA dan verifikasi asal barang memastikan bahwa preferensi tarif tetap selaras dengan komitmen bilateral Indonesia–Jepang dan tidak membuka celah bagi barang yang tidak memenuhi kriteria kemitraan ekonomi.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is Purbaya Atur Bea Masuk Barang RI Jepang?
Purbaya Atur Bea Masuk Barang RI Jepang is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does Purbaya Atur Bea Masuk Barang RI Jepang matter?
Purbaya Atur Bea Masuk Barang RI Jepang matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.