New Policy: Kudeta di Arab Saudi Lumpuhkan Masjidil Haram
Dailynesia.com – Kebijakan baru yang diterapkan setelah peristiwa kudeta di Arab Saudi pada 1979 berdampak besar terhadap pemerintahan dan kehidupan sosial umat Islam. Situasi yang memicu kekacauan di Masjidil Haram, tempat suci yang menjadi pusat peradaban agama, memaksa Kerajaan Arab Saudi merevisi kebijakan luar dan dalam negeri. Tragedi yang terjadi pada 20 November 1979, saat ratusan pelaku kudeta mengepung kompleks ibadah, menjadi pemicu perubahan struktur kekuasaan dan penguatan peran ulama dalam sistem politik.
Awal Peristiwa Kudeta
Kelompok pemberontak, yang dipimpin oleh Juhayman al-Otaybi, mantan tentara Saudi, mengambil alih Masjidil Haram setelah salat Subuh. Mereka memproklamasikan tujuan menggulingkan pemerintah dan menegakkan syariat Islam secara konsisten.
“Dari Perang Dunia I hingga Revolusi Arab (2016)”,
M. E. McMillan menjelaskan bahwa Juhayman dan pengikutnya menilai keluarga kerajaan sebagai penyimpang dari nilai-nilai agama. Mereka juga mengkritik pengaruh Barat yang mereka anggap mengancam kemandirian Islam.
Motif dan Tujuan Kudeta
Dalam keterangannya, kelompok pemberontak menyatakan bahwa pemerintah Saudi tidak menjalankan ajaran Islam secara penuh di wilayah suci. Tujuan utama mereka adalah membangun sistem kekuasaan yang lebih sesuai dengan prinsip agama. Mereka menyandera jemaah haji yang sedang beribadah, menggunakan tempat suci sebagai panggung untuk menyampaikan visi politik mereka. Peristiwa ini juga mengumumkan Mohammed Abdullah al-Qahtani sebagai Imam Mahdi, sosok yang diharapkan membawa keadilan di akhir zaman.
Kebijakan baru yang lahir setelah kudeta melibatkan penegakan hukum lebih ketat terhadap pelanggaran syariat. Pemerintah Saudi mulai memperketat kontrol atas aktivitas keagamaan dan meningkatkan keterlibatan ulama dalam kebijakan pemerintah. Pelaksanaan kebijakan ini menjadi bagian dari upaya memulihkan ketertiban setelah kekacauan yang terjadi. Kebijakan baru ini juga memperkuat identitas Islam sebagai dasar pemerintahan negara.
Pertempuran yang berlangsung selama hampir dua minggu menunjukkan intensitas upaya pemerintah Saudi merebut kembali wilayah suci. Pasukan militer menggunakan taktik strategis, seperti memasukkan air listrik ke lorong bawah tanah untuk memaksa pelaku kudeta keluar. Unit antiteror Prancis, GIGN, turut membantu dalam operasi tersebut. Peristiwa ini tidak hanya menyebabkan kematian al-Qahtani dan ratusan militan, tetapi juga memberikan pelajaran berharga dalam penyusunan kebijakan baru.
Implikasi Kebijakan Baru
Sejak peristiwa tersebut, Arab Saudi berkomitmen pada penegakan hukum syariat Islam secara lebih ketat. Kebijakan baru ini mencakup penyesuaian dalam hukum kriminal, penggunaan hukum Islam dalam pemerintahan, dan peningkatan pengawasan terhadap aktivitas keagamaan. Pemerintah juga memperkuat koordinasi dengan negara-negara Muslim untuk menjaga stabilitas dan menghindari gangguan serupa di masa depan.
Perubahan kebijakan ini tidak hanya memengaruhi internal Saudi, tetapi juga berdampak pada dinamika kekuasaan di Timur Tengah. Penguasaan ulama dalam kebijakan politik menjadi lebih signifikan, sementara pendekatan keagamaan yang konservatif terus ditegakkan. Tragedi kudeta 1979 menjadi referensi penting dalam penyusunan kebijakan baru, khususnya dalam hal melindungi keamanan tempat suci dan menjaga konsistensi ideologi negara.
