Topics Covered: RI Berdiskusi dengan Pengelola Pusat Keuangan Dubai untuk Konsultasi PFII
Dailynesia.com – Pada Selasa (14/7/2026), Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan tim Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bertemu dengan perwakilan Dubai International Financial Centre (DIFC) guna mengumpulkan masukan mengenai rancangan Pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII). Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan bahwa PFII dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Herman Saheruddin, Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kemenkeu, mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut membuka ruang dialog untuk menganalisis kebijakan dan struktur yang diperlukan dalam implementasi PFII.
Pertemuan RI dengan DIFC: Fokus pada Penguatan Kerja Sama
Kemarin, Menteri Keuangan dan timnya menghadiri sesi diskusi yang berlangsung di kantor DIFC. Diskusi ini bertujuan untuk mendapatkan wawasan mengenai pengalaman DIFC dalam mengelola pusat keuangan internasional. Herman Saheruddin menjelaskan bahwa masukan dari Dubai sangat berharga karena negara tersebut telah menjadi contoh sukses dalam pengembangan kebijakan finansial global. “Kami memperhatikan banyak aspek, mulai dari regulasi hingga infrastruktur, untuk memastikan PFII memiliki dasar yang kuat,” tambah Herman.
Dalam pertemuan tersebut, berbagai rekomendasi diberikan, termasuk strategi pembentukan PFII yang lebih terpadu, pendekatan pengambilan keputusan yang lebih matang, serta penguatan kemitraan dengan lembaga internasional. “Topics Covered mencakup beberapa elemen penting, seperti model organisasi, kebijakan tarif, dan mekanisme pengawasan yang akan diterapkan di PFII,” ujarnya. Herman menegaskan bahwa DIFC memberikan pandangan yang sangat konstruktif, terutama mengenai bagaimana PFII dapat menjadi pusat distribusi keuangan Asia Tenggara.
Pengembangan PFII: Tantangan dan Peluang
Pembahasan dengan DIFC pada malam hari akan dilanjutkan dengan fokus pada aspek strategis yang berbeda. Kali ini, Menteri Keuangan akan mendengarkan saran dari mantan CEO DIFC. “Diskusi malam ini tetap menggunakan Topics Covered sebagai kerangka acuan, tetapi sasarannya lebih spesifik, yaitu menganalisis potensi keberhasilan PFII di masa depan,” kata Herman. DIFC dikenal sebagai pusat keuangan internasional yang menawarkan lingkungan bisnis yang dinamis dan efisien, sehingga menjadi referensi penting bagi Indonesia dalam mengembangkan PFII.
Beberapa saran yang diberikan mencakup penggunaan model pusat keuangan utuh atau sekadar hub, tergantung pada kebutuhan sektor ekonomi Indonesia. Herman juga menyoroti pentingnya kebijakan tarif yang kompetitif dan pengaturan regulasi yang fleksibel agar PFII dapat menarik investasi asing. “Masukan dari DIFC membantu kita memahami dinamika pasar global dan bagaimana PFII bisa beradaptasi dengan cepat,” jelasnya. Diskusi ini diperkirakan akan memberikan gambaran lebih jelas tentang kebutuhan dan target PFII dalam jangka panjang.
Dalam Topics Covered ini, DIFC juga menyampaikan rekomendasi terkait infrastruktur teknologi informasi dan keamanan data yang menjadi dasar operasional PFII. Herman menegaskan bahwa pemerintah akan menyusun rencana yang memadukan masukan dari berbagai pihak, termasuk DIFC, dalam bentuk Topics Covered yang komprehensif. “Kami harap PFII bisa menjadi platform yang mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia dan memperkuat keterlibatan dalam ekonomi global,” tambahnya. Pertemuan tersebut adalah langkah awal dalam proses pembentukan PFII, yang akan terus berlanjut melalui diskusi dengan lembaga lain di luar negeri.
Sebagai bagian dari Topics Covered, pemerintah juga menggali masukan mengenai kesiapan Indonesia dalam menghadapi tantangan regulasi internasional. Herman menyebutkan bahwa DIFC memberikan saran terkait harmonisasi kebijakan dengan negara-negara anggota organisasi keuangan internasional. “PFII akan menjadi simbol komitmen Indonesia untuk berpartisipasi aktif dalam ekonomi global, dan masukan dari DIFC sangat relevan dalam menyiapkan strategi ini,” ujarnya. Dengan berbagai rekomendasi yang diberikan, pemerintah berharap bisa menyusun rancangan PFII yang lebih matang dan memiliki daya tarik bagi pelaku bisnis internasional.
