Purbaya Turun Tangan Awasi Anggaran MBG, BGN Bisa Tutup SPPG!
Dailynesia.com –
Topics Covered
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan langkah strategis untuk secara langsung mengawasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai wilayah. Langkah ini diperkenalkan sebagai respons atas tantangan yang dihadapi Badan Gizi Nasional (BGN) dalam menjaga kualitas distribusi MBG. Dengan penekanan pada efisiensi penggunaan anggaran, Purbaya berharap program ini bisa berjalan lebih optimal, terutama dalam mengurangi pemborosan atau kesalahan dalam pengelolaan dana.
“Kalau memang BGN kesulitan mengawasi di daerah, maka tugasnya bisa diambil alih oleh Kemenkeu,” ujar Purbaya saat berbicara dalam sesi media briefing di Gedung Juanda, Jakarta, Jumat (26/6/2026).
Ia menambahkan bahwa pengawasan yang lebih ketat dari Kemenkeu akan memastikan setiap unit penyelenggara program, termasuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), diberikan arahan yang jelas. Program MBG, yang bertujuan memenuhi kebutuhan gizi masyarakat secara gratis, telah menjadi prioritas nasional, tetapi masih perlu dipantau lebih intensif guna menjamin transparansi dan akuntabilitas.
Langkah Tegas untuk Evaluasi Anggaran
Purbaya menegaskan bahwa jajaran Kemenkeu akan diterjunkan untuk memantau kegiatan SPPG secara langsung. “Personel kami di daerah akan melakukan pemantauan rutin terhadap SPPG,” tegasnya. Ia menjelaskan bahwa pemantauan ini tidak hanya terbatas pada penggunaan anggaran, tetapi juga mencakup distribusi makanan, kualitas layanan, serta efektivitas pelaksanaan program di tingkat masyarakat. Dengan adanya pengawasan yang lebih aktif, Purbaya yakin dapat mengurangi kesalahan operasional dan meningkatkan kinerja secara keseluruhan.
“Bila terjadi kesalahan dalam pengelolaan, Kemenkeu memiliki hak untuk merekomendasikan penutupan dapur SPPG,” tambah Purbaya. Usulan ini disepakati oleh Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai bagian dari upaya memperkuat pengawasan dan mengoptimalkan anggaran.
Penutupan SPPG yang tidak efisien dianggap sebagai langkah tegas untuk menjamin bahwa dana yang dialokasikan benar-benar digunakan secara tepat sasaran. Purbaya menjelaskan bahwa keputusan ini tidak diambil secara sembarangan, tetapi didasarkan pada evaluasi berkelanjutan yang mencakup data keuangan, laporan dari lapangan, dan kinerja SPPG dalam memenuhi target program.
Coordinasi dan Dukungan Sumber Daya
Menurut Purbaya, kerja sama dengan BGN akan memperkuat koordinasi antara instansi pemerintah pusat dan daerah. “Mereka setuju, jika ada ketidaksesuaian boleh ditutup saja. Kita bisa mendiskusikan hal tersebut,” katanya. Selain itu, ia berkomitmen untuk memberikan bantuan sumber daya manusia berkompeten di bidang keuangan dan finansial guna mendukung pelaksanaan MBG. “Kita juga akan mendukung tenaga SDM yang ahli di bidang keuangan. Dengan demikian, MBG ke depan diharapkan lebih baik lagi,” ucap Purbaya.
Dalam rangka meningkatkan efektivitas program, Purbaya menjelaskan bahwa Kemenkeu akan melakukan audit berkala terhadap anggaran MBG. Tujuan audit ini adalah mengidentifikasi potensi penyalahgunaan dana, seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). “Pengawasan ini tidak hanya untuk mengawasi anggaran, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap penyelenggara program benar-benar mampu memenuhi harapan masyarakat,” jelasnya. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memperbaiki kinerja MBG, yang diharapkan bisa menjadi solusi bagi masalah gizi di berbagai daerah.
Program MBG sendiri telah dicanangkan sejak beberapa tahun lalu sebagai bagian dari kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Namun, tantangan dalam pelaksanaannya masih terjadi, terutama karena adanya perbedaan tingkat kapasitas di setiap daerah. Dengan adanya pengawasan lebih ketat dari Kemenkeu, Purbaya yakin dapat mengatasi masalah ini. “Kami ingin memastikan bahwa dana yang dialokasikan benar-benar sampai ke masyarakat yang berhak,” katanya. Hal ini juga sejalan dengan visi pemerintah untuk menciptakan sistem pemberdayaan yang lebih terarah dan berkelanjutan.
