Prabowo Minta Bunga Kredit Super Mikro Turun, Danantara Janjikan 8%: Historic Moment
Dailynesia.com – Sebuah historic moment terjadi dalam pertemuan penting antara Presiden Prabowo Subianto dan tim pengelola perusahaan pengelola pinjaman mikro, Danantara, di Jakarta pada Rabu (13/5/2026). Pertemuan ini menjadi sorotan karena Prabowo meminta pengurangan bunga kredit super mikro, yang saat ini mencapai tingkat yang tinggi, hingga di bawah 10%. Janji ini dibuat sebagai respons terhadap keluhan yang diajukan oleh para pengusaha kecil dan usaha mikro, yang dinilai terbebani oleh biaya bunga yang tidak seimbang.
Permintaan Prabowo untuk Pengurangan Bunga
Prabowo mengkritik kebijakan bunga kredit super mikro yang mencapai 24% saat ini, menjadikannya salah satu dari yang paling mahal di sektor keuangan. Menurutnya, bunga tersebut tidak sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat pra sejahtera, yang seharusnya mendapatkan akses kecil modal dengan tingkat bunga yang lebih rendah. “Ini negara Pancasila, bukan negara kapitalis. Masyarakat berpenghasilan rendah harus dibantu, bukan dihukum bunga yang terlalu tinggi,” tegas Prabowo dalam diskusi tersebut.
“Berapa Pak Rosan 9%? Banyak orang kaya dikasih 9%, orang miskin 24%. Ini negara Pancasila, bukan negara kapitalis. Saya kumpul menteri-menteri. Menteri keuangan dan Danantara saya instruksikan ini sebagai keputusan politik. Saya ambil bahwa bunga untuk permodalan masyarakat madani, kredit keluarga pra sejahtera, harus di bawah 10%, bahkan di bawah 9%,”
kata Prabowo dengan tegas. Ia menekankan bahwa kebijakan ini adalah bagian dari upaya menciptakan keadilan ekonomi.
Respons Danantara dan Impak Kebijakan
CEO Danantara, Rosan P. Roeslani, menanggapi permintaan Prabowo dengan menjanjikan bahwa bunga kredit super mikro akan diturunkan hingga di bawah 9%, yaitu sebesar 8%. Janji ini menjadi titik balik penting dalam sejarah kebijakan kredit mikro di Indonesia, karena selama ini bunga yang ditetapkan dianggap terlalu tinggi bagi pengusaha kecil. Menurut Rosan, penurunan bunga ini akan meningkatkan akses ke modal bagi masyarakat yang membutuhkan, sekaligus mendorong pertumbuhan usaha mikro.
Dalam historic moment ini, Prabowo juga memberikan pandangan bahwa kebijakan bunga kredit super mikro perlu menjadi fokus utama pemerintah. Ia menjelaskan bahwa bunga tinggi membebani sektor usaha mikro kecil, yang merupakan tulang punggung perekonomian rakyat. “Saya inginkan sistem ini lebih merakyat, agar kecil modal bisa berkembang dengan beban yang lebih ringan,” ujarnya. Prabowo menegaskan bahwa penurunan bunga kredit super mikro akan menjadi bentuk perhatian terhadap kesetaraan ekonomi.
Pertemuan ini juga menjadi kesempatan bagi Prabowo untuk meninjau kembali strategi penyelesaian masalah kredit mikro. Ia menyebut bahwa pemerintah harus memastikan kebijakan ini tidak hanya menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga menciptakan suasana bisnis yang lebih sehat dan adil. “Kita perlu mencari solusi yang tidak hanya membantu pengusaha kecil, tetapi juga memastikan keberlanjutan sistem keuangan nasional,” tambah Prabowo.
Analisis terhadap kebijakan bunga kredit super mikro menunjukkan bahwa penurunan dari 24% ke 8% akan memberikan dampak besar terhadap daya beli masyarakat. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, sekitar 60 juta usaha mikro kecil di Indonesia masih mengandalkan pinjaman dari institusi seperti Danantara. Penurunan bunga ini diharapkan mampu meningkatkan produksi dan ekspansi usaha, sekaligus mengurangi risiko kebangkrutan. “Ini adalah historic moment yang menunjukkan komitmen politik untuk perbaikan ekonomi rakyat,” ujar seorang ekonom independen yang diwawancarai setelah pertemuan.
Di sisi lain, sejumlah pihak memandang bahwa penurunan bunga kredit super mikro adalah langkah penting dalam mengurangi ketimpangan ekonomi. Dengan angka 8%, biaya pinjaman akan berkurang sekitar 60%, yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, ada juga yang menyarankan bahwa pemerintah harus memastikan kebijakan ini diimbangi dengan regulasi pengawasan yang ketat agar tidak terjadi penyalahgunaan dana. “Selama bunga diberikan dengan transparan dan berbasis risiko, ini bisa menjadi langkah tepat untuk pengembangan ekonomi inklusif,” kata salah satu ahli keuangan.
