Cara Mengambil Sebagian Dana Pensiun Tanpa Harus Resign dari Pekerjaan
Dailynesia.com – Peserta program jaminan sosial kini dapat memastikan saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan bisa diakses secara bertahap tanpa perlu mengundurkan diri atau kehilangan pekerjaan. Mekanisme penarikan parsial ini dirancang agar pekerja aktif tetap memiliki akses terhadap sebagian dana pensiunnya untuk kebutuhan mendesak seperti pembelian hunian maupun persiapan memasuki masa purna kerja.
Dasar Regulasi Penarikan Parsial
Kewajiban dan hak peserta dalam hal klaim sebagian diatur melalui Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 yang kemudian diperbarui oleh PP Nomor 60 Tahun 2015. Berdasarkan ketentuan tersebut, terdapat dua tingkat pencairan parsial: maksimal 30 persen untuk keperluan kepemilikan rumah dan 10 persen sebagai langkah persiapan menuju purna kerja.
Porsi 30 persen dapat digunakan baik untuk pembelian tunai maupun pembiayaan melalui kredit pemilikan rumah (KPR). Sementara itu, klaim 10 persen ditujukan bagi kebutuhan lain yang berkaitan dengan transisi ekonomi menjelang masa pensiun.
Syarat Kepesertaan dan Dokumen Pendukung
Sebelum mengajukan klaim parsial, peserta wajib telah memenuhi masa kepesertaan minimal sepuluh tahun. Jenis dokumen yang dipersyaratkan berbeda tergantung pada kategori pencairan:
Klaim 10 Persen — Persiapan Purna Kerja
Peserta perlu menyiapkan Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK), E-KTP atau identitas resmi lainnya, serta NPWP. NPWP menjadi syarat wajib apabila saldo melebihi Rp 50 juta atau jika sebelumnya pernah mengajukan klaim sebagian.
Catatan penting: jeda antar-pengambilan yang melampaui dua tahun dapat memicu pengenaan pajak progresif pada penarikan berikutnya. Peserta disarankan berkonsultasi dengan petugas sebelum mengajukan klaim lanjutan.
Klaim 30 Persen — Pembelian Hunian Tunai
Dokumen yang dipersyaratkan meliputi Kartu Peserta, E-KTP, Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) atau Akta Jual Beli (AJB), serta NPWP apabila saldo di atas Rp 50 juta.
Klaim 30 Persen — Skema Kredit/KPR
Berkas yang diperlukan mencakup Kartu Peserta, E-KTP, NPWP (jika saldo melebihi Rp 50 juta), surat penawaran kredit atau perjanjian KPR, fotokopi standing instruction, rekening bank peserta, dan surat keterangan baki debet atau sisa pinjaman sesuai peruntukan
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is Saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan Bisa Cair?
Saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan Bisa Cair is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does Saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan Bisa Cair matter?
Saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan Bisa Cair matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.
