Fiscal Dominance dan Depresiasi Rupiah
Dailynesia.com – Artikel ini menyampaikan pandangan pribadi penulis, bukan mencerminkan sikap Redaksi CNBCIndonesia.com. Konsep fiscal dominance (dominasi fiskal) pertama kali dipopulerkan oleh ekonom senior dari University of California, Berkeley, Amerika Serikat, serta penerima Nobel Ekonomi tahun 2011, Thomas John Sargent. Menurutnya, otoritas moneter tidak bisa mengendalikan inflasi sendirian tanpa bantuan dari otoritas fiskal. Dalam Latest Program ini, kita akan melihat bagaimana dominasi fiskal berdampak pada kestabilan nilai tukar mata uang, khususnya rupiah, serta bagaimana kebijakan moneter dan fiskal saling memengaruhi dalam menciptakan kestabilan ekonomi.
Peran Kebijakan Moneter dan Fiskal dalam Stabilitas Harga
Kestabilan harga adalah salah satu tujuan utama kebijakan makroekonomi. Untuk mencapai kestabilan tersebut, publik harus percaya bahwa bank sentral memiliki kebebasan untuk menjaga kebijakan moneter tanpa intervensi dari pemerintah. Jika kepercayaan pasar terhadap independensi bank sentral melemah, masyarakat akan menganggap bahwa pemerintah menekan bank sentral untuk menurunkan suku bunga, sehingga meningkatkan inflasi. Latest Program ini mengupas hubungan antara kebijakan fiskal dan moneter serta bagaimana keduanya berperan dalam kestabilan ekonomi.
“Idealnya, saat bank sentral menaikkan suku bunga, surat berharga negara (SBN) akan semakin menarik karena yield lebih tinggi dan harga lebih rendah. Net capital inflow ke SBN akan memperkuat nilai tukar mata uang negara,”
Menurut Sargent, inflasi dan kenaikan suku bunga biasanya akan menghasilkan apresiasi mata uang. Namun, dalam kondisi dominasi fiskal, kebijakan moneter yang terbatas dapat menyebabkan depresiasi. Fenomena ini terjadi ketika pemerintah mengambil kebijakan moneter yang mengutamakan kebutuhan fiskal, bukan stabilitas harga. Latest Program menggambarkan bagaimana dominasi fiskal berdampak negatif pada nilai tukar rupiah dan bagaimana ini memengaruhi kepercayaan pasar.
Kasus Brasil Tahun 2002: Bentuk Awal Fiscal Dominance
Pada 2002, Brasil mengalami fenomena fiscal dominance yang menjadi contoh klasik kegagalan kebijakan moneter tanpa dukungan fiskal yang kuat. Fenomena ini terjadi sebelum pemerintahan Inacio Lula da Silva. Pemerintah dan Bank Sentral Brasil (BCB) saat itu mengadopsi kebijakan moneter yang mandat tunggal, yaitu mengendalikan inflasi. Namun, kebijakan tersebut diiringi suku bunga rendah yang memperkuat utang pemerintah, sehingga menyebabkan pelemahan mata uang real.
“Pada saat inflasi tinggi, bank sentral Brasil tidak menaikkan suku bunga acuan untuk menjaga agar biaya utang tetap rendah. Ini menyebabkan nilai tukar real terdepresiasi,”
Langkah ini mengurangi kepercayaan investor terhadap kemampuan pemerintah membayar utang. Primary balance negatif menjadi indikator kepercayaan pasar yang rendah, karena menunjukkan defisit pemerintah. Meski BCB menjaga kebijakan stabilisasi moneter, kebijakan tersebut tidak cukup mencegah pelemahan real. Latest Program ini membahas bagaimana dominasi fiskal dapat mengubah arah kebijakan moneter dan menyebabkan tekanan pada nilai tukar mata uang.
Fenomena Dominasi Fiskal di Indonesia
Fenomena serupa terjadi di Indonesia, terutama sejak pemerintahan baru memasuki periode kebijakan fiskal yang berbeda. Pergantian Menteri Keuangan dari Sri Mulyani Indrawati ke Purbaya Yudhi Sadewa menjadi titik awal dominasi fiskal dalam Latest Program. Salah satu tindakan awal menkeu Purbaya adalah mengalihkan dana Sisa Anggaran Lebih (SAL) dari Bank Indonesia (BI) ke rekening pemerintah di Himbara.
Kebijakan ini bertujuan meningkatkan likuiditas bank umum, menurunkan suku bunga, serta mendorong pertumbuhan kredit dan investasi. Namun, langkah tersebut mengurangi kemampuan BI dalam menjalankan kebijakan stabilisasi moneter, sehingga kepercayaan investor terhadap kebijakan BI menurun. Depresiasi rupiah terus terjadi, terutama setelah rupiah per dollar AS turun menjadi Rp16.970 pada 19 Januari 2026, dari Rp16.570 pada awal Desember 2025. Latest Program ini mencerminkan bagaimana dominasi fiskal berdampak pada nilai tukar rupiah dalam konteks kebijakan moneter yang kurang independen.
Analisis Dampak pada Ekonomi Nasional
Depresiasi rupiah akibat dominasi fiskal memiliki dampak signifikan pada ekonomi nasional. Kebutuhan pemerintah untuk memperoleh dana melalui utang negara meningkatkan tekanan pada pasar keuangan, karena investor menjadi khawatir tentang kemampuan pemerintah membayar utang. Latest Program ini menyoroti bagaimana kebijakan fiskal yang terlalu dominan dapat mengganggu stabilitas ekonomi dan meningkatkan risiko krisis keuangan.
Dalam Latest Program, kebijakan moneter dan fiskal harus seimbang untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil. Jika pemerintah terus mengandalkan kebijakan fiskal yang dominan, bank sentral akan sulit menjaga kestabilan nilai tukar mata uang. Hal ini berdampak pada daya beli masyarakat, inflasi, dan kemampuan Indonesia menarik investasi asing. Latest Program ini menggambarkan dinamika kompleks antara kebijakan fiskal dan moneter serta bagaimana keduanya memengaruhi kinerja ekonomi.
Langkah Pemulihan Kestabilan Ekonomi
Untuk mengatasi depresiasi rupiah akibat dominasi fiskal, pemerintah dan bank sentral perlu memperkuat koordinasi kebijakan. Salah satu cara adalah dengan memastikan kebijakan fiskal tidak mengganggu upaya stabilisasi moneter. Latest Program ini menyarankan bahwa pemerintah harus mengevaluasi kebijakan moneter yang terlalu tergantung pada kebutuhan fiskal, serta menjamin kebebasan bank sentral dalam menetapkan suku bunga acuan.
Kebijakan fiskal yang efisien dan transparan dapat meningkatkan kepercayaan pasar terhadap kemampuan Indonesia mencapai stabilitas ekonomi. Latest Program ini menjadi kesempatan untuk mengintrospeksi kebijakan keuangan dan moneter, serta menyiapkan strategi yang lebih baik dalam menghadapi tantangan ekonomi yang kompleks. Dengan mengintegrasikan kebijakan fiskal dan moneter, Indonesia dapat memperkuat nilai tukar rupiah dan menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih sehat.
