Wamen Imigrasi Silmy Karim Serahkan Diri ke KPK, Terkait OTT di Jakarta Barat
Dailynesia.com – Rabu (3/6/2026), Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim menyerahkan diri ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia tiba di lokasi pemeriksaan pada pukul 22.32 WIB, mengenakan kemeja batik dan didampingi oleh sejumlah petugas keamanan.
“Ya gini saja, menyelesaikan agenda,”
kata Silmy singkat saat diwawancara. Keputusan ini diambil setelah KPK mengumumkan operasi tangkap tangan (OTT) yang berlangsung di Jakarta Barat pada 2-3 Juni 2026, dalam rangka mengungkap dugaan praktik korupsi dalam penerbitan izin tinggal bagi Warga Negara Asing (WNA).
Detail OTT yang Melibatkan Silmy Karim
Pemeriksaan Silmy Karim dilakukan oleh KPK sebagai bagian dari penyelidikan kasus korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat di Jakarta Barat. Operasi tersebut menargetkan dugaan penggelapan dana atau penyalahgunaan wewenang dalam pengurusan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) dan Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP). Dalam penyitaan, KPK mengamankan barang bukti seperti 4 mobil, 9 sepeda motor, dan 7 sepeda. Selain itu, lembaga anti-korupsi juga menyita uang asing berupa dolar Singapura dan dolar Amerika Serikat, serta logam mulia emas. Semua barang bukti dibawa ke Gedung Merah Putih KPK menggunakan jasa towing, lalu disimpan di halaman gedung.
Menurut juru bicara KPK, Budi Prasetyo, OTT ini berkaitan dengan skema penyalahgunaan kewenangan dalam penerbitan izin tinggal. “Detailnya akan diungkap dalam konferensi pers nanti, karena saat ini masih dalam proses investigasi,” katanya. Pihak KPK mengungkap bahwa sebanyak belasan orang tertangkap dalam operasi tersebut, termasuk Kepala Imigrasi Jakarta Barat yang menjadi sasaran utama. Silmy Karim, sebagai Wamen Imigrasi, dituduh terlibat dalam pengurusan izin tinggal yang dianggap tidak transparan.
Langkah Langsung ke KPK dan Konteks Kasus
Penyerahan diri Silmy Karim dianggap sebagai langkah untuk mempercepat proses pemeriksaan. Ia masuk ke ruang pemeriksaan di lantai dua Gedung KPK setelah melakukan pertemuan singkat dengan tim penyidik. Sebelumnya, nama Silmy sempat menjadi sorotan setelah dugaan korupsi terkait pengurusan izin tinggal bagi WNA dikemukakan oleh pihak berwenang. Dalam beberapa hari terakhir, ia dianggap sebagai salah satu tokoh yang diduga terlibat dalam skandal besar di Jakarta Barat.
Kasus ini merupakan bagian dari upaya KPK untuk membersihkan korupsi di lingkaran birokrasi keimigrasian. Tidak hanya Silmy Karim, beberapa pejabat lain juga diperiksa dalam rangkaian operasi penyitaan tersebut. KPK menegaskan bahwa investigasi berjalan cepat dan menggandeng institusi pemerintah serta pihak swasta untuk mengungkap alur dana yang disalahgunakan. Selain itu, lembaga anti-korupsi juga memperlihatkan temuan sejumlah dokumen terkait pengurusan KITAS dan KITAP yang diduga tidak sesuai prosedur.
Konteks dan Dampak terhadap Instansi
OTT di Jakarta Barat menimbulkan kekacauan di kalangan masyarakat dan pejabat setempat. Sejumlah warga Jakarta Barat menyatakan kekecewaan terhadap sistem pemeriksaan yang dinilai tidak adil. Aksi pemukulan terhadap wartawan terjadi saat kegiatan berlangsung, menunjukkan tingginya ketegangan di lokasi. Dalam konferensi pers, Budi Prasetyo menyebut bahwa korupsi di sektor keimigrasian berdampak signifikan pada kredibilitas pemerintahan.
Kasus ini juga menyoroti pentingnya transparansi dalam penerbitan izin tinggal. WNA yang datang ke Indonesia diperkirakan terdampak karena banyaknya proses pengurusan izin yang memakan waktu dan biaya. Silmy Karim, sebagai perwakilan menteri, menjadi simbol korupsi yang terjadi di tingkat kecamatan. Dengan penyerahan dirinya, KPK diharapkan dapat mengungkap seluruh jaringan korupsi yang beroperasi di lingkungan birokrasi keimigrasian. Proses ini juga menjadi momentum untuk mereformasi sistem pemeriksaan izin tinggal di Indonesia.
