Key Discussion: Prabowo Kritik Izin Perusahaan Indonesia Butuh 2 Tahun
Dailynesia.com – Menjadi sorotan utama dalam sidang paripurna ke-19 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang berlangsung di Ruang Sidang Paripurna MPR/DPR/DPD Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Rabu (20/5/2026). Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan kekecewaannya terhadap proses perizinan yang dianggap lambat, dengan membandingkan sistem Malaysia yang mampu menyelesaikan izin dalam dua minggu. Prabowo menilai perlambatan ini memalukan, terutama dalam konteks kebijakan pemerintah yang seharusnya memudahkan investasi.
Persaingan Kebijakan dalam Pengembangan Ekonomi
Dalam Key Discussion, Prabowo menekankan bahwa kecepatan proses perizinan menjadi tolok ukur keberhasilan suatu negara dalam menarik investasi. Ia menyampaikan bahwa perizinan yang memakan waktu dua tahun adalah tanda bahwa institusi pemerintah tidak mampu berkinerja optimal. “Kalau Malaysia bisa menyelesaikan izin dalam dua minggu, mengapa di Indonesia memakan waktu dua tahun? Ini memalukan,” tambah Prabowo, menggambarkan ketidakseimbangan yang terjadi antara sistem administrasi kedua negara.
Key Discussion ini juga mengangkat isu birokrasi yang sering menjadi hambatan bagi pengusaha. Prabowo menyebut bahwa pengulangan aturan teknis dan rekomendasi yang tidak perlu adalah akal-akalan yang dilakukan birokrat untuk memperlambat proses. Menurutnya, perizinan seharusnya menjadi kebijakan yang transparan dan cepat, bukan sebagai alat untuk memperpanjang waktu jabatan para pejabat.
Disiplin Menteri dan Evaluasi Birokrat
Prabowo tidak hanya menyoroti kecepatan izin, tetapi juga menekankan pentingnya kedisiplinan dari para menteri. Ia mengkritik kebiasaan birokrat meminta tanda tangan di akhir hari kerja sebagai cara mempercepat penyelesaian tugas. “Kamu sudah capek, dia datang minta tanda tangan. Bener? Bener. Ini banyak dari Golkar yang senyum. Berarti pengalamannya banyak ini,” katanya, menggambarkan bagaimana birokrasi sering memanfaatkan waktu kerja yang tersisa untuk menyelesaikan pekerjaan.
Dalam Key Discussion, Prabowo menegaskan bahwa para menteri perlu memastikan tim di bawahnya tidak terlalu lama menjabat. “Kau masuk dan keluar setiap lima tahun, kalau tidak di-reshuffle. Bener nggak? Mereka itu sudah lama,” ujarnya, mengingatkan bahwa pengalaman panjang birokrat bisa memengaruhi responsivitas mereka terhadap kebijakan baru.
Key Discussion ini menunjukkan keinginan Prabowo untuk mereformasi sistem birokrasi yang selama ini dianggap memakan waktu. Ia berharap perizinan bisa menjadi kebijakan yang tidak hanya cepat, tetapi juga mengurangi risiko korupsi dan ketidaktransparanan. Menurutnya, proses yang terlalu lama seringkali menjadi sarana bagi pejabat untuk menambah beban administrasi, bukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Dalam Key Discussion, Prabowo juga menyoroti kebutuhan perbaikan dalam pelayanan publik. Ia menilai bahwa birokrasi yang efisien adalah kunci keberhasilan dalam menciptakan iklim investasi yang menarik. “Sudah perintah presiden, perintah menteri, lalu dilanjutkan dengan inisiatif-inisiatif tambahan. Kalau ini terus berlanjut, birokrasi akan semakin rumit,” lanjut Prabowo, mengingatkan bahwa adanya regulasi yang berlebihan hanya akan menghambat produktivitas.
Key Discussion ini memberikan gambaran jelas tentang tantangan yang dihadapi Indonesia dalam mempercepat proses perizinan. Dengan menyoroti kecepatan Malaysia, Prabowo ingin menunjukkan bahwa negara lain mampu melakukan perbaikan dalam sistem administrasinya, sementara Indonesia masih ketergantungan pada prosedur yang kaku. Ia menilai bahwa transformasi ini penting untuk menarik investasi asing dan membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah.
