Pengganti Skor Kredit, Nomor HP Aktif 10 Tahun Bisa Dapat Pembiayaan

Akses Pembiayaan untuk Masyarakat Bawah Melalui Data Alternatif

Dailynesia.com – Indonesia menempati posisi sebagai negara terbesar dalam menargetkan pinjaman daring atau pindar, hal ini didasarkan pada jumlah populasi yang sangat besar. Filosofi yang mendasari fenomena ini adalah keyakinan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh akses kredit, bukan hanya terbatas pada kalangan menengah ke atas. Masyarakat kelas bawah juga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pinjaman.

Kuseryansyah, yang menjabat sebagai Ketua Bidang Hubungan Masyarakat Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), menjelaskan bahwa perusahaan pindar ilegal tidak serta-merta memberikan kredit secara sembarangan. Berbeda dengan lembaga pembiayaan konvensional yang mengandalkan skor kredit, perusahaan pindar memanfaatkan data alternatif seperti informasi telekomunikasi dan media sosial.

Data telko, kami lihat satu nomor saja, nomor hp sudah 10 tahun. Dari sana sudah punya scoring minumum. Simpel sekali, nggak perlu lihat tabungan dan gaji. Orang sudah 10 tahun ini masih menggunakan masih eksis ngga dikejar-kejar (debt collector). Kalau umur 5 hari ya tanda tanya.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Kuseryansyah saat ditemui di Hotel Aryaduta Jakarta pada Kamis (6/8/2026). Konsep sederhana ini menunjukkan bahwa keberadaan nomor telepon yang aktif selama satu dekade menjadi indikator bahwa seseorang masih eksis dan tidak sedang dikejar oleh debt collector.

Celah Pembiayaan yang Masih Luas

Keberadaan pinjaman daring telah memudahkan akses keuangan hingga mencapai masyarakat menengah bawah. Hingga November 2025, nilai outstanding pembiayaan Pindar tercatat mencapai Rp94,85 triliun dengan pertumbuhan tahunan sebesar 25,45%. Meskipun telah menjadi salah satu pilar penting dalam pembiayaan non-bank, skala tersebut masih tergolong kecil dibandingkan dengan kebutuhan nasional.

Berbagai kajian menunjukkan bahwa total kebutuhan pembiayaan nasional diperkirakan mencapai Rp2.650 triliun. Sementara itu, lembaga jasa keuangan konvensional hanya mampu menopang sekitar Rp1.000 triliun. Hal ini menciptakan celah pembiayaan sebesar Rp1.650 triliun hingga akhir tahun 2025.

Riset dari EY MSME Market Study and Policy Advocacy memberikan proyeksi yang lebih optimis untuk masa depan. Pada tahun 2026, kebutuhan pembiayaan UMKM diprediksi dapat menembus angka Rp4.300 triliun. Dengan estimasi tersebut, credit gap atau kesenjangan kredit diperkirakan mencapai Rp2.400 triliun, membuka peluang besar bagi perkembangan pindar di Indonesia.