Special Plan: RI Akan Buat Bursa Mineral, DPR Ungkap Alasan Utama
Dailynesia.com – Menjadi fokus utama pemerintah dan DPR dalam upaya memperkuat sektor pertambangan Indonesia. Rencana pembentukan bursa mineral yang diusulkan akan mulai beroperasi pada 1 Januari 2027, sebagai langkah strategis untuk meningkatkan transparansi dan mengoptimalkan perdagangan komoditas strategis. Bursa ini dirancang untuk menjadi platform terpusat yang mengatur harga pasar mineral, membantu pemerintah mengendalikan inflasi, serta mendorong ekspor yang lebih efektif.
Tujuan dan Konsep Bursa Mineral dalam Special Plan
Menurut Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, bursa mineral akan menjadi bagian integral dari Special Plan yang menargetkan transformasi ekonomi sektor tambang. “Ini adalah inisiatif untuk mengurangi praktik transfer pricing dan under invoicing yang sering terjadi, sehingga kita bisa lebih mengendalikan harga jual internasional,” jelas Bambang dalam Economic Update, dikutip Rabu (24/6/2026). Ia menekankan bahwa bursa ini tidak hanya berfokus pada transaksi lokal, tetapi juga mendorong integrasi pasar global, terutama untuk komoditas seperti crude palm oil (CPO), batu bara, dan fero alloy.
Terlebih, bursa mineral diharapkan dapat menjadi alat untuk menjaga stabilitas harga komoditas di tengah volatilitas pasar global. Dengan Special Plan ini, pemerintah ingin menciptakan sistem yang lebih terjangkau, meningkatkan daya saing Indonesia, serta mengurangi ketergantungan pada harga pasar yang tidak pasti. Bambang juga menyebutkan bahwa bursa akan memudahkan pelaku usaha dalam memperoleh data harga yang akurat, sehingga membantu pengambilan keputusan investasi dan ekspor.
Kontrol Transaksi Mineral dan Keterlibatan DPR
Kehadiran bursa mineral dalam Special Plan dianggap sebagai langkah penting untuk mengurangi risiko korupsi dan manipulasi harga. Dalam wawancara dengan CNBC Indonesia, Bambang menjelaskan bahwa selama ini transaksi mineral sering kali dilakukan secara terpisah, sehingga tidak mudah dipantau. “Dengan bursa ini, semua transaksi akan tercatat dan dapat diakses oleh semua pihak, termasuk masyarakat awam,” tegasnya. Hal ini diharapkan bisa meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem perdagangan mineral.
DPR juga berperan aktif dalam memastikan keberhasilan Special Plan ini. Selain Bambang, beberapa anggota komite khusus telah menyampaikan rekomendasi terkait regulasi, monitoring, dan pelatihan bagi pelaku usaha. Mereka menilai bursa mineral bisa menjadi “sistem yang lebih terbuka” yang memperkuat transparansi, keadilan, dan keberlanjutan ekspor. “Ini adalah bukti komitmen DPR untuk mendukung pemerintah dalam mengelola sektor strategis,” tambah salah satu anggota komite yang tidak disebutkan nama.
Dalam konteks global, bursa mineral di Indonesia akan bersaing dengan bursa utama seperti London Metal Exchange (LME) dan Shanghai Futures Exchange. Namun, Bambang meyakinkan bahwa Special Plan ini dirancang secara khusus untuk memenuhi kebutuhan pasar Asia Tenggara, khususnya dalam mengatasi ketergantungan pada harga yang ditentukan oleh pihak luar. Ia menilai keberhasilan bursa ini akan bergantung pada kesiapan infrastruktur, kebijakan yang konsisten, serta kolaborasi antar instansi.
Persiapan dan Tantangan dalam Implementasi Special Plan
Pembentukan bursa mineral tidak hanya terkait dengan regulasi, tetapi juga memerlukan persiapan yang matang. Menurut Bambang, pemerintah telah melakukan beberapa kajian teknis dan menyusun skenario berbagai skenario terkait dampak ekonomi, keuangan, dan sosial. “Kita juga perlu memastikan bahwa bursa ini tidak menghambat kebebasan pasar, tetapi justru memperkuatnya,” imbuhnya. Langkah ini diharapkan bisa menjadi bagian dari Special Plan jangka panjang untuk meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat internasional.
Sementara itu, ada tantangan yang mungkin terjadi dalam implementasi Special Plan ini. Di antaranya, keterbatasan infrastruktur teknologi, perbedaan antara ketentuan bursa mineral dan bursa komoditi lainnya, serta perubahan kebiasaan pelaku usaha. Namun, Bambang yakin bahwa bursa ini akan membawa dampak positif jangka panjang. “Dengan sistem yang lebih terpadu, kita bisa meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan menjamin kualitas produk,” tambahnya. Pemerintah juga berencana untuk menyosialisasikan kebijakan ini secara luas agar masyarakat dan pelaku usaha paham manfaatnya.
