Mentan Amran Tanyakan Harga TBS Sawit yang Turun
Dailynesia.com – Jakarta, Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengusulkan pertanyaan tajam kepada para pengusaha sawit terkait penurunan harga tandan buah segar (TBS) yang terus berlangsung. Rapat yang dihadiri perwakilan dari 25 provinsi, Satgas Pangan, dan Dirkrimsus menjadi ajang untuk mempertanyakan kebijakan ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), yang diterbitkan beberapa waktu lalu. Amran menyoroti bahwa meski regulasi sudah diumumkan, harga TBS masih belum stabil, dan ini menjadi perhatian utama bagi pemerintah dalam upaya memulihkan kondisi pasar.
Kebijakan Ekspor Satu Pintu dan Tantangan Pasar
Akan tetapi, Eddy Martono, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), menjelaskan bahwa ketidakpastian pasar tetap menjadi faktor utama yang memengaruhi harga TBS. “Awalnya harga turun, Pak. Saya sudah melaporkan ke Mentan, jadi sebenarnya karena rasa panik dan ketidakpastian,” ujarnya saat rapat di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (8/6/2026). Eddy menegaskan bahwa kondisi pasar yang fluktuatif memerlukan waktu untuk pulih, terutama setelah adanya perubahan regulasi yang berdampak luas.
“Berarti kaget? Kaget. Kenapa tidak lari naik (harga TBS-nya) kalau kaget? Kenapa lari turun?” tanya Amran.
Amran mempertanyakan logika tersebut, menekankan bahwa rasa kaget dari perubahan kebijakan tidak boleh menjadi alasan untuk menurunkan harga TBS secara terus-menerus. Ia mengingatkan bahwa sebagai pengusaha yang telah berkiprah selama dua dekade, ia justru memutuskan menaikkan harga beli saat terjadi kenaikan harga komoditas seperti nikel. “Saya juga kaget harga nikel naik, tapi saya naikkan pembelian di lapangan,” tambahnya, menunjukkan kebutuhan untuk mengambil langkah proaktif dalam menghadapi situasi ekonomi.
Mekanisme Pasar dan Upaya Pemulihan
Dalam diskusi lebih lanjut, Eddy menjelaskan bahwa harga TBS terus dipengaruhi oleh mekanisme pasar yang dinamis. “Jadi itu murni mekanisme pasar. Saat ini, tender PTPN di Dumai mencapai harga CPO Rp15.025, dan tidak ada lagi penarikan pembelian (withdraw),” jelasnya. Meski demikian, Amran menegaskan bahwa kejelasan kebijakan dari pemerintah seharusnya membuat ketidakpastian berkurang, sehingga harga TBS tidak perlu turun terus-menerus.
“Ini nasib (petani) Bapak. GAPKI jangan main-main, ini nasib 15 juta orang. Bukan nasib menteri, nasib wamen. 15 juta saudara kita di sana yang hidup,” ujar Amran.
Amran menekankan bahwa dampak penurunan harga TBS sangat berat bagi para petani, yang sebagian besar mengandalkan hasil panen mereka sebagai penghasil pendapatan utama. Ia berharap pengusaha sawit, terutama Wilmar, dapat berperan aktif dalam mempercepat pemulihan harga. “Oke kalau dia tidak berhenti kaget, aku kasih kaget ya. Dirkrimsus seluruh provinsi, nanti surat yang saya kirim tolong periksa yang harga turun sampai hari ini. Ada hampir 300 perusahaan, periksa semua,” tegasnya, menunjukkan langkah-langkah tegas yang akan diambil jika harga TBS tidak menunjukkan kecenderungan membaik.
Perspektif Wilmar dan Kebutuhan Konsistensi
Direktur Wilmar, Tenang Sembiring, mengungkapkan bahwa faktor ketidakpastian pasca-penerapan kebijakan ekspor satu pintu masih berdampak signifikan pada harga pasar. “Pemulihan harga TBS memerlukan waktu, terutama karena ada keengganan untuk menaikkan harga kecuali ada kejelasan yang lebih konstan,” imbuhnya. Namun, Amran menilai bahwa kebijakan pemerintah sudah diumumkan, sehingga keengganan ini tidak lagi menjadi alasan utama untuk menjaga harga TBS tetap rendah.
“Main Agenda ini adalah kesempatan untuk melihat tanggung jawab pengusaha sawit dalam menyambut kebijakan baru. Kita harus mencari solusi, bukan hanya mengeluhkan masalah,” sambung Amran.
Dalam perspektifnya, Amran memandang bahwa kebijakan ekspor satu pintu yang diterbitkan pemerintah merupakan langkah penting untuk mengatur alur pasokan TBS ke luar negeri. Namun, ia menilai kebijakan tersebut harus diiringi konsistensi dalam menetapkan harga yang adil bagi para petani. “Kita harus memastikan bahwa kebijakan ini memberi dampak positif, bukan hanya pada perusahaan besar, tetapi juga pada sektor pertanian rakyat,” ujarnya, menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan ekspor dan kesejahteraan petani.
Kebijakan Pemerintah dan Peran Satgas Pangan
Satgas Pangan, dalam rapat tersebut, mengakui bahwa pemerintah telah memperkenalkan beberapa kebijakan untuk mendorong peningkatan harga TBS. Namun, mereka menilai masih ada ruang untuk perbaikan. “Kita harus terus memantau kondisi pasar dan mengevaluasi kebijakan yang diterapkan, termasuk peran perusahaan-perusahaan besar dalam menjaga stabilitas harga,” kata salah satu anggota Satgas Pangan. Amran menyetujui hal ini, menyatakan bahwa pemerintah perlu lebih terbuka dalam mengambil tindakan untuk menjamin keberlanjutan usaha pertanian.
“Main Agenda ini harus menjadi titik awal untuk memulai reformasi dalam sektor sawit. Kita tidak boleh membiarkan harga TBS terus menurun tanpa ada perubahan signifikan,” pungkas Amran.
Dengan adanya peningkatan intervensi dari pemerintah, Amran berharap bahwa kebijakan ekspor satu pintu dapat segera menunjukkan dampaknya dalam meningkatkan harga TBS. Ia menilai bahwa kejelasan regulasi dan kekonsistenan pihak pengusaha sawit menjadi kunci dalam memulihkan kondisi pasar. “Kita perlu menjaga komunikasi yang jelas, dan memastikan bahwa semua pihak, termasuk pengusaha dan petani, saling mendukung untuk mencapai keseimbangan ekonomi yang sehat,” tegasnya, menutup rapat dengan harapan yang jelas.
