Pelajaran Politik dan Ekonomi dari Presiden Lula
Dailynesia.com – Politik ekonomi baru yang diterapkan oleh Presiden Luiz Inácio Lula da Silva menjadi bahan diskusi penting dalam konteks pembangunan nasional. Sebagai seorang pemimpin yang pernah mengalami kekalahan tiga kali sebelumnya, Lula menghadirkan “New Policy” sebagai strategi untuk memulihkan ekonomi Brasil dan membangun kepercayaan masyarakat. Artikel ini memperkenalkan pandangan pribadi penulis dan tidak mencerminkan sikap Redaksi CNBCIndonesia.com. Kesamaan dalam perjalanan politik Lula dan Prabowo Subianto menunjukkan bahwa “New Policy” dapat menjadi pelajaran berharga bagi Indonesia dalam mengejar stabilitas fiskal.
Pola Kebijakan Ekonomi Lula
Presiden Lula menerapkan pendekatan yang dikenal sebagai “Lulisme,” yang menggabungkan kapitalisme dengan program kesejahteraan sosial untuk memperkuat kelas menengah. Dalam konteks “New Policy,” ia menekankan redistribusi kekayaan melalui inisiatif seperti Program Bolsa Família, yang memberikan manfaat ekonomi langsung kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Meski pendekatan ini membawa dampak positif pada pengurangan kemiskinan, “New Policy” yang diterapkan Lula juga mengubah pola pengelolaan keuangan negara.
“Presiden Lula menciptakan model ‘New Policy’ yang menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan keadilan sosial,” jelas laporan dari The Japan Times.
Di bawah pemerintahannya, rasio utang terhadap GDP mencapai lebih dari 60%, sementara defisit fiskal melebihi 3% pada awal masa kepemimpinan 2003. Keseimbangan primer negatif dan kenaikan credit default swap (CDS) menunjukkan risiko fiskal yang meningkat. Dampaknya terasa jelas: premium risiko negara Brasil melonjak, harga obligasi pemerintah turun, dan kurs real mengalami depresiasi ekstrem. Meskipun “New Policy” berhasil menggerakkan ekonomi, kebijakan tersebut juga menimbulkan pertanyaan tentang keberlanjutan keuangan negara.
Prabowonomics: Kebijakan yang Meniru Lulisme
Presiden Prabowo Subianto mengadopsi konsep “kapitalisme negara” dalam kebijakan ekonomi yang dianggap mirip dengan “New Policy” yang dijalankan Lula. Ia mengalokasikan anggaran besar untuk program sosial seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), yang diharapkan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun, “New Policy” di Indonesia juga menyebabkan defisit fiskal naik dari 2,29% pada 2024 menjadi 2,92% pada 2025.
Di tengah ketidakpastian global akibat konflik Timur Tengah, “New Policy” Prabowo membuat DSR (Debt Service Ratio) pemerintah Indonesia mendekati 50%, artinya separuh pendapatan negara digunakan untuk membayar utang. Kenaikan ini memengaruhi nilai tukar rupiah dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), yang turun tajam. Laporan The Japan Times menunjukkan bahwa tiga bank global terbesar, termasuk Citigroup, Standard Chartered, dan HSBC, menarik dana dari Indonesia karena risiko kredit yang meningkat.
“Kebijakan ‘New Policy’ Prabowo memperlihatkan ketergantungan Indonesia pada utang, mirip dengan pengalaman Lula di Brasil,” tulis penulis analisis ekonomi.
Kesamaan dan Perbedaan Dalam Implementasi Kebijakan
Kedua presiden tersebut memiliki kesamaan dalam mengedepankan “New Policy” sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menghadapi tantangan berbeda. Lula, yang memimpin Brasil pada 2003, berhasil menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, meskipun utang negara mengalami kenaikan signifikan. Di sisi lain, Prabowo menghadapi tekanan dari pasar global yang takut dengan ketergantungan pada pendanaan luar negeri.
Analisis menunjukkan bahwa “New Policy” yang diterapkan kedua presiden memicu perubahan struktur ekonomi. Di Brasil, fokus pada pembangunan sosial mengurangi kesenjangan antar-kelas, sedangkan di Indonesia, “New Policy” mengalami tekanan karena inflasi dan krisis ekonomi global. Namun, perbandingan ini menggarisbawahi bahwa kebijakan progresif seperti “New Policy” tetap menjadi pilihan yang relevan dalam konteks pengembangan ekonomi.
“Kebijakan ‘New Policy’ di Brasil dan Indonesia menunjukkan bahwa pendekatan yang berfokus pada keadilan sosial bisa mengubah struktur ekonomi, meskipun menghadirkan risiko fiskal,” ujar ekonom senior dari lembaga riset internasional.
Konteks Global dan Pelajaran untuk Indonesia
Dalam era globalisasi, “New Policy” menjadi referensi bagi banyak negara yang ingin menggabungkan pertumbuhan ekonomi dengan keadilan sosial. Contoh seperti India dan Afrika Selatan menunjukkan bahwa pendekatan serupa dapat menciptakan dinamika baru dalam perekonomian. Namun, Indonesia harus memperhatikan keseimbangan antara pengeluaran publik dan pendapatan negara, agar “New Policy” tidak mengancam stabilitas fiskal.
Meski “New Policy” yang dijalankan Prabowo menimbulkan tekanan pada anggaran negara, pelajaran dari Lula mengingatkan bahwa keberhasilan kebijakan bergantung pada pemanfaatan sumber daya secara efisien. Dalam situasi yang berbeda, pendekatan ini bisa menjadi jalan untuk menciptakan kesejahteraan, tetapi juga perlu disertai dengan evaluasi yang matang. Indonesia, yang menghadapi tantangan defisit fiskal dan inflasi, harus menemukan cara untuk mengintegrasikan “New Policy” dengan kebijakan yang lebih berkelanjutan.
