Rekening Baru Tetap Disiapkan untuk Warga yang Sudah Memiliki Akun Bank
Dailynesia.com – Pemerintah akan tetap membuka akses rekening melalui program massal bagi masyarakat yang telah memiliki akun di bank. Kebijakan ini menjadi bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas kepemilikan rekening di seluruh Indonesia, sekaligus memperkuat jalur penyaluran program pemerintah.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan data rekening masyarakat masih akan dihimpun dan diselaraskan terlebih dahulu. Kepemilikan lebih dari satu rekening juga akan menjadi bagian dari proses penelaahan tersebut.
“Nanti dikonsolidasi. Jadi kalau rekening ini kan untuk berbagai program pemerintah. Jadi nanti dikonsolidasi di BRI maupun di BSI. Nah, nanti yang punya multiple account juga nanti kita lihat,”
Pernyataan itu disampaikan Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (9/9/2026). Saat ditanya mengenai warga yang telah memiliki rekening dan kemungkinan memperoleh rekening baru dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI maupun PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau BSI, ia menegaskan bahwa kelompok tersebut tetap masuk dalam cakupan program.
“(Masyarakat yang punya rekening) Tetap dapat juga,”
Inklusi Keuangan dan Akses Program Pemerintah
Program pembukaan rekening dalam skala luas diposisikan sebagai salah satu fondasi perluasan inklusi keuangan. Rekening bank tidak hanya berfungsi sebagai tempat menyimpan dana, tetapi juga dapat menjadi jalur administrasi yang lebih tertata untuk menerima layanan pemerintah dan melakukan transaksi digital.
Dengan kepemilikan rekening yang lebih merata, pemerintah berharap penyaluran bantuan sosial, subsidi, serta layanan publik lain dapat berlangsung lebih efisien dan tepat sasaran. Sistem rekening juga diharapkan mendukung integrasi dengan ekosistem pembayaran digital nasional.
Langkah ini melibatkan BRI dan BSI sebagai bank yang diminta menyiapkan rekening bagi penduduk Indonesia. Arahan tersebut sebelumnya disampaikan Presiden Prabowo dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan pada Senin (7/9/2026).
“Tadi Bapak Presiden meminta agar penduduk Indonesia itu mempunyai rekening koran. Jadi tentu diminta untuk BRI dan juga Bank Syariah Indonesia itu mempersiapkan rekening untuk masyarakat,”
Cakupan program bagi warga yang telah memiliki rekening menunjukkan bahwa kebijakan ini tidak semata-mata berfokus pada penciptaan akun pertama. Pemerintah juga perlu memastikan pengelolaan data rekening dapat mendukung kebutuhan berbagai program tanpa menimbulkan ketidakteraturan bagi pemilik banyak akun.
Data Dukcapil Akan Dipadankan dengan Sistem Bank Indonesia
Pelaksanaan program akan menggunakan data kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil. Data tersebut direncanakan untuk dicocokkan dengan infrastruktur sistem pembayaran yang berada di bawah Bank Indonesia.
Pemadanan ini dimaksudkan untuk menghubungkan identitas kependudukan dengan mekanisme pembayaran dan gateway yang relevan. QRIS disebut sebagai bagian dari sistem yang akan digunakan dalam skema tersebut.
“Data dari Dukcapil itu tentunya nanti akan dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia terutama untuk payment sistemnya dan yang kedua gateway sistemnya. Jadi menggunakan QRIS,”
Penggunaan data kependudukan dalam proses ini menjadi penting karena program menyasar penduduk secara luas. Konsolidasi diperlukan agar pemerintah dapat memetakan kepemilikan rekening, termasuk ketika seseorang memiliki lebih dari satu akun pada bank yang berbeda.
Bagi masyarakat, kebijakan ini berpotensi memperluas kemudahan akses terhadap transaksi dan layanan yang tersambung dengan rekening. Namun, rincian teknis mengenai mekanisme pembukaan akun, proses verifikasi, jenis rekening, maupun tahapan pelaksanaan masih akan memerlukan penjelasan lanjutan dari pemerintah dan bank pelaksana.
Fokus pada Penyaluran yang Lebih Terintegrasi
Dalam jangka pelaksanaan program, rekening yang disiapkan BRI dan BSI diharapkan dapat membantu menciptakan jalur penyaluran bantuan dan subsidi yang lebih terhubung dengan sistem digital. Integrasi tersebut juga diarahkan untuk memudahkan pelaksanaan berbagai layanan publik yang membutuhkan transaksi keuangan.
Konsolidasi data menjadi tahap penting karena program mencakup masyarakat yang belum memiliki rekening maupun mereka yang sudah menjadi nasabah perbankan. Pemerintah akan melihat kondisi kepemilikan akun ganda sebelum menentukan pengaturan lebih lanjut.
Tujuan utamanya tetap sama: memperluas akses masyarakat terhadap rekening bank dan memanfaatkan infrastruktur pembayaran nasional untuk mendukung program pemerintah secara lebih efektif.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is Program Rekening Massal?
Program Rekening Massal is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does Program Rekening Massal matter?
Program Rekening Massal matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.