Pemakzulan Wapres Makin Dekat, Presiden Minta Boikot Parlemen
Dailynesia.com – Telah menjadi fokus utama dalam perdebatan politik Filipina, dengan konflik antara Presiden Ferdinand Marcos dan Wakil Presiden Sara Duterte semakin memanas. Proses pemakzulan terhadap Sara Duterte terlihat semakin dekat, yang memicu peringatan dari Marcos mengenai rencana boikot parlemen oleh anggota legislatif pro wapres. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap upaya penggulingan Sara Duterte, yang dianggap mengganggu keseimbangan kekuasaan antara lembaga eksekutif dan legislatif.
Impeachment dan Strategi Politik
Special Plan juga mencakup strategi taktis yang diterapkan oleh para anggota parlemen pendukung Sara Duterte. Mereka memutuskan untuk mengambil tindakan boikot terhadap sidang penting, sebagai bentuk protes terhadap ketidakpuasan terhadap kebijakan Marcos. “Legislatif saat ini dalam keadaan kacau,” kata Marcos kepada wartawan, seperti dilaporkan AFP, Rabu (3/6/2026). Ia menegaskan bahwa rasa darurat politik memaksa mereka untuk segera mengambil tindakan karena banyak kebijakan penting harus disahkan dalam waktu dekat.
“Kita tidak bisa memerintahkan mereka apa yang harus mereka lakukan; kita tidak bisa menghukum mereka atas apa yang mereka lakukan. Mereka harus mengatur diri mereka sendiri,” tambah Marcos, merujuk pada kebutuhan untuk menegaskan kembali otoritas lembaga legislatif dalam kerangka Special Plan ini.
Kebijakan Special Plan ini memperlihatkan tekanan politik yang tinggi, dengan sidang pemakzulan yang semakin mendekati titik kritis. Anggota parlemen pro Sara Duterte, yang memperoleh mayoritas di Senat, memutuskan untuk menghentikan kehadiran mereka dalam upaya memperkuat posisi sebagai penggugat. Tindakan ini menimbulkan ketegangan antara dua kubu, dengan Marcos mengingatkan bahwa parlemen harus kembali bekerja untuk mencegah kekacauan lebih lanjut.
Timeline dan Konsekuensi
Kebijakan Special Plan yang diumumkan oleh Marcos telah memicu respons cepat dari pihak oposisi. Pada bulan lalu, 13 anggota parlemen yang mendukung Sara Duterte menguasai Senat yang terdiri dari 24 kursi hanya beberapa jam sebelum DPR mayoritas memilih untuk memakzulkan wapres tersebut. Dalam beberapa hari berikutnya, sekutu Sara Duterte seperti Ronald Dela Rosa menghilang setelah ICC menerbitkan perintah penangkapan. Senator Jose “Jinggoy” Estrada juga ditahan atas dugaan menerima suap lebih dari 573 juta peso (US$9,3 juta atau sekitar Rp166,5 miliar) untuk proyek pengendalian banjir.
Persaingan politik dalam Special Plan ini berpotensi mengubah dinamika pemerintahan Filipina. Sidang pemakzulan Sara Duterte yang diperkirakan dimulai 6 Juli memperlihatkan kemungkinan perubahan kepemimpinan di tengah tekanan dari parlemen dan masyarakat. Selain itu, kebijakan Special Plan juga menjadi pusat perhatian karena menyangkut kemampuan Marcos dalam menghadapi krisis ekonomi global yang dipicu oleh perang Timur Tengah.
Meski pihak pro Sara Duterte menganggap boikot sebagai bentuk perlawanan, kebijakan Special Plan ini menunjukkan bagaimana presiden mencoba memperkuat posisi pemerintah melalui tindakan ekstrem. Dengan menggugat Sara Duterte, Marcos berharap mampu menegaskan kembali pengaruh lembaga eksekutif dalam menyusun kebijakan nasional. Namun, tindakan ini juga memicu kecurigaan akan adanya upaya untuk mengontrol jalannya demokrasi Filipina.
