New Policy: Ekonom Ungkap Nasib Rupiah Jika Perang Berlanjut Hingga Akhir Tahun 2026
Perubahan Kebijakan Eksternal dan Dampak pada Rupiah
Dailynesia.com – Jakarta – Perubahan kebijakan global dan tekanan geopolitik terus memengaruhi dinamika nilai tukar Rupiah. Dalam wawancara terbaru di Closing Bell, CNBC Indonesia (Rabu, 13 Mei 2026), para ahli menyoroti bahwa ketidakstabilan eksternal, terutama keterlibatan AS dalam perang di Timur Tengah, menjadi faktor utama yang memperparah ketegangan di pasar modal. New Policy yang diterapkan pemerintah juga menjadi sorotan, karena dianggap sebagai upaya untuk mengurangi risiko tekanan terhadap mata uang lokal.
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat mengalami penurunan signifikan, mencapai level 6.700, sementara Rupiah melemah hingga di bawah Rp 17.500 per Dolar AS. Perubahan ini mencerminkan ketidakpastian yang diakibatkan oleh perang yang berlangsung hingga akhir tahun 2026. Menurut Ajib Hamdani dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), New Policy memainkan peran penting dalam mengarahkan alur kebijakan moneter dan stabilitas ekonomi nasional.
“New Policy menjadi salah satu alat strategis untuk mengatasi tekanan eksternal, terutama dalam konteks ketegangan geopolitik yang memengaruhi aliran modal dan kebijakan keuangan global,” ujarnya.
Kebijakan Ekonomi dan Pertumbuhan Ekonomi
Di sisi lain, ekonom Center of Reform on Economisc (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menyoroti bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,61% pada kuartal pertama 2026, capaian ini justru menimbulkan pertanyaan terkait ketahanan jangka panjang. New Policy yang diterapkan pemerintah dianggap sebagai penentu kunci dalam menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global.
“New Policy tidak hanya berdampak pada Rupiah, tetapi juga pada arah kebijakan fiskal dan moneter yang diharapkan dapat menjaga keseimbangan ekonomi Indonesia,” jelas Yusuf.
Analisis Ekonomi dan Kebutuhan Langkah Tegas
Para ekonom menekankan bahwa New Policy perlu disesuaikan dengan kondisi pasar yang terus berubah. Dalam skenario terburuk, perang antara AS dan Iran berpotensi memicu perlambatan ekonomi yang lebih parah, terutama jika kebijakan moneter The Fed tidak menunjukkan perubahan signifikan. Yusuf menambahkan bahwa New Policy harus mencakup kebijakan insentif bagi sektor strategis untuk menarik investasi asing kembali.
Perang yang berlangsung hingga akhir tahun 2026 juga memengaruhi aliran dana ke pasar keuangan Indonesia. New Policy diharapkan mampu menciptakan kepastian bagi investor, baik lokal maupun internasional, dengan menawarkan kebijakan yang lebih terencana dan konsisten. Yusuf menyoroti bahwa pemerintah harus berkoordinasi erat dengan Bank Indonesia (BI) untuk mengimplementasikan New Policy secara efektif.
Kebutuhan Konsistensi dan Pertimbangan Internasional
Dalam diskusi di Closing Bell, para ekonom sepakat bahwa New Policy perlu diukur berdasarkan hasil kebijakan fiskal dan moneter yang telah diterapkan sebelumnya. Tensi geopolitik di Timur Tengah, terutama antara AS dan Iran, memberi tekanan pada aliran modal, sehingga New Policy harus mencakup langkah-langkah yang mampu meningkatkan daya tarik pasar keuangan Indonesia.
“New Policy yang diterapkan harus menjadi jembatan untuk menstabilkan Rupiah, sekaligus memastikan pertumbuhan ekonomi tetap berjalan stabil meskipun ada tekanan eksternal,” tegas Yusuf.
Skenario Terburuk dan Tantangan New Policy
Jika perang berlanjut hingga akhir tahun 2026, dampaknya terhadap nilai tukar Rupiah bisa semakin mengkhawatirkan. Menurut Ajib Hamdani, New Policy harus lebih agresif dalam mengatur inflasi, mengendalikan defisit neraca perdagangan, dan meningkatkan daya saing ekonomi nasional. Kebijakan ini diharapkan bisa mencegah perlambatan ekonomi yang signifikan, terutama dalam konteks ketergantungan ekspor pada harga komoditas global.
Para ahli menyoroti bahwa New Policy harus didukung oleh kebijakan moneternya Bank Indonesia (BI) yang lebih proaktif. Dengan adanya New Policy, BI dapat mengambil langkah-langkah seperti penyesuaian suku bunga atau intervensi pasar untuk menjaga nilai tukar Rupiah. Yusuf menambahkan bahwa keberhasilan New Policy akan menjadi penentu utama dalam menghadapi tantangan ekonomi tahun 2026.
Langkah Pemerintah dan Harapan Masa Depan
New Policy yang diumumkan pemerintah diharapkan dapat menjadi pendorong bagi kebijakan makroekonomi yang lebih terarah. Meskipun ada tekanan dari faktor eksternal seperti perang dan kebijakan keuangan global, New Policy dianggap sebagai upaya untuk memperkuat fondasi ekonomi Indonesia. Para ekonom menegaskan bahwa keberhasilan New Policy akan tergantung pada konsistensi pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut, serta respons cepat terhadap perubahan dinamika pasar.
“New Policy adalah pengingat bahwa pemerintah harus bersikap proaktif dalam menghadapi tantangan ekonomi. Jika diterapkan dengan tepat, maka Rupiah akan terus stabil meskipun ada tekanan dari luar,” ujar Ajib Hamdani.
