Amran Bongkar Modus Mafia Beras, Tipu-Tipu Barang Subsidi

Amran Ungkap Skema Penipuan Beras Subsidi yang Merugikan Negara

Dailynesia.com – Penyalahgunaan beras fortifikasi di pasar Indonesia menyebabkan kerugian triliunan rupiah bagi negara. Fenomena ini terjadi karena para pelaku memanfaatkan berbagai bantuan pemerintah yang telah dialokasikan untuk sektor pangan. Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyoroti bahwa seluruh lini produksi beras di Tanah Air menerima dukungan subsidi, mulai dari pupuk, irigasi, benih, listrik, hingga bahan bakar minyak.

Nilai Subsidi Mencapai Rp160 Triliun

Amran menjelaskan bahwa total nilai subsidi untuk sektor pangan diperkirakan mencapai Rp160 triliun pada tahun 2026. Sebelumnya, angka tersebut tercatat sebesar Rp144 triliun. Ia menekankan bahwa hampir semua beras yang beredar merupakan produk bersubsidi.

“Kan semua beras Indonesia ini adalah subsidi. Subsidi pupuk subsidi irigasi, subsidi listrik, subsidi BBM, subsidi benih, subsidi traktor, irigasi. Nilainya itu Rp144 triliun sebelumnya, sekarang ini Rp160 triliun. Ini kan barang subsidi nih. Lah sudah barang subsidi dipakai menipu pula. Kejam kan?”

Modus Penipuan Beras Fortifikasi

Menurut Amran, dugaan penyimpangan muncul ketika beras yang telah menerima manfaat subsidi dijual dengan klaim sebagai produk fortifikasi. Proses fortifikasi sendiri merupakan penambahan zat gizi mikro seperti vitamin dan mineral ke dalam bahan makanan. Namun, hasil uji laboratorium menunjukkan bahwa sebagian besar produk tersebut tidak memenuhi standar fortifikasi yang ditetapkan.

Meskipun kualitasnya tidak sesuai, harga jual beras tersebut jauh lebih tinggi dari seharusnya. Praktik ini tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga menyalahgunakan dana subsidi negara yang seharusnya ditujukan untuk masyarakat ekonomi menengah ke bawah.

“Subsidi ini untuk rakyat kecil kan, ekonomi menengah ke bawah lah. Benar nggak? Lah yang gunakan konglomerat. Dan itu pun digunakan dengan cara yang tidak baik, penipuan. Karena ini barang kualitasnya untuk Rp8.000 harganya tapi dijualnya Rp17.000 per kg. Ini lebih ekstrem lagi, Rp42.000 (per kg), padahal bukan fortifikasi,”

Perhitungan Subsidi yang Disalahgunakan

Amran menambahkan bahwa perhitungan nilai subsidi didasarkan pada total produksi beras nasional sebesar 34 juta ton. Seluruh proses produksinya mendapatkan berbagai bentuk dukungan pemerintah. Dari angka tersebut, estimasi sebagian merupakan beras fortifikasi dan sebagian lainnya premium. Karena berasnya disubsidi serta semua sarana produksinya juga disubsidi, maka secara keseluruhan merupakan barang bersubsidi.

Pelaku perdagangan beras ini adalah pengusaha besar yang justru menipu rakyat. Jika dijual secara normal, harga seharusnya lebih baik. Namun kenyataannya, beras dengan kualitas Rp8.000 per kg dijual hingga Rp17.000 per kg.

“Jadi sudah dua: barang subsidi, seandainya jual normal masih lebih bagus. Ini dijual harga Rp8.000 (per kg) seharusnya, tetapi dijual Rp17.000 (per kg),”

Temuan Pengawasan dan Tindakan Pemerintah

Amran menegaskan bahwa nilai subsidi yang diduga disalahgunakan mencapai sekitar Rp56 triliun. Kerugian negara terjadi karena produk bukan fortifikasi namun tetap mengambil subsidi, sehingga merupakan bentuk penipuan.

Temuan ini merupakan bagian dari pengawasan Kementerian Pertanian terhadap beras fortifikasi yang beredar. Berdasarkan hasil uji laboratorium sementara, sekitar 80% sampel yang diperiksa tidak memenuhi standar fortifikasi. Dari seluruh sampel yang terdaftar sebagai fortifikasi, mayoritas tidak sesuai standar dengan rata-rata harga Rp22.665 per kg. Ada pula yang mencapai Rp42.000 per kg, yang dinilai tidak masuk akal.

Pemerintah akan menindak tegas pelaku yang terbukti melanggar. Tindakan yang akan diambil termasuk mencabut izin edar produk beras fortifikasi yang tidak memenuhi standar serta menyerahkan hasil pemeriksaan kepada aparat penegak hukum setelah seluruh data selesai dikumpulkan.

“Jadi nanti ini kan kita tertibkan. Saya juga sudah minta mengecek sedetail mungkin. Sudah itu, sudah fix kami cabut izinnya, saya cabut izinnya,”