Main Agenda: Program Kompor Listrik 2027 dengan Anggaran Rp819 Miliar
Main Agenda – Dalam upaya mendorong transisi energi dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar impor, pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadila tengah mempersiapkan program kompor listrik sebagai bagian dari Main Agenda 2027. Anggaran untuk program ini mencapai Rp819 miliar, yang diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas dan adopsi kompor listrik di berbagai daerah. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk menekan beban devisa yang terus meningkat akibat impor LPG yang signifikan.
Latar Belakang Ketergantungan LPG
Indonesia saat ini mengalami ketergantungan tinggi pada bahan bakar LPG, dengan sekitar 80% kebutuhan bahan bakar tersebut harus diimpor. Hal ini menyebabkan aliran devisa yang besar setiap tahun, dengan biaya devisa LPG mencapai lebih dari Rp130 triliun. Selain itu, subsidi tambahan untuk LPG mencapai di atas Rp80 triliun, menjadikannya beban besar bagi anggaran pemerintah. “Devisa kita keluar untuk LPG minimal Rp120 triliun setiap tahun, dan di harga ICP saat ini, angkanya sekitar di atas Rp130 triliun,” tutur Bahlil dalam wawancara di Gedung DPR RI, Rabu (17/6/2026).
Dalam rangka mendorong bauran energi, kita akan tahu bahwa LPG itu 80% kita impor. Dan devisa kita setiap tahun keluar untuk LPG itu sekitar di atas Rp130 triliun. Subsidinya di atas Rp80 triliun,” ujar Bahlil.
Program Kompor Listrik sebagai Alternatif Energi
Bahlil menilai bahwa ketergantungan pada LPG harus segera diatasi, terutama dalam konteks Main Agenda pemerintah untuk mempercepat transisi menuju energi bersih. Dengan memperkenalkan kompor listrik, pemerintah ingin memberikan solusi alternatif bagi rumah tangga yang menggunakan LPG, terutama di daerah dengan akses listrik yang memadai. “Salah satu langkah awal adalah memperkenalkan kompor listrik, karena ada beberapa model yang saat ini kita minta dengan daya di bawah 900 KVA,” tambahnya.
Kebutuhan akan kompor listrik ini diperkirakan akan meningkat seiring berjalannya waktu, terutama karena adanya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan energi terbarukan. Bahlil juga menekankan bahwa program ini akan diprioritaskan dalam Main Agenda Kementerian ESDM, yang berfokus pada pengembangan infrastruktur energi dan peningkatan efisiensi penggunaan energi listrik.
Langkah-Langkah Implementasi
Menurut Bahlil, jumlah unit kompor listrik yang akan diproduksi dan didistribusikan masih menunggu hasil pembahasan anggaran dengan DPR. “Anggaran ini baru satuan tiga, jadi belum keluar. Nanti setelah pembahasan dengan DPR, mungkin di bulan Agustus baru bisa pastikan berapa banyak unit yang akan disediakan,” katanya. Dalam Main Agenda 2027, pemerintah juga mengharapkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk produsen kompor listrik, distributor listrik, dan masyarakat.
Kementerian ESDM juga berencana untuk menyiapkan program motor listrik dengan anggaran sebesar Rp635,24 miliar sebagai bagian dari Main Agenda transisi energi nasional. Program ini bertujuan untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dalam transportasi. “Program motor listrik dan kompor listrik akan dijalankan secara bersamaan, karena keduanya sama-sama menjadi bagian dari Main Agenda peningkatan penggunaan energi terbarukan,” jelas Bahlil. Implementasi program ini diharapkan bisa mempercepat transformasi energi di Indonesia.
Kebutuhan akan bahan bakar LPG yang terus meningkat menjadi salah satu alasan utama pemerintah memperkuat Main Agenda kompor listrik. Selain itu, kenaikan harga bahan bakar fosil juga mempercepat proses transisi menuju energi listrik. “Dengan Main Agenda ini, kita ingin memberikan solusi yang lebih ekonomis dan ramah lingkungan bagi masyarakat,” kata Bahlil. Program ini diharapkan dapat berdampak signifikan terhadap pengurangan emisi karbon dan penghematan devisa negara.
