Prabowo Kaget! Ada Emak-Emak Dapat Bunga Kredit Hingga 24% dalam New Policy
Dailynesia.com –
Kejutan dalam Sistem Ekonomi Indonesia
Pada acara Munas ke-18 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) di Bandar Lampung, Rabu (10/6/2026), Prabowo Subianto mengungkapkan kejutan terhadap tingginya bunga kredit yang diterima masyarakat umum, terutama para perempuan. Dalam pidatonya, ia menyebut bahwa sistem ekonomi Indonesia kini sudah berbeda dari konsep awal yang dicanangkan para pendiri bangsa melalui Sumpah Pemuda, Pancasila, dan Pasal 33 UUD 1945. Prabowo menekankan bahwa new policy saat ini menghasilkan ketidakseimbangan, di mana masyarakat kecil harus menghadapi bunga kredit hingga 24%, sementara pengusaha besar hanya memperoleh bunga sebesar 9%-10%. Ini menjadi sorotan utama dalam diskusi ekonomi yang dihadiri ribuan peserta.
Program Kredit Usaha Super Mikro yang Dinilai Terlalu Mahal
Prabowo mengkritik kinerja program Kredit Usaha Super Mikro yang dikelola oleh PT Permodalan Nasional Madani (PNB) atau Mekaar, yang menjadi bagian dari new policy pemerintah. Ia menunjukkan contoh nyata bahwa banyak emak-emak, sebagai pelaku usaha mikro, mendapat bunga kredit mencapai 24% saat mengajukan pinjaman. “Saya terkejut, meskipun bukan ahli keuangan, tapi banyak masyarakat biasa yang membayar bunga hingga 24%,” ujarnya dalam sambutan. Prabowo menyebut bahwa hal ini berpotensi memperburuk kesenjangan ekonomi dan menimbulkan kecurigaan terhadap keadilan dalam sistem perekonomian.
“Saya pernah berbicara dengan seorang ibu-ibu yang ikut program super mikro Mekaar, dan dia mengatakan bahwa bunga yang diterima hingga 24%,” tegas Prabowo. “Ini adalah bagian dari new policy yang memperlihatkan bahwa ekonomi kita tidak lagi seimbang.”
Ia menambahkan bahwa kondisi ini membuat masyarakat kecil terjebak dalam utang yang lebih besar, sementara pengusaha besar mendapat akses lebih mudah ke dana dengan biaya yang jauh lebih rendah. Prabowo mengingatkan bahwa jika new policy tidak disesuaikan dengan prinsip keadilan, risiko inflasi dan ketimpangan sosial bisa meningkat signifikan.
Kesenjangan Bunga Kredit dan Tanggapan dari Kalangan Ekonomi
Dalam perbandingan yang menarik, Prabowo mengungkap bahwa pengusaha besar yang meminjam dari bank Himbara hanya membayar bunga antara 9%-10%, sedangkan masyarakat biasa, termasuk emak-emak, harus membayar bunga hingga 24%. Ia mengkritik kebijakan new policy yang menyebabkan ketidakadilan ini, dengan menyoroti bahwa sistem kredit seharusnya bisa memberikan akses yang lebih merata. Menurut Prabowo, pasal 33 UUD 1945 yang memandu perekonomian Indonesia harus dijadikan acuan untuk memperbaiki struktur tersebut.
Perspektif Masyarakat dan Dampak pada UMKM
Kebijakan new policy ini juga mendapat tanggapan dari berbagai kalangan. Sejumlah masyarakat mengungkapkan kekecewaan terhadap tingginya bunga kredit yang diterima para pelaku usaha mikro, sementara pengusaha besar merasa lebih terlindungi. Prabowo menegaskan bahwa bunga 24% adalah angka yang terlalu tinggi untuk masyarakat kecil, terutama yang membutuhkan dana darurat atau pengembangan usaha. Ia menyarankan bahwa new policy perlu diadaptasi agar bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Kebijakan New Policy dan Harapan untuk Perekonomian Indonesia
Meski mengkritik bunga kredit yang tinggi, Prabowo tetap optimis bahwa new policy bisa menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi jika diterapkan secara tepat. Ia berharap pemerintah bisa mengoptimalkan program Mekaar dan lainnya untuk memberikan manfaat yang lebih adil kepada seluruh lapisan masyarakat. “Dengan new policy yang baik, kita bisa mengurangi kesenjangan dan membangun ekonomi yang lebih sehat,” tambahnya. Prabowo juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah, bank, dan pengusaha dalam menciptakan sistem kredit yang lebih transparan dan pro-rakyat.
Langkah Awal untuk Perbaikan dalam New Policy
Prabowo berharap new policy yang sedang dijalankan bisa menjadi awal dari perbaikan besar-besaran dalam sistem perekonomian. Ia menyarankan bahwa pemerintah harus lebih aktif dalam mengawasi bunga kredit dan memastikan bahwa kredit bisa diberikan dengan bunga yang wajar. “Kita perlu kembali pada konstitusi dan prinsip-prinsip dasar negara,” ujarnya. Ia menekankan bahwa kebijakan yang terlalu memihak satu kelompok akan menghambat kemajuan ekonomi secara keseluruhan, terutama di tengah tantangan inflasi yang semakin tinggi.
