New Policy: Microsoft dan G42 Bangun Data Center Raksasa di Kenya, Presiden Khawatir Listrik Mati
Dailynesia.com – Kemitraan Microsoft dengan perusahaan teknologi AI G42 di Abu Dhabi menjadi bagian dari New Policy yang bertujuan memperkuat keberlanjutan digital di Afrika Timur. Proyek ini menargetkan pembangunan pusat data berkapasitas US$1 miliar di Kenya, dengan harapan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi digital dan meningkatkan akses ke infrastruktur teknologi canggih. New Policy menjadi kunci dalam mendorong investasi asing dan memanfaatkan sumber energi geothermal di Lembah Rift sebagai energi utama untuk operasional pusat data tersebut.
Strategi Pembiayaan dan Teknologi Data Center
Pembangunan data center raksasa ini tidak hanya berfokus pada teknologi AI, tetapi juga mengintegrasikan solusi energi terbarukan. G42 dan Microsoft menekankan bahwa proyek ini dirancang untuk menjadi model inovatif dalam memanfaatkan panas bumi sebagai sumber daya listrik yang ramah lingkungan. Meski demikian, New Policy harus mampu mengatasi tantangan terkait keandalan pasokan energi, karena kebutuhan daya mencapai hingga 1 Gigawatt (GW) dalam beberapa tahun ke depan.
Keterbatasan Pasokan Listrik sebagai Tantangan Utama
Presiden Kenya, William Ruto, menyampaikan kekhawatirannya terhadap risiko pemutusan pasokan listrik akibat proyek ini. Menurutnya, jika data center AI Microsoft beroperasi penuh, pemerintah akan terpaksa memprioritaskan kebutuhan energi untuk pusat data tersebut, yang membutuhkan 100 Megawatt (MW) di tahap awal. Sumber daya listrik yang tersedia dari kompleks Olkaria hanya mencapai sekitar 950 MW, sehingga proyek ini menguras sebagian besar kapasitas tersebut. New Policy harus melibatkan diskusi lebih lanjut tentang bagaimana memastikan pasokan listrik tetap stabil.
Mengutip Detik.com, Minggu (17/5/2026), proyek data center ini direncanakan berdiri di kawasan panas bumi Olkaria, Lembah Rift, Kenya, yang menjadi salah satu sumber energi terbesar di wilayah tersebut.
Kenyataannya, total kapasitas listrik terpasang Kenya saat ini sekitar 3 hingga 3,2 Gigawatt (GW), sementara beban puncak konsumsi listrik nasional mencapai 2,4 GW pada Januari lalu. Dengan permintaan energi yang terus meningkat, pemerintah memerlukan strategi New Policy yang lebih matang untuk menjamin bahwa proyek ini tidak mengganggu kebutuhan sehari-hari masyarakat. Pihak pemerintah juga harus menghitung dampak jangka panjang terhadap sistem listrik nasional, termasuk kemungkinan investasi tambahan dalam infrastruktur pendukung.
Proyek yang Masih Memerlukan Restrukturisasi
Proses pembangunan data center ini belum menemui titik akhir, karena masih ada persyaratan keuangan yang belum terpenuhi. Microsoft dan G42 menuntut jaminan pembayaran tahunan dari pemerintah Kenya untuk sejumlah kapasitas tertentu, yang menjadi poin utama dalam New Policy ini. Meski proyek tidak ditunda secara resmi, para pejabat setempat mengakui bahwa skala proyek memerlukan penyesuaian lebih lanjut. New Policy akan menjadi acuan utama dalam menyeimbangkan antara inovasi teknologi dan keberlanjutan sumber daya.
Kemajuan proyek ini juga mengharuskan kolaborasi dengan pemangku kepentingan lokal, termasuk pemulihan kapasitas listrik melalui pengembangan lebih lanjut dari sumber daya geothermal. New Policy diharapkan mampu mempercepat proses ini dengan memastikan bahwa kebutuhan energi tidak hanya dipenuhi untuk data center, tetapi juga untuk kebutuhan masyarakat umum. Dengan demikian, pemerintah Kenya dapat memanfaatkan proyek ini sebagai penggerak transformasi digital sekaligus mengatasi masalah infrastruktur listrik yang sudah lama dihadapi.
