Penjelasan Lengkap Gubernur Donny Soal Universitas Republik Indonesia: Visi Baru Pendidikan Nasional
Dailynesia.com – Jakarta — Setelah resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada Rabu, 22 Juli 2026, gubernur dan wakil gubernur Universitas Republik Indonesia (URI) memberikan keterangan mengenai lembaga pendidikan baru tersebut. Donny, salah satu pejabat yang baru saja menerima jabatan, menyampaikan bahwa inisiatif ini mencerminkan perhatian mendalam dari kepala negara terhadap pengembangan sumber daya manusia nasional. Melalui penjelasan lengkapnya, Donny menguraikan berbagai aspek penting dari pembentukan URI dan Badan Pengelola Pendidikan Kebangsaan (BPPK).
Visi Integrasi Pendidikan Nasional
Menurut Donny, pembentukan URI dan Badan Pengelola Pendidikan Kebangsaan (BPPK) bertujuan untuk menyatukan berbagai sistem pendidikan yang telah berjalan selama ini. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem yang lebih terpadu dalam mempersiapkan generasi pemimpin Indonesia ke depan. Donny menekankan bahwa konsolidasi ini bukan sekadar perubahan struktural, melainkan transformasi fundamental dalam cara Indonesia mempersiapkan talenta nasional.
“Pak Presiden sangat concern dengan sumber daya manusia, terutama untuk pemimpin Indonesia di masa depan. Beliau ingin mengkonsolidasikan dan mengintegrasikan beberapa pendidikan yang sudah ada saat ini,” kata Donny.
Ke depan, rencana pembangunan mencakup sepuluh kampus milik negara yang akan menjadi bagian dari URI. Sementara itu, BPPK akan bertanggung jawab mengoordinasikan berbagai institusi pendidikan, mulai dari Sekolah Unggulan Garuda, URI sendiri, hingga Lembaga Administrasi Negara (LAN). Koordinasi ini diharapkan dapat menghilangkan tumpang tindih fungsi antar lembaga pendidikan.
Perluasan Mandat Lembaga Administrasi Negara
Donny menerangkan bahwa struktur BPPK akan mencakup tiga entitas utama, yaitu Badan Pengelola Sekolah Unggulan, Badan Pengelola Perguruan Tinggi, dan LAN. Perubahan ini tidak hanya berdampak pada sektor pemerintahan, tetapi juga pada badan usaha milik negara (BUMN). Dengan perluasan mandat ini, LAN akan memiliki peran yang lebih strategis dalam pengembangan talenta nasional.
Lembaga yang selama ini berfokus pada pembinaan aparatur sipil negara (ASN) akan memperluas tugasnya. Selain mengembangkan kompetensi ASN, LAN juga akan berperan dalam menyiapkan talenta untuk BUMN. Donny menjelaskan bahwa penyiapan karyawan untuk sektor BUMN akan dilakukan melalui lembaga tersebut, menciptakan sinergi antara sektor publik dan swasta.
Program P3MD dan Model Kelembagaan Internasional
Sebagai wujud implementasi konsep tersebut, pemerintah telah meluncurkan Program Presiden untuk Pemimpin Masa Depan (P3MD). Program yang dimulai sekitar dua bulan lalu ini saat ini membina 399 pegawai baru BUMN. Tujuannya adalah membentuk karakter kepemimpinan serta kemampuan manajerial yang diperlukan untuk kemajuan Indonesia. Program ini menjadi salah satu pilar utama dalam visi pendidikan nasional yang baru.
Model kelembagaan yang diterapkan mengadopsi praktik dari negara-negara maju, seperti Ecole Nationale d’Administration (ENA) atau Institut Nasional du Service Public (INSP). Melalui pendekatan ini, pemerintah berharap dapat membangun ekosistem pembinaan talenta nasional yang berkelanjutan. Donny menambahkan bahwa pembelajaran dari model internasional ini akan disesuaikan dengan konteks lokal Indonesia.
Lokasi Kantor dan Kerjasama Antar-Kementerian
Kantor URI dan BPPK akan berlokasi di Bogor Utara, tepatnya di Cikasungka kawasan perkebunan PTPN yang telah dialihfungsikan. Sementara itu, saat ini kedua lembaga akan beroperasi di kantor BP BUMN di Jalan Merdeka Selatan. Lokasi strategis ini dipilih untuk memudahkan akses dan koordinasi antar lembaga.
Donny juga menyebutkan bahwa URI akan bekerja sama dengan Kementerian Dikti. Saat ini, kementerian tersebut masih mengelola sekolah unggulan dan perguruan tinggi. Ke depan, pengelolaan akan disesuaikan agar Kementerian Dikti dapat menjalankan tugas fungsionalnya sesuai ketentuan yang berlaku. Kerjasama ini diharapkan dapat menciptakan efisiensi dalam pengelolaan pendidikan nasional.
“Jadi saat ini yang melaksanakan, yang mengelola sekolah unggulan dan yang melaksanakan perguruan tinggi adalah di Kementerian Dikti. Nah nanti akan kita kelola supaya Kementerian Dikti juga bisa melaksanakan tugas fungsinya sesuai dengan ketentuannya,” kata Donny.
Mengenai anggaran yang dialokasikan, Donny menyatakan bahwa rincian masih dalam proses penyusunan. Ia menambahkan bahwa untuk sekolah unggulan, anggaran sudah tersedia karena Kementerian Dikti telah membangun empat sekolah unggulan. Namun, persiapan untuk akhir tahun ini dan tahun depan masih sedang dilakukan. Dengan penjelasan lengkap Gubernur Donny soal URI ini, masyarakat dapat memahami arah baru pendidikan nasional Indonesia.
