Pemilu Israel di Tengah Ketidakpastian Politik dan Tekanan Publik
Dailynesia.com – Kurang dari sebulan sebelum pemilihan umum, Yerusalem menghadapi suasana politik yang penuh kecemasan. Pemilu kali ini dipandang penting bagi Israel yang mengalami perubahan besar sejak serangan 7 Oktober 2023, diikuti konflik berdarah yang berlangsung hampir tiga tahun di Gaza, Lebanon, dan Iran.
Perebutan kekuasaan masih sangat terbuka. Selama lebih dari dua tahun, berbagai survei menunjukkan koalisi yang dipimpin Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berpotensi tidak mencapai 61 kursi di Knesset, jumlah minimal untuk membentuk pemerintahan. Namun, peluang kelompok penentang Netanyahu juga tidak otomatis lebih mudah.
Survei Channel 13 pada pekan lalu menggambarkan kebuntuan yang tajam. Blok partai-partai oposisi diproyeksikan memperoleh 52 kursi, sedangkan kubu Netanyahu meraih 51 kursi. Kedua kekuatan politik itu sama-sama jauh dari angka mayoritas 61 kursi.
Eisenkot Memimpin, tetapi Koalisi Masih Rumit
Partai Yashar yang dipimpin mantan Kepala Staf Pasukan Pertahanan Israel, Gadi Eisenkot, berada di posisi teratas dengan proyeksi 22 kursi. Likud, partai Netanyahu, diperkirakan hanya mengantongi 18 kursi.
Kendati demikian, Eisenkot menghadapi persoalan besar dalam membangun pemerintahan. Ia menolak menjalin koalisi dengan partai-partai yang mewakili warga Palestina di Israel. Padahal, kelompok partai tersebut diperkirakan dapat meraih 12 kursi yang sangat menentukan dalam parlemen terfragmentasi.
Sikap itu membuat kemungkinan terbentuknya pemerintahan baru semakin sulit diprediksi. Jika tidak ada blok yang sanggup menggalang mayoritas, Israel dapat kembali menghadapi parlemen yang terpecah dan negosiasi politik berkepanjangan.
Kepercayaan terhadap Institusi Negara Merosot
Tekanan bagi petahana tidak hanya berasal dari kalkulasi kursi. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara merosot tajam, dari 61% pada 2012 menjadi 34% pada 2025. Angka tersebut mencerminkan kekecewaan yang lebih luas terhadap cara negara menghadapi krisis keamanan, perang, dan persoalan ekonomi.
Serangan 7 Oktober menjadi isu paling berat bagi pemerintahan Netanyahu. Sebanyak 68% responden Yahudi menyatakan peristiwa tersebut akan memengaruhi pilihan politik mereka. Tuntutan pertanggungjawaban juga muncul setelah investigasi Haaretz memicu tudingan bahwa Netanyahu telah menerima peringatan mengenai kemungkinan serangan Hamas.
Ilda, pemilik toko di Jalan Jaffa, menyatakan kemarahan warga tidak semata-mata berkaitan dengan kegagalan keamanan, tetapi juga respons pemerintah setelahnya.
“Setelah 7 Oktober, semua orang di pemerintahan ini harus disalahkan.”
“Setelah jurnalis mengungkap apa yang terjadi, lihat apa yang mereka lakukan: mereka menyerang jurnalis alih-alih mengambil tanggung jawab.”
Biaya Hidup Menjadi Isu yang Kian Mendesak
Konflik kawasan ikut memberi dampak nyata terhadap kehidupan sehari-hari. Gangguan rantai pasokan dan situasi perang mendorong harga pangan segar di Israel naik 9,5% dalam dua tahun terakhir. Bagi banyak pemilih, masalah keamanan kini berjalan beriringan dengan kekhawatiran atas pengeluaran rumah tangga.
Turgeman, warga yang berada di Jaffa, menyampaikan bahwa ia tidak lagi dapat menerima kebijakan yang dinilainya terlalu berorientasi pada perang sementara tekanan ekonomi meningkat.
“Saya akan memilih siapa saja kecuali perdana menteri 7 Oktober.”
“Kita butuh perdana menteri yang normal, seseorang yang juga peduli dengan ekonomi dan harga-harga yang melonjak akibat perang.”
Persoalan harga makanan memberi dimensi tambahan pada pemilu. Pemilih bukan hanya menilai kepemimpinan Netanyahu melalui keamanan nasional, tetapi juga melalui kemampuan pemerintah mengelola dampak konflik terhadap biaya hidup.
Putusan Wajib Militer Mempersempit Ruang Netanyahu
Posisi Netanyahu juga tertekan oleh isu wajib militer. Mahkamah Agung pada 2024 menghapus pengecualian wajib militer bagi pria ultra-Ortodoks atau Haredi. Keputusan itu memicu aksi protes, pemblokiran jalan, dan bentrokan dengan aparat kepolisian.
Sejumlah pemuda Haredi menilai Netanyahu gagal mengesahkan undang-undang yang melindungi pengecualian mereka. Ketidakpuasan ini berpotensi mengubah pola dukungan politik dari kelompok yang selama ini penting bagi koalisi sayap kanan dan keagamaan.
Pinchas, seorang mahasiswa ultra-Ortodoks, menilai pemilih muda di komunitasnya mungkin tidak lagi mengikuti sepenuhnya arahan para rabi dalam menentukan pilihan.
“Semua pilihan dalam pemilu ini adalah sampah, tetapi saya pikir saya akan memilih Eisenkot.”
Nasib Partai Palestina Dapat Menentukan Pemerintahan Berikutnya
Di tengah persaingan dua blok besar, status partai-partai Palestina menjadi faktor yang sangat penting. Komite Pemilihan Pusat pekan lalu memilih melarang Ra’am dan Joint List, dua partai Palestina utama, mengikuti pemilu.
Pelarangan itu bermula dari petisi Otzma Yehudit, partai kanan ekstrem yang dipimpin Itamar Ben-Gvir. Partai tersebut menuduh kedua partai Arab mendukung terorisme. Sebaliknya, petisi dari Partai Demokrat yang meminta Otzma Yehudit dilarang karena hasutan rasisme tidak diterima.
Mahkamah Agung kini akan menentukan kelanjutan keputusan tersebut. Jika Ra’am dan Joint List diizinkan ikut serta, perolehan kursi mereka dapat menjadi penentu bagi upaya Eisenkot membentuk pemerintahan. Jika keduanya tidak dapat bertarung, peta representasi politik warga Palestina di Israel akan berubah secara signifikan.
Bagi sebagian warga Arab Israel, pemilu dipandang sebagai salah satu ruang tersisa untuk menghadapi rasisme sistemik yang menguat setelah 7 Oktober. Dengan tingkat kepercayaan publik yang melemah, tekanan ekonomi yang meningkat, serta koalisi yang sulit dibangun, pemilu mendatang berpotensi menjadi salah satu ujian politik paling menentukan bagi Israel dalam beberapa tahun terakhir.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is Armagedon Politik Israel Rezim Netanyahu Bisa?
Armagedon Politik Israel Rezim Netanyahu Bisa is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does Armagedon Politik Israel Rezim Netanyahu Bisa matter?
Armagedon Politik Israel Rezim Netanyahu Bisa matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.

