Solving Problems: Kemenkes Identifikasi Satu Penumpang MV Hondius Tinggal di Indonesia
Dailynesia.com – Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes) sedang memperkuat upaya penanggulangan hantavirus setelah menerima informasi dari IHR National Focal Point (IHR NFP) Inggris. Dalam rangka Solving Problems terkait penyebaran penyakit, Kemenkes mengungkapkan bahwa satu dari penumpang kapal pesiar MV Hondius yang berlabuh di Indonesia adalah warga negara asing (WNA) tinggal di Jakarta. Individu ini dinyatakan sebagai kontak erat dengan kasus hantavirus pertama yang tercatat di kapal tersebut. Plt. Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kemenkes, dr. Andi Saguni, mengatakan bahwa kewaspadaan terhadap hantavirus dilakukan secara intensif setelah terdapat laporan kejadian yang mengancam kesehatan masyarakat.
Langkah Penanganan Berdasarkan Notifikasi Inggris
Notifikasi dari Inggris tentang keberadaan penumpang MV Hondius yang tinggal di Indonesia diterima pada 7 Mei 2026 pukul 21.55 WIB. Laporan ini menyebutkan bahwa WNA berusia 60 tahun yang tinggal di Jakarta pernah berinteraksi dengan pasien perempuan berusia 69 tahun yang meninggal akibat hantavirus. Menurut Andi Saguni, individu ini berada di satu hotel dan satu penerbangan bersama pasien yang meninggal. “Kemenkes langsung melakukan penyelidikan epidemiologi sehari setelah notifikasi diterima,” jelas Andi dalam konferensi pers daring Senin (11/5/2026).
“Hasil pemeriksaan PCR pada lima spesimen, seperti serum, urin, saliva, swab tenggorok, dan darah lengkap, menunjukkan negatif hantavirus. Kontak erat ini tinggal sendiri, tidak memiliki komunikasi dengan orang lain, serta memiliki pemahaman yang baik tentang kesehatan,” ujar Andi.
Proses Pengawasan dan Sistem Surveilans
Kemenkes telah memperkuat sistem surveilans di pintu masuk negara melalui 51 Balai Kekarantinaan Kesehatan (BKK) yang menggunakan thermal scanner, observasi visual, serta aplikasi All Indonesia untuk mengawasi pelaku perjalanan internasional. Selain itu, jaringan laboratorium dengan kemampuan PCR dan whole genome sequencing sudah diterapkan untuk mendeteksi secara lebih akurat. “Dengan pengawasan yang ketat, kita bisa Solving Problems sebelum kejadian besar terjadi,” imbuh Andi.
Penumpang MV Hondius yang tinggal di Indonesia saat ini sedang dipantau di Rumah Sakit Penyakit Infeksi (RSPI) Sulianti Saroso. Kementerian Kesehatan juga berkoordinasi dengan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Dinas Kesehatan DKI Jakarta, dan institusi kesehatan lainnya untuk memastikan respons yang cepat dan tepat. Langkah-langkah ini dilakukan sebagai bagian dari Solving Problems terkait risiko penyakit yang mengancam kesehatan masyarakat.
Strain Hantavirus dan Risiko Penularan
Hantavirus memiliki sekitar 50 strain, dengan 24 di antaranya dapat menyerang manusia. Namun, strain yang terdeteksi di Banten sebelumnya hanya menyebar di tikus dan belum tercatat ada penularan ke manusia di Indonesia. “Belum ada bukti penularan dari tikus ke manusia di dalam negeri,” tambah Andi. Kemenkes menyatakan bahwa situasi saat ini masih terkendali, tetapi perlu tetap waspada karena potensi penyebaran hantavirus bisa meningkat jika langkah pencegahan tidak diambil secara serius.
Pencegahan dan Peran Masyarakat
Dalam rangka Solving Problems, Kemenkes mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga kebersihan lingkungan dan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Andi Saguni menekankan pentingnya menghindari kontak langsung dengan tikus maupun kotorannya, terutama di area yang rawan penggembalaan. “Jika ada gejala mencurigakan, segera periksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan diagnosis yang tepat waktu,” sarankan Andi.
Sebagai langkah tambahan, Kemenkes telah meningkatkan kewaspadaan di 21 rumah sakit sentinel. Jaringan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kejadian wabah dapat dikendalikan secara cepat. “Dengan sistem surveilans yang lebih lengkap, kita bisa mengidentifikasi kasus secara lebih dini dan mengambil langkah yang tepat,” tutur Andi. Solving Problems dalam penanganan hantavirus memerlukan kolaborasi antara pemerintah, lembaga kesehatan, dan masyarakat.
