Latest Program: AS Warga Tolak Data Center karena Tagihan Listrik Meningkat
Dailynesia.com – Menunjukkan bahwa masyarakat Amerika Serikat semakin menolak pembangunan pusat data yang diduga menyebabkan peningkatan tagihan listrik dan konsumsi air secara signifikan. Hasil referendu di Monterey Park, California, menunjukkan keputusan rakyat yang menolak pengembangan infrastruktur kecerdasan buatan. Pemungutan suara pada Selasa (2/6) menunjukkan bahwa 86% dari suara yang telah dihitung memilih melarang proyek pusat data, sebagai bagian dari upaya untuk mengurangi dampak lingkungan di daerah permukiman. Kebijakan ini menjadi tanda awal di AS bahwa masyarakat mulai mengambil langkah untuk membatasi penggunaan sumber daya energi oleh industri teknologi.
Proses Referendum dan Dukungan Masyarakat
Referendum tersebut dimulai dari penolakan warga terhadap rencana DigiCo Infrastructure REIT, perusahaan asal Australia yang ingin membangun pusat data di area yang berpotensi menguras sumber daya. Aktivis lingkungan mengkhawatirkan emisi karbon, konsumsi air, dan penggunaan generator diesel cadangan yang bisa mengganggu kualitas udara sekitar. Wali Kota Monterey Park, Elizabeth Yang, mengungkapkan bahwa keputusan ini bisa memengaruhi kebijakan kota lain, terutama yang juga menghadapi tawaran serupa.
“Banyak kota lain sedang menghadapi proposal pembangunan pusat data. Mereka mungkin akan mengikuti langkah ini, terutama di wilayah permukiman,” ujar Yang, menurut laporan Politico pada Jumat (5/6/2026).
Proyek ini dipertanyakan karena mengkhawatirkan kenaikan biaya listrik yang membebani rumah tangga dan bisnis lokal. Data center menjadi tulang punggung pengembangan kecerdasan buatan, tetapi membutuhkan energi dan air yang besar untuk menjalankan ribuan server. Para pendukung Latest Program mengatakan bahwa proyek ini akan mengakibatkan kenaikan harga listrik, sehingga warga harus mengevaluasi dampak jangka panjangnya.
Perusahaan dan Respons Industri
DigiCo Infrastructure REIT dikatakan memicu peningkatan penggunaan listrik dan air hingga 30%, berdasarkan laporan dari kementerian lingkungan California. Proyek ini juga menimbulkan kekhawatiran tentang polusi udara akibat generator diesel, yang dipasang untuk mengantisipasi kebutuhan listrik tambahan. Meski demikian, industri data center mengingatkan bahwa pembatasan ini bisa menghambat pertumbuhan ekonomi digital dan menciptakan masalah bagi perusahaan yang mengandalkan fasilitas tersebut.
Direktur Kebijakan Negara Bagian, Khara Boender, dari Data Center Coalition menegaskan bahwa Latest Program berisiko mengirim sinyal negatif terhadap investasi. “Kebijakan seperti ini bisa mengganggu proyek ekonomi berskala besar, termasuk inisiatif kecerdasan buatan,” katanya. Namun, kelompok penolak bersikeras bahwa pemerintah harus menimbang antara kebutuhan teknologi dan kesejahteraan masyarakat.
Penggemar teknologi di beberapa kota seperti Ohio, Georgia, Maryland, dan Utah juga mulai mengampanyekan pembatasan serupa. Parlemen New York sedang mempertimbangkan moratorium satu tahun untuk data center skala besar, sebagai respons terhadap kekhawatiran publik. Pengambilan keputusan ini menggambarkan pergeseran opini masyarakat, yang mulai lebih kritis terhadap penggunaan energi dan sumber daya alam oleh infrastruktur digital.
