Key Discussion: Prabowo Kembali Perketat Ekspor Sawit, Amran Jelaskan Alasannya
Dailynesia.com – Dalam Key Discussion yang digelar di Jakarta, Presiden Prabowo Subianto mengungkap rencana pengawasan ekspor sawit yang lebih ketat sebagai bagian dari upaya mengontrol komoditas strategis nasional. Ia menegaskan bahwa kebijakan ini akan dijalankan melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) khusus, PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), yang diharapkan mampu mengamankan harga jual produk pertanian kunci. Kebijakan tersebut diusulkan dalam pidatonya selama Rapat Paripurna DPR RI terkait penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027, Rabu (20/5/2026).
Key Discussion ini juga menjadi momentum untuk menyamakan langkah pemerintah dalam menghadapi ketidakseimbangan ekonomi. Prabowo menekankan bahwa kebijakan ekspor sawit yang diusulkan bertujuan mengurangi praktik pelarian devisa dan under invoicing yang selama ini merugikan produsen lokal. Ia menyoroti kebutuhan Indonesia untuk mengambil alih kontrol harga dari pihak eksternal, terutama di tengah persaingan global yang ketat. “Kita produsen kelapa sawit terbesar di dunia, tapi harga kelapa sawit selalu ditentukan oleh negara lain. Karena itu, kita harus memastikan harga jual kita sendiri,” tutur Prabowo.
“Saudara-Saudara sekalian, kita adalah produsen kelapa sawit terbesar, tapi harga kelapa sawit ikut aturan luar. Saya berharap melalui mekanisme ini, kita bisa menjadi penentu harga di tingkat internasional,” ujar Prabowo di Gedung DPR/MPR RI, Rabu (20/5/2026).
Dalam Key Discussion, Prabowo juga meminta kementerian terkait untuk merancang sistem yang mampu mengoptimalkan penggunaan sumber daya dalam negeri. “Kita harus tentukan harga sendiri. Jika mereka tidak mau beli dengan harga kita, ya tidak usah beli. Kita bisa gunakan sawit sendiri dan jaga cadangan untuk masa depan,” tambahnya. Tantangan utama dari kebijakan ini, menurut Prabowo, adalah memastikan bahwa semua ekspor sawit melalui DSI tanpa mengganggu kerja sama dengan mitra luar negeri.
Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyambut Key Discussion ini sebagai langkah strategis untuk memperkuat posisi Indonesia di pasar global. “Komoditas strategis seperti minyak sawit mentah (CPO) terus menunjukkan peningkatan ekspor dan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Dengan mengatur ekspor secara lebih ketat, kita bisa memastikan ketersediaan pasokan untuk kebutuhan dalam negeri sekaligus mengangkat harga jual,” kata Amran dalam keterangan resmi, Jumat (22/5/2026).
“Bertahun-tahun, harga hasil bumi kita ditentukan oleh negara-negara lain. Kini saatnya kita menjadi tuan rumah di tanah sendiri. Dengan mekanisme ini, kita bisa memastikan nilai tambah dan stabilitas ekonomi,” ujar Sudaryono, Wakil Menteri Pertanian.
Key Discussion ini juga mencakup analisis tentang dampak kebijakan ekspor sawit. Sudaryono menambahkan bahwa dengan sistem BUMN, pemerintah bisa menghindari manipulasi harga yang dilakukan perusahaan asing. “Kita ingin menjadi penentu aturan dalam perdagangan global. Harga nikel, sawit, batu bara, karet, hingga emas wajib ditentukan dari dalam negeri,” tegasnya. Kebijakan ini diperkirakan akan berdampak signifikan pada sektor pertanian, terutama bagi produsen kecil yang biasanya mengandalkan pasar ekspor.
Respons dari Sektor Swasta
Key Discussion yang dipaparkan Prabowo juga memicu respons dari sejumlah pelaku usaha. Mereka khawatir kebijakan ini akan mengganggu rantai pasok yang sudah terbentuk. “Tidak semua eksportir adalah perusahaan perkebunan yang memiliki industri hilir. Banyak perusahaan trading yang memperkuat ekspor ke pasar tertentu. Bagaimana nasib mereka jika harus melalui DSI?” tanya Eddy Martono, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), dalam pernyataannya yang dikutip media.
“Pengaturan ekspor yang ketat mungkin memperkuat daya tawar pemerintah, tapi jangan sampai mengurangi fleksibilitas pasar. Industri yang sama bisa memiliki kebutuhan berbeda, dan itu harus dipertimbangkan,” ujar Eddy.
Key Discussion ini juga menjadi pembicaraan hangat di kalangan ekonomi. Para pengamat menilai bahwa kebijakan ekspor sawit melalui BUMN adalah upaya untuk mengamankan stabilitas ekonomi jangka panjang. Namun, beberapa pihak meminta pemerintah mengevaluasi kembali strategi ini agar tidak menghambat pertumbuhan ekspor yang sudah stabil. “Kebijakan ini perlu diimbangi dengan insentif bagi produsen kecil agar tetap kompetitif,” lanjut Eddy.
Keputusan Prabowo untuk memperketat pengawasan ekspor sawit diharapkan mampu meningkatkan keseimbangan perdagangan. Dengan Key Discussion ini, pemerintah menegaskan komitmen untuk memastikan keuntungan ekonomi nasional tidak hanya didapat dari ekspor, tetapi juga dari penggunaan lokal yang lebih efisien. Langkah ini menjadi bagian dari rencana besar untuk meningkatkan kemandirian ekonomi Indonesia dalam menghadapi tantangan global.
