New Policy: RI Rugi Rp463 T, Jepang dan Australia Sudah Bertindak
Dailynesia.com – Kebijakan baru di bidang kesehatan mental menjadi sorotan utama karena menunjukkan dampak ekonomi yang signifikan bagi Indonesia. Menurut penelitian Grace Wangge dari Monash University, negara ini mengalami kerugian hingga Rp463 triliun setiap tahun akibat masalah mental di kalangan pekerja. Studi yang dipublikasikan di The Conversation pada 16 Juli 2026 ini memperlihatkan bahwa kelelahan psikologis dan tekanan kerja berdampak besar pada produktivitas, kesehatan, dan biaya pengobatan. Kebijakan baru, yang sedang diusulkan, diharapkan bisa mengatasi masalah ini dengan langkah-langkah lebih komprehensif.
Studi Mengungkap Penyebab Utama Kerugian Ekonomi
Penelitian Grace Wangge melibatkan 5.828 responden dewasa dan menemukan bahwa kondisi mental seperti kecemasan dan depresi menyebabkan kehilangan produktivitas mencapai 51% per tahun. Selain itu, pekerja mengalami absensi kerja rata-rata 34 hari, yang meningkatkan biaya pengobatan hingga Rp2,1 juta per tahun. Dalam konteks kebijakan baru, masalah ini menjadi perhatian utama karena ekonomi Indonesia kian rentan terhadap penurunan kapasitas kerja akibat tekanan psikologis.
“Pekerjaan yang berat, jam kerja panjang, dan perjalanan ke kantor yang melelahkan menjadi faktor utama yang memicu masalah kesehatan mental,” tulis Grace dalam artikelnya. Peneliti ini menekankan bahwa kondisi ini tidak hanya menyerang profesi kesehatan, tetapi juga melibatkan berbagai bidang, termasuk sektor keuangan yang rentan terhadap stres.
Kerugian Ekonomi di Sektor Keuangan dan Kesehatan
Sektor keuangan, khususnya, disebut rentan terhadap tekanan mental yang berpotensi memicu penurunan produktivitas hingga 51% dan kerugian ekonomi sekitar Rp11 juta per tahun per pekerja. Data dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2025 menunjukkan bahwa 25,47% pekerja Indonesia bekerja lebih dari 49 jam seminggu, meski aturan secara resmi membatasi jam kerja maksimal 40 jam. Kebijakan baru diharapkan bisa mengatur jam kerja lebih ketat, serta memberikan dukungan psikologis yang lebih baik.
Di sisi lain, insiden bunuh diri dokter muda di Nusa Tenggara Timur pada akhir Juni 2026 menjadi contoh nyata dari efek buruk tekanan mental di kalangan pekerja kesehatan. Kasus ini menyoroti bagaimana lingkungan kerja yang tidak seimbang bisa mengakibatkan krisis psikologis, yang selama ini sering diabaikan. Kebijakan baru, yang fokus pada kesehatan mental, dianggap penting untuk mencegah kejadian serupa dan menjamin kesejahteraan pekerja.
Pengaruh Perjalanan Panjang terhadap Kondisi Psikologis
Pekerja yang tinggal di kawasan Jabodetabek mengalami dampak signifikan dari perjalanan ke kantor yang memakan waktu. Menurut data, 69,5% dari mereka melaporkan pengalaman negatif akibat kemacetan dan durasi perjalanan yang panjang. Hal ini memperparah stres mental, dengan 5 dari 6 pekerja di Jakarta mengalami kelelahan dan kualitas hubungan keluarga yang menurun. Kebijakan baru diharapkan juga mencakup perbaikan infrastruktur transportasi dan fleksibilitas jam kerja untuk mengurangi beban fisik dan mental.
Grace Wangge menyoroti bahwa kebijakan baru tidak hanya fokus pada pendanaan pengobatan, tetapi juga pada pencegahan masalah kesehatan mental sejak dini. Sebanyak 14,7% pekerja mengalami gejala kecemasan atau depresi, namun hanya sekitar 60% dari mereka yang mendapatkan diagnosis atau penanganan profesional. Kebijakan ini diperlukan untuk mengubah struktur kerja yang tidak sehat dan mendorong perusahaan menerapkan kebijakan cekal dalam menghadapi efek momok ini.
Perbandingan dengan Negara-negara Asia-Pacific
Kebijakan baru di Indonesia dianggap perlu mengikuti langkah-langkah yang telah diambil oleh Jepang dan Australia. Dalam studi terbaru, kedua negara tersebut telah mengimplementasikan kebijakan berbasis bukti untuk mendukung kesehatan mental pekerja. Jepang, misalnya, memperkenalkan program cuti mental dan akses ke layanan konseling di perusahaan-perusahaan besar, sementara Australia menerapkan kebijakan kerja fleksibel serta insentif untuk pekerja yang mengalami stres. Dengan mengadopsi strategi serupa, Indonesia bisa mengurangi kerugian ekonomi sebesar Rp463 triliun setiap tahun.
Grace Wangge menegaskan bahwa kebijakan baru adalah solusi yang harus diterapkan secepat mungkin. “Masalah ini tidak bisa diabaikan lagi karena dampaknya tidak hanya pada individu, tetapi juga pada pertumbuhan ekonomi nasional,” jelasnya. Dengan kebijakan yang lebih inklusif, pekerja akan memiliki akses yang lebih baik ke layanan kesehatan mental, yang sebelumnya masih terbatas. Kebijakan ini juga diharapkan mendorong kesejahteraan sosial dan produktivitas yang lebih tinggi di masa depan.
