Guterres Dorong Perombakan Keuangan Global dan Soroti Peran Indonesia
Dailynesia.com – Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa António Guterres menyerukan pembaruan besar dalam sistem keuangan global saat berbicara di Jakarta, Senin (19/10/2026). Ia menilai tatanan yang berlaku saat ini belum mengikuti perubahan kekuatan ekonomi dunia dan masih menempatkan negara berkembang pada posisi yang kurang adil.
Dalam forum Foreign Policy Circle Talks: Eight Decades of the United Nations: What’s Next? di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, Guterres menekankan bahwa akses pembiayaan pembangunan masih terlalu terbatas bagi banyak negara yang justru membutuhkannya. Struktur keuangan internasional yang dibentuk puluhan tahun silam dinilai belum memberikan representasi memadai bagi negara berkembang.
“Kita melihat arsitektur keuangan global yang tidak cukup mendukung atau mewakili negara-negara berkembang. Sistem ini diciptakan oleh negara-negara kaya untuk mendukung kepentingan negara-negara kaya,” kata Guterres.
Tekanan Utang dan Kebutuhan Pembangunan
Desakan reformasi ini muncul ketika banyak pemerintah di negara berkembang menghadapi pilihan anggaran yang semakin sempit. Beban utang, mahalnya bunga pinjaman, serta sulitnya memperoleh pembiayaan jangka panjang dengan syarat yang ringan membuat ruang fiskal mereka menyusut.
Dalam kondisi seperti itu, dana publik harus dibagi untuk memenuhi kewajiban utang sekaligus membiayai layanan penting. Kesehatan, pendidikan, pembangunan infrastruktur, dan peralihan menuju energi yang lebih bersih membutuhkan investasi besar, sementara kapasitas pembiayaan setiap negara tidak sama.
Guterres menyebut kesenjangan pendanaan untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs pada 2030 masih melampaui US$4 triliun setiap tahun. Dengan asumsi kurs Rp18.000 per dolar AS, nilainya setara sekitar Rp72 kuadriliun. Angka tersebut menunjukkan bahwa pencapaian target pembangunan global tidak dapat hanya mengandalkan pola pembiayaan yang berjalan saat ini.
“Negara-negara berkembang seharusnya tidak perlu memilih antara membayar utang dan berinvestasi untuk masa depan mereka,” ujarnya.
Pesan tersebut menyoroti persoalan yang dirasakan luas oleh negara berkembang: pembangunan tidak seharusnya berhenti karena anggaran terserap untuk membayar kewajiban masa lalu. Akses dana yang lebih murah dan lebih stabil dinilai penting agar investasi sosial maupun ekonomi tetap dapat berjalan.
Sevilla Commitment dan Pembenahan Lembaga Keuangan
Untuk menjawab persoalan tersebut, Guterres mendorong pelaksanaan Sevilla Commitment. Kesepakatan pembiayaan pembangunan yang disetujui negara-negara anggota PBB pada 2025 itu diarahkan untuk memperluas sumber pendanaan, membantu penanganan utang, dan memperbarui arsitektur keuangan internasional.
Salah satu titik perhatian utamanya adalah ketidakseimbangan pengaruh di lembaga keuangan internasional. Ia meminta pembaruan sistem kuota serta mekanisme pengambilan keputusan agar suara negara berkembang dapat lebih sejalan dengan kontribusi dan bobot ekonomi mereka pada era sekarang.
Perubahan itu bukan sekadar persoalan tata kelola. Representasi yang lebih proporsional diharapkan dapat membuat kebijakan pembiayaan internasional lebih peka terhadap kebutuhan negara yang sedang membangun, termasuk kebutuhan akan pinjaman berbiaya terjangkau dan pendanaan jangka panjang.
Guterres juga menghubungkan agenda tersebut dengan pembenahan Dewan Keamanan PBB. Dunia kini bergerak ke arah yang lebih multipolar, dengan pengaruh ekonomi negara berkembang yang terus tumbuh. Namun, perubahan itu belum sepenuhnya tercermin dalam lembaga-lembaga multilateral maupun struktur pengambilan keputusan global.
Indonesia Dipandang Punya Posisi Penting
Dalam kesempatan itu, Guterres memberikan perhatian khusus kepada Indonesia. Ia melihat Indonesia memiliki posisi strategis di antara negara-negara berkembang untuk memperjuangkan bentuk multilateralisme yang lebih inklusif dan mampu menghasilkan dampak nyata.
“Indonesia merupakan teladan bagi dunia dalam banyak hal dan menjadi tempat yang tepat untuk menyoroti peran yang dapat dan harus dimainkan oleh negara-negara dengan perekonomian berkembang di dunia yang semakin multipolar,” tuturnya.
Ia menilai Indonesia telah tampil sebagai salah satu pemimpin yang menyuarakan perlunya kerja sama internasional yang lebih terbuka. Bagi Guterres, langkah konkret dari gagasan itu mencakup pembaruan sistem Bretton Woods dan lembaga keuangan internasional lainnya agar negara berkembang memperoleh ruang serta pengaruh yang pantas.
“Secara konkret, hal itu berarti mereformasi sistem Bretton Woods dan lembaga-lembaga keuangan internasional lainnya, serta memberikan ruang partisipasi dan pengaruh yang layak bagi negara-negara berkembang sesuai dengan kondisi perekonomian dunia saat ini,” tegasnya.
Menteri Luar Negeri Arrmanatha Christiawan Nasir, atau Tata, menyatakan Indonesia sejalan dengan dorongan tersebut. Indonesia mendukung reformasi PBB agar organisasi itu menjadi lebih inklusif, efektif, dan sanggup menjawab tantangan global pada saat ini maupun pada masa depan.
“Reformasi bukan untuk melemahkan PBB, melainkan untuk membuatnya sesuai dengan kebutuhan dunia yang kita hadapi sekarang dan pada masa mendatang,” kata Tata.
Pembiayaan sebagai Kunci Masa Depan
Guterres mengingatkan bahwa ketimpangan pendanaan dapat memperlambat kemampuan negara berkembang dalam merespons perubahan iklim, memperluas akses teknologi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Negara maju diminta memenuhi komitmen pendanaan iklim, sementara negara yang kaya sumber daya alam perlu memperoleh nilai ekonomi yang lebih besar melalui pengembangan industri lokal dan penciptaan lapangan kerja.
Reformasi keuangan global, dalam pandangan Guterres, berkaitan langsung dengan kemampuan dunia menghadapi tantangan bersama. Ketika pembiayaan pembangunan lebih adil dan keputusan internasional lebih representatif, negara berkembang memiliki peluang lebih besar untuk membangun ekonomi yang tangguh tanpa mengorbankan kebutuhan dasar warganya.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is Puji Indonesia Sekjen PBB Desak Reformasi?
Puji Indonesia Sekjen PBB Desak Reformasi is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does Puji Indonesia Sekjen PBB Desak Reformasi matter?
Puji Indonesia Sekjen PBB Desak Reformasi matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.