Purbaya Rapat Dadakan di Lobby Kemenkeu untuk Siapkan Strategi Jaga Rupiah
Dailynesia.com – Selasa (12/5/2026), Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengadakan pertemuan spontan dengan para pejabat di lobi Gedung Djuanda I, Kantor Pusat Kementerian Keuangan, Jakarta. Hadir dalam rapat tersebut adalah Sekretaris Jenderal Kemenkeu Robert Leonard Marbun, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Suminto, Direktur Jenderal Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti, serta Plh Direktur Jenderal Stabilitas Ekonomi dan Fiskal Ferry Ardiyanto. Pertemuan mendadak ini diadakan dengan tujuan mempercepat pengambilan keputusan untuk mengatasi tekanan kurs rupiah terhadap dolar AS yang semakin memburuk.
Konteks Penguatan Rupiah Memanas
Keputusan untuk menggelar rapat tergesa-gesa muncul usai terjadi penurunan tajam nilai tukar rupiah hingga mencapai level terendah sepanjang sejarah, yakni Rp 17.500 per dolar AS. Purbaya mengungkap bahwa pihaknya membutuhkan intervensi cepat dalam upaya menjaga stabilitas ekonomi, khususnya mengingat kinerja pasar keuangan yang mulai menunjukkan tanda-tanda ketidakseimbangan. “Topics Covered dalam rapat kali ini fokus pada strategi jangka pendek untuk menguatkan rupiah sebelum situasi semakin memburuk,” jelasnya.
“Kita tidak ingin rupiah terus melemah karena tekanan eksternal dan internal yang saling melengkapi,” imbuh Purbaya. Pihaknya memastikan bahwa langkah yang diambil akan dilakukan secara terkoordinasi dengan Bank Indonesia, meski rapat dadakan ini menjadi cara untuk mengambil keputusan lebih cepat tanpa menunggu proses yang lebih formal.
Strategi Stabilisasi Rupiah dan Kebijakan Moneter
Pertemuan tersebut membahas skema dana stabilisasi obligasi atau Bond Stabilization Fund (BSF) sebagai alat pemerintah untuk memperkuat imbal hasil rupiah di pasar obligasi. Purbaya menekankan bahwa kebijakan ini bertujuan mengurangi risiko tekanan kurs melalui penyesuaian yield (imbal hasil) yang lebih menarik bagi investor. “Topics Covered pada skenario ini mencakup penggunaan dana BSF untuk membeli SBN atau obligasi asing, sehingga bisa mengimbangi permintaan mata uang asing di pasar,” tambahnya.
Menurut Purbaya, BSF akan menjadi komponen penting dalam program pemerintah untuk memastikan stabilitas nilai tukar rupiah. Dalam pertemuan, ia juga menyebut bahwa pihaknya sedang mengevaluasi efektivitas kebijakan moneter yang telah dijalankan, terutama dalam menghadapi perubahan arus modal dan kondisi pasar global yang dinamis. “Kita perlu memastikan bahwa intervensi yang dilakukan selaras dengan kebutuhan jangka panjang, bukan hanya mengatasi gejolak saat ini,” tuturnya.
Kebijakan ini didukung oleh sejumlah ekspertis dalam bidang keuangan dan ekonomi, termasuk para pejabat yang hadir dalam rapat. Purbaya menjelaskan bahwa dana stabilisasi obligasi akan dioperasikan secara terpisah dari mekanisme pemerintah lainnya, sehingga lebih efisien dalam memenuhi target jangka pendek. “Dengan menggunakan BSF, kita bisa mengoptimalkan efek pasar tanpa mengganggu alokasi dana untuk kebutuhan pemerintah lainnya,” tambahnya.
Beberapa pihak mengkritik langkah ini, menyebut bahwa penggunaan dana BSF harus disertai dengan perencanaan jangka panjang agar tidak terjadi ketidakseimbangan dalam anggaran negara. Namun, Purbaya meyakinkan bahwa kebijakan ini bersifat sementara dan akan disesuaikan dengan kondisi pasar. “Topics Covered dalam upaya ini mencakup pengawasan ketat terhadap alur dana dan dampaknya terhadap inflasi serta pertumbuhan ekonomi,” katanya.
Dalam pertemuan, Purbaya juga menyebut bahwa pihaknya akan memperkuat kerja sama dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memastikan kebijakan yang diambil selaras dengan kebutuhan pasar keuangan. Meski demikian, rapat dadakan ini dianggap sebagai bentuk kecepatan respons pemerintah dalam menghadapi krisis yang terjadi secara mendadak. “Kita tidak ingin ada kesenjangan antara kebijakan yang dibuat dan kebutuhan yang segera muncul,” tuturnya.
