Trump Membangkang dari Putusan Mahkamah Agung, Nekat Teken Aturan Baru

Trump Mengabaikan Keputusan Mahkamah Agung, Keluarkan Aturan Baru

Dailynesia.com – Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali melangkah dalam upaya membatasi hak kewarganegaraan yang diperoleh melalui kelahiran di wilayah AS. Pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2026, kepala negara tersebut menandatangani sepasang perintah eksekutif yang bertujuan mempersempit akses otomatis bagi anak-anak yang lahir di tanah Amerika dari orang tua asing.

Langkah ini merupakan respons langsung setelah Mahkamah Agung AS menolak upaya sebelumnya yang dilakukan Trump. Pembatasan birthright citizenship menjadi salah satu prioritas utama dalam agenda imigrasi pemerintahan Trump. Gedung Putih secara khusus menargetkan fenomena yang dikenal sebagai birth tourism, yaitu praktik perempuan hamil dari luar negeri yang datang ke AS untuk melahirkan agar anak mereka otomatis menjadi warga negara Amerika.

Perjalanan Hukum dan Argumen Pemerintah

Setelah mengalami kekalahan di Mahkamah Agung pada 30 Juni lalu, Trump sempat meminta Kongres untuk bertindak. Namun pada Kamis, ia memilih jalur perintah eksekutif. Meskipun perintah eksekutif dapat menetapkan kebijakan pemerintah, kekuatan hukumnya tidak sekuat undang-undang. Mahkamah Agung sebelumnya menyatakan bahwa upaya Trump terdahulu bertentangan dengan Konstitusi AS.

Pemerintahan Trump berpendapat bahwa arahan baru tidak melanggar batasan yang ditetapkan Mahkamah Agung. Pemerintah menilai masih ada ruang untuk memperluas kategori individu yang dianggap tidak memenuhi syarat memperoleh kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran. Kategori tersebut mencakup mereka yang datang ke AS dengan tujuan melakukan birth tourism.

Dalam perintah yang ditandatangani disebutkan bahwa kategori-kategori ini “tidak termasuk dalam aturan kewarganegaraan berdasarkan kelahiran sebagaimana diumumkan oleh Mahkamah Agung.” Stephen Miller, penasihat Gedung Putih, menjelaskan situasi ini saat acara penandatanganan di Ruang Oval.

“Praktik birth tourism itu, sejak penandatanganan perintah ini, dengan ini dilarang,” kata Miller. “Apa artinya? Tidak seorang pun di dunia ini lagi diizinkan memperoleh visa untuk tujuan penipuan tersebut,” lanjutnya.

Regulasi dan Dampak yang Mungkin Terjadi

Hingga saat ini, belum ada undang-undang AS yang secara langsung melarang birth tourism. Namun, sebuah regulasi federal yang diterapkan pada 2020 saat masa jabatan pertama Trump melarang penggunaan visa turis dan bisnis sementara apabila tujuan utamanya adalah memperoleh kewarganegaraan AS bagi bayi yang akan dilahirkan.

Mereka yang terlibat dalam skema birth tourism juga dapat dituntut atas tuduhan penipuan atau pelanggaran hukum terkait lainnya. Menurut analisis yang dilakukan Center for Immigration Studies pada 2020, sekitar 20.000 hingga 25.000 ibu datang ke AS untuk tujuan birth tourism dalam periode satu tahun antara 2016 hingga 2017. Sebagai perbandingan, terdapat sekitar 3,6 juta kelahiran di AS sepanjang 2025.

Selain membatasi praktik birth tourism, dua perintah eksekutif tersebut juga mempersempit hak kewarganegaraan bagi anak-anak yang lahir dari pegawai pemerintah asing yang berada di AS. Kebijakan itu juga menyasar anak-anak dari orang-orang yang diklasifikasikan sebagai musuh asing. Perintah tersebut bahkan berpotensi memengaruhi individu yang lahir di wilayah teritorial AS apabila Kongres nantinya mengesahkan rancangan undang-undang yang mengakhiri kewarganegaraan otomatis di wilayah-wilayah tersebut.

Tantangan Hukum di Depan Mata

Langkah baru Trump hampir dipastikan akan menghadapi gugatan hukum. Selama puluhan tahun, Amendemen ke-14 Konstitusi AS ditafsirkan menjamin kewarganegaraan bagi siapapun yang lahir di wilayah AS, dengan pengecualian yang sangat terbatas, seperti anak diplomat asing atau anggota pasukan musuh yang menduduki wilayah Amerika.

Trump berargumen bahwa ketentuan tersebut sebenarnya dibuat dalam konteks yang berbeda. “Ini dibuat untuk alasan yang berbeda. Ini dibuat tepat setelah Perang Saudara. Ini dibuat untuk bayi-bayi budak, dan apa yang terjadi sekarang?” kata Trump.

Hingga kini tidak ada data resmi yang menghitung jumlah warga asing yang datang ke AS secara khusus untuk melahirkan dan memperoleh kewarganegaraan bagi anak mereka. Pemerintah juga tidak memiliki angka resmi mengenai biaya yang ditanggung pembayar pajak akibat praktik tersebut. Meski demikian, Ketua Mahkamah Agung John Roberts dalam putusan sebelumnya menegaskan bahwa para penyusun Amendemen ke-14 memang memperluas jaminan kewarganegaraan itu kepada setiap orang yang lahir di wilayah AS.