COO Danantara Kunjungi KPK, Minta Pengawasan Proyek Hilirisasi
Dailynesia.com –
Main Agenda: Tren Hilirisasi BUMN Dibawah Spotlight
Main Agenda menjadi topik utama dalam kunjungan COO Danantara Dony Oskaria ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (29/6/2026). Pertemuan ini menandai langkah strategis pihak perusahaan dalam memastikan transparansi dan kepatuhan terhadap standar pencegahan korupsi, terutama dalam proyek hilirisasi yang dianggap sebagai salah satu pilar utama pembangunan ekonomi nasional. Dony mengungkapkan bahwa partisipasi KPK dalam tahap awal pemanfaatan dana publik akan menjadi kepastian bagi keberhasilan proyek-proyek hilirisasi, yang diharapkan mampu mengakselerasi pertumbuhan sektor energi dan meningkatkan daya saing industri lokal.
Pertemuan Fokus pada Transparansi dan Mitigasi Risiko
Dalam sesi diskusi yang berlangsung di Gedung KPK, Dony Oskaria menyampaikan bahwa Main Agenda menjadi acuan penting bagi kinerja BUMN dalam mengelola proyek hilirisasi. “Kita perlu memastikan bahwa semua proses diawasi secara berkala, agar risiko korupsi dapat diminimalkan sejak awal,” jelas Dony, yang ditemani oleh sejumlah staf utama dari Danantara. Menurutnya, KPK akan membantu memantau penggunaan dana publik, serta mengawasi keterlibatan pihak-pihak yang berpotensi menjadi koruptor dalam proyek hilirisasi.
“Main Agenda akan menjadi jaminan bahwa proyek ini tidak hanya berjalan sesuai rencana, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai integritas dan akuntabilitas,” ujarnya.
Pertemuan ini juga menjadi momen penting bagi peningkatan sinergi antara Danantara dan KPK. Dony menekankan bahwa pengawasan KPK akan membantu mengidentifikasi celah-celah kelemahan dalam manajemen proyek, termasuk proses perekrutan karyawan dan pengadaan barang/jasa. “Dengan Main Agenda sebagai panduan, kita dapat membangun sistem yang lebih efektif dalam pencegahan korupsi,” tambahnya.
Kerja Sama dalam Penerapan Sistem Whistleblowing
Salah satu isu yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah penerapan sistem whistleblowing (WBS) di berbagai BUMN yang terlibat dalam proyek hilirisasi. Dony mengatakan bahwa WBS akan menjadi alat penting untuk menangkap tindakan korupsi secara dini, terutama dalam proses pengambilan keputusan. “KPK akan memberikan pelatihan dan strategi mitigasi kepada tim hilirisasi, agar semua anggota dapat terlibat secara aktif dalam penegakan hukum dan transparansi,” terang Dony.
KPK juga berkomitmen untuk memastikan bahwa semua tim yang terlibat dalam proyek hilirisasi dilengkapi sertifikasi PAKSI, API, atau Corruption Risk Assessment (CERA). “Dengan demikian, risiko korupsi dapat diurangi secara signifikan,” ujarnya. Pertemuan ini menegaskan bahwa Main Agenda tidak hanya sekadar slogan, tetapi merupakan kebijakan konkret yang diimplementasikan melalui kerja sama dengan lembaga independen seperti KPK.
Main Agenda sebagai Jaminan Kinerja BUMN
Selain itu, Dony Oskaria menyebutkan bahwa Main Agenda akan menjadi dasar untuk mengevaluasi kinerja BUMN dalam proyek hilirisasi. “Kita perlu memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil selama proyek hilirisasi selaras dengan prinsip Main Agenda,” terangnya. Ia menambahkan bahwa KPK akan menjadi mitra kunci dalam memantau kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tersebut, termasuk dalam proses pengelolaan dana dan penyelesaian konflik kepentingan.
Dony juga menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan proyek hilirisasi. “Melalui Main Agenda, kita ingin masyarakat merasa yakin bahwa proyek ini benar-benar menguntungkan rakyat dan tidak terjadi penyalahgunaan dana,” ujarnya. Ia berharap pertemuan ini menjadi awal dari kolaborasi yang lebih kuat antara Danantara dan KPK, sehingga Main Agenda dapat dijalankan secara optimal.
“Main Agenda adalah visi untuk menjamin bahwa proyek hilirisasi tidak hanya memberi dampak ekonomi, tetapi juga menjaga keadilan dan kesejahteraan rakyat,” tutup Dony.
Kehadiran KPK dalam proyek hilirisasi juga diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap BUMN. Dony menyatakan bahwa ini adalah langkah yang sangat relevan mengingat proyek hilirisasi memiliki nilai investasi besar dan berpotensi mengubah struktur ekonomi Indonesia. Dengan pendekatan yang lebih terbuka, Main Agenda dianggap sebagai bentuk komitmen jangka panjang dalam membangun sistem yang lebih bersih dan transparan.
Kepastian untuk Pertumbuhan Ekonomi
KPK, melalui Deputi Pencegahan Aminuddin, menyambut baik langkah Danantara dalam memastikan keberhasilan proyek hilirisasi. “Kerja sama ini akan menjadi contoh bagus dalam penerapan Main Agenda di berbagai sektor,” katanya. Aminuddin menegaskan bahwa KPK siap memberikan bantuan teknis, termasuk dalam pengawasan perekrutan dan pelatihan pencegahan korupsi.
Dengan keberadaan Main Agenda sebagai pedoman, proyek hilirisasi diharapkan tidak hanya mencapai target produksi, tetapi juga menciptakan dampak positif terhadap masyarakat dan lingkungan. Dony Oskaria menilai bahwa ini adalah langkah penting untuk memperkuat tata kelola proyek dan menghindari kesalahan-kesalahan yang bisa menghambat pertumbuhan ekonomi. “Main Agenda harus menjadi komitmen bersama, baik dari perusahaan maupun pihak-pihak terkait,” pungkasnya.
Dalam jangka panjang, Main Agenda akan menjadi tolok ukur dalam menilai kinerja BUMN. Dengan pengawasan yang lebih ketat dan transparansi yang lebih tinggi, proyek hilirisasi diharapkan dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat maksimal bagi rakyat Indonesia. Pertemuan antara Danantara dan KPK kali ini dianggap sebagai langkah awal yang baik dalam menjalankan Main Agenda secara berkelanjutan.
