Special Plan: Prabowo Targetkan Penyederhanaan BUMN Hingga 250 Perusahaan, Indonesia Akan Meniru Strategi Tiongkok
Dailynesia.com – Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana besar dalam Special Plan untuk mengurangi jumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga hanya tersisa 250 perusahaan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya menyelaraskan kebijakan pemerintah dengan visi penguatan ekonomi melalui efisiensi birokrasi. Dalam pidatonya, Prabowo menekankan bahwa penghapusan ratusan BUMN akan membantu mengurangi beban keuangan negara dan meningkatkan kinerja sektor publik.
Penyebab dan Tujuan Special Plan
Kebijakan ini muncul sebagai respons atas kebijakan BUMN yang selama ini dianggap tidak efektif. Menurut Tenaga Ahli Badan Komunikasi Pemerintah, Fithra Faisal, banyak BUMN beroperasi di luar wewenang, mengakibatkan pengeluaran yang tidak optimal. Dalam Special Plan, pengurangan jumlah BUMN bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya, meningkatkan transparansi, serta memastikan bahwa setiap perusahaan milik negara benar-benar mendukung tujuan nasional.
“Pengurangan jumlah BUMN adalah bagian dari Special Plan yang diharapkan dapat mendorong perusahaan publik menjadi lebih kompetitif dan berorientasi pada hasil nyata,” jelas Fithra Faisal. Ia menambahkan bahwa rencana ini juga berusaha mengikuti model pengelolaan BUMN yang berhasil diterapkan di Tiongkok, di mana pemerintah menerapkan strategi restrukturisasi, perbaikan tata kelola, serta penguatan kinerja melalui pertanggungjawaban yang jelas.
Model Tiongkok Sebagai Referensi
Reformasi BUMN Indonesia dianggap mengambil inspirasi dari pengelolaan perusahaan milik negara di Tiongkok. Di sana, State-owned Assets Supervision and Administration Commission (SASAC) berperan penting dalam mengatur operasional BUMN dengan pendekatan sistematis. SASAC, yang dibentuk tahun 2023, fokus pada tiga strategi utama: restrukturisasi, perbaikan tata kelola, dan penguatan peran BUMN sebagai agen pengembangan pemerintah. Dengan pendekatan ini, pemerintah Tiongkok berhasil meningkatkan laba BUMN hingga tiga kali lipat dalam beberapa tahun terakhir.
Dalam Special Plan, Indonesia juga berharap mencapai efisiensi serupa dengan menggabungkan pendekatan reformasi dari Tiongkok dan kebutuhan lokal. Fithra Faisal menjelaskan bahwa pengurangan BUMN bukan hanya tentang jumlah, tetapi juga kualitas. Dengan memperkecil jumlah perusahaan milik negara, pemerintah bisa fokus pada BUMN yang benar-benar vital dan memiliki prospek pertumbuhan yang jelas.
Persiapan dan Tantangan dalam Implementasi
Menurut Fithra Faisal, pemerintah telah mempersiapkan skenario yang matang untuk menerapkan Special Plan. Ia menyoroti bahwa selain menyederhanakan jumlah BUMN, kebijakan ini juga melibatkan evaluasi kinerja setiap perusahaan, pemutusan kerja sama yang tidak produktif, serta pengalihan fungsi BUMN ke sektor swasta atau badan lain yang lebih efisien. Namun, tantangan utama terletak pada perubahan sistem yang membutuhkan keterlibatan banyak pihak, termasuk stakeholder, DPR, dan publik.
“Kunci sukses Special Plan adalah komunikasi yang baik dan kepastian dalam proses evaluasi BUMN,” tambah Fithra. Ia mengingatkan bahwa kebijakan ini perlu dijelaskan secara transparan agar masyarakat memahami tujuannya dan dampaknya. Selain itu, pemerintah harus memastikan bahwa pengurangan BUMN tidak berdampak negatif pada layanan publik yang penting seperti energi, transportasi, dan layanan kesehatan.
Dalam langkah ini, Prabowo Subianto berharap bisa menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat pengelolaan sumber daya negara. Dengan Special Plan, Indonesia akan fokus pada peningkatan efisiensi, kesetaraan antar-sektor, dan penggunaan dana publik secara optimal. Jika berhasil, kebijakan ini bisa menjadi model baru untuk pengelolaan BUMN yang lebih baik di masa depan.
