Meeting Results: Airlangga Targetkan Tinjauan Teknis Aksesi OECD Rampung 2 Tahun Lagi
Meeting Results – Dalam pertemuan bilateral dengan Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann di OECD Chateau, Paris, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan rencana percepatan proses aksesi Indonesia ke Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi (OECD). Pertemuan tersebut merupakan bagian dari OECD Ministerial Council Meeting (MCM) dan menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat kesepakatan jadi sebagai anggota penuh OECD. Airlangga menyatakan bahwa pihaknya memprioritaskan penyelesaian tinjauan teknis dalam dua tahun ke depan, sebagai langkah strategis untuk menyelesaikan seluruh proses aksesi.
Kemajuan Signifikan dalam Reformasi Kebijakan
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengungkapkan bahwa Indonesia telah mencapai kemajuan yang signifikan dalam setahun terakhir sejak mengirimkan dokumen Initial Memorandum pada MCM Juni 2025. Upaya ini terus didorong melalui Roadmap Aksesi yang diadopsi pada Februari 2024, sebagai pedoman untuk menyelaraskan regulasi nasional dengan 240 instrumen hukum OECD di 26 area kebijakan, seperti perekonomian, sosial, dan tata kelola publik. Dokumen ini menjadi indikator keberhasilan reformasi sektor-sektor krusial, serta memberikan gambaran bahwa Indonesia semakin dekat dengan kriteria aksesi OECD.
Dalam pertemuan dengan Cormann, Airlangga menegaskan bahwa proses aksesi Indonesia saat ini berada di tahap Technical Review. Tahap ini dirancang untuk mengevaluasi kesiapan negara dalam memenuhi standar OECD, termasuk aspek-aspek kritis seperti kebijakan lingkungan, transparansi pemerintahan, dan ketenagakerjaan. Ia menekankan bahwa tinjauan teknis ini diharapkan selesai dalam dua tahun ke depan, sekaligus mempercepat finalisasi proses aksesi yang telah dimulai sejak tahun 2024. Dukungan dari tujuh negara mitra, yaitu Australia, Irlandia, Belanda, Jepang, Korea Selatan, Inggris, serta Swiss, juga menjadi faktor penting dalam kemajuan ini.
Kolaborasi dengan OECD dan Stakeholder Lokal
Pemerintah Indonesia terus memperkuat kemitraan dengan OECD melalui berbagai upaya, termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan. Sebagai bagian dari strategi ini, Kemenko Perekonomian memberikan kesempatan bagi stafnya untuk menjalani program magang di Sekretariat OECD. Program magang ini memasuki gelombang kedua dan akan dilanjutkan ke gelombang ketiga, sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan pemahaman dan keterlibatan dalam kebijakan internasional. Selain itu, Airlangga menyatakan bahwa keterlibatan diaspora Indonesia yang bekerja di OECD menjadi langkah strategis untuk memastikan kebijakan nasional lebih terarah dan selaras.
Dalam meeting results, Airlangga juga menyoroti kontribusi Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) sebagai wakil Business at OECD (BIAC) dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSBSI) sebagai perwakilan Trade Union Advisory Committee (TUAC). KADIN dan KSBSI diharapkan menjadi mitra utama dalam mengkoordinasikan rekomendasi OECD dengan prioritas nasional, seperti pertumbuhan ekonomi, tata kelola publik, dan kualitas hidup masyarakat. Dukungan dari kedua organisasi tersebut menjadi bukti bahwa Indonesia tidak hanya fokus pada sektor-sektor ekonomi, tetapi juga mengintegrasikan aspirasi bisnis dan pekerja dalam upaya aksesi OECD.
“Kebijakan lingkungan Indonesia mencapai tingkat keselarasan tinggi, sekitar 60% sesuai standar OECD,” tambah Airlangga. Ia menyebutkan bahwa pihaknya siap menerima rekomendasi organisasi tersebut, termasuk dalam meningkatkan rencana aksi sektor energi, perubahan iklim, dan pengelolaan polusi lintas batas. Airlangga juga menekankan pentingnya koordinasi dengan instansi pemerintah untuk memastikan reformasi terus berjalan sesuai jadwal dan kriteria OECD.
Meeting Results ini menjadi momentum penting bagi Indonesia dalam menunjukkan komitmen jangka panjang untuk menjadi anggota OECD. Selain itu, Airlangga mengapresiasi peran tujuh negara mitra yang memberikan bantuan teknis dan finansial dalam mendukung proses aksesi. Pemenuhan 240 instrumen hukum OECD di 26 area kebijakan, termasuk reformasi regulasi di sektor energi, infrastruktur, dan kualitas layanan publik, menunjukkan bahwa Indonesia sedang bergerak cepat menuju aksesi. Ia berharap dukungan ini terus ditingkatkan untuk mengakuisisi rekomendasi OECD secara lebih komprehensif.
Sebagai bagian dari persiapan menuju OECD, pemerintah juga terus memperkuat transparansi dan keterbukaan melalui beberapa inisiatif. Salah satunya adalah penyelarasan data lingkungan dan informasi ekonomi dengan standar internasional. Airlangga menyebutkan bahwa program ini menjadi fondasi untuk mempercepat pengakuan sebagai anggota OECD. Dengan penyelesaian tinjauan teknis dalam dua tahun, Indonesia diharapkan dapat menyelesaikan seluruh proses aksesi dan menjadi anggota resmi OECD pada 2027. Pertemuan bilateral dengan Cormann menjadi bukti bahwa komitmen ini semakin solid.
