Survei Terbaru: Approval Rating Trump Tumbal dari New Policy, BBM Jadi Faktor Utama
Dailynesia.com – Dengan New Policy sebagai salah satu kebijakan utama, popularitas Donald Trump tercatat di level terendah sejak 2009 dalam survei terbaru oleh YouGov dan The Economist. Hasil penelitian menunjukkan angka persetujuan net Trump sebesar minus 24, turun 1,9 poin dibandingkan minggu sebelumnya. Dari total responden, hanya 34% yang mendukung kebijakan pemerintahannya, sementara 58% mengkritik, dan 6% ragu. Penurunan ini terutama didorong oleh kinerja ekonomi yang memburuk, terutama terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang menjadi isu sentimen utama masyarakat.
Konflik Geopolitik dan Kebijakan New Policy yang Menyebabkan Keterpurukan
Kebijakan New Policy yang diterapkan Trump, terutama dalam bidang energi dan harga BBM, dinilai memperparah ketidakpuasan publik. Data terbaru menunjukkan bahwa kepuasan terhadap pemerintahan Trump mencapai minus 43, angka terburuk sepanjang masa jabatannya. Sebelum krisis geopolitik memanas, harga BBM rata-rata berada di bawah US$3 per galon. Namun, kini harga BBM mencapai US$4,48 galon atau sekitar Rp 79.600 (US$1= Rp 17.780), yang dinilai sebagai indikator ketidakstabilan ekonomi akibat kebijakan New Policy.
Kebijakan New Policy yang diterapkan, seperti subsidi dan kebijakan harga BBM, dinilai tidak konsisten oleh banyak warga Amerika. Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, menyatakan bantuan sedang dalam perjalanan, namun pernyataan ini tidak cukup meyakinkan publik mengenai kemampuan Trump mengatasi krisis ekonomi.
Pengaruh New Policy di Internal Partai Republik dan Pemilihan Politik
Meskipun popularitas Trump menurun, New Policy tetap memainkan peran kunci dalam memperkuat pengaruhnya di internal Partai Republik. Contohnya, kebijakan tersebut membantu Ken Paxton, jaksa agung Texas yang kontroversial, menang telak dalam pemilihan pendahuluan untuk kursi Senat. Di sisi lain, politikus Republik yang dianggap menentang New Policy, seperti Senator Louisiana Bill Cassidy dan anggota Kongres Kentucky Thomas Massie, terpaksa mundur dari persaingan internal partai.
Perbedaan Prioritas Pemilih: New Policy vs. Isu Lain
Survei menunjukkan perbedaan prioritas antara pemilih Partai Republik dan Demokrat. Untuk Republik, kebijakan New Policy di bidang ekonomi, imigrasi, dan pajak menjadi fokus utama. Sementara itu, pemilih Demokrat lebih menyoroti layanan kesehatan, perubahan iklim, dan krisis harga BBM yang terus menggerogoti ekonomi. Perkembangan ini mencerminkan pergeseran sentimen opini publik Amerika sejak 2017, di mana New Policy menjadi simbol kebijakan ekonomi yang memicu ketidakpuasan.
Kenaikan harga BBM sebagai bagian dari New Policy terus menjadi sorotan. Dari pandemi hingga invasi Rusia ke Ukraina, isu kesehatan dan inflasi sempat mendominasi opini publik. Kini, kenaikan harga BBM dan ketidakpastian ekonomi sebagai dampak New Policy kembali menjadi ancaman besar bagi pemerintahan Trump menjelang pemilu paruh waktu 2026.
Kelompok Demografi yang Terpengaruh oleh New Policy
Data YouGov memperlihatkan bahwa pemilih kulit putih dan laki-laki tetap menjadi basis utama dukungan Trump, meski kepuasan mereka terhadap New Policy menunjukkan penurunan. Sebaliknya, kelompok muda dan minoritas etnis menunjukkan penolakan terhadap kebijakan ini. Bahkan, lulusan universitas dan pascasarjana memiliki dukungan terendah terhadap Trump, terutama karena New Policy dinilai tidak mampu memberikan solusi yang memadai untuk krisis harga BBM.
Kelompok lansia, yang biasanya menjadi basis tradisional Partai Republik, juga menunjukkan sikap netral terhadap New Policy. Dengan demikian, kebijakan ini memperlihatkan dampak yang beragam terhadap berbagai lapisan masyarakat. Meski demikian, keberhasilan New Policy dalam menarik suara tertentu tetap menjadi faktor penting dalam mempertahankan kekuasaan Trump di tengah krisis politik.
Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa New Policy tidak hanya memengaruhi angka persetujuan Trump, tetapi juga mengubah dinamika politik nasional. Dengan harga BBM yang terus meningkat, kebijakan ini menjadi bahan kritik utama bagi warga Amerika yang menginginkan perbaikan ekonomi. Meski demikian, banyak anggota Partai Republik masih mendukung New Policy karena dianggap sebagai langkah yang konsisten dengan visi pemerintahan Trump.
