Kamboja Terapkan Special Plan untuk Pemulangan 1.273 WNI Mantan Sindikat Penipuan
Dailynesia.com – Dalam upaya meningkatkan kembali Warga Negara Indonesia (WNI) yang terjebak dalam situasi hukum atau administratif, Pemerintah Kamboja meluncurkan Special Plan khusus yang menargetkan penghapusan denda overstay bagi 1.273 orang WNI mantan pelaku penipuan daring. Kebijakan ini diumumkan setelah KBRI Phnom Penh menerima permohonan bantuan yang terus meningkat. Dengan Special Plan, lebih dari 5.950 WNI telah berhasil mendapatkan penghapusan denda, termasuk yang terdaftar dalam kebijakan ini.
Proses Pemulangan Dalam Special Plan
Special Plan yang dijalankan oleh KBRI Phnom Penh mencakup berbagai langkah untuk mempermudah pemulangan WNI. Dalam periode Januari hingga Mei 2026, total 9.537 WNI mengajukan permintaan bantuan untuk kembali ke Indonesia. Banyak di antaranya menghadapi hambatan seperti ketidakmampuan memperoleh paspor, denda yang terlalu besar, atau keterbatasan dana untuk membeli tiket kepulangan. Situasi ini semakin kompleks karena jumlah permintaan bantuan terus meningkat.
Pemerintah Kamboja menetapkan batas waktu 15 Juni 2026 bagi WNI yang telah menghapus denda overstay untuk segera meninggalkan negara tersebut. Selain itu, Special Plan juga memberikan bantuan pemberkasan administratif dan penyediaan layanan perjalanan bagi WNI yang mengalami kesulitan. KBRI Phnom Penh aktif memastikan proses ini berjalan lancar dengan koordinasi yang intensif dengan pihak berwenang setempat.
“Kebijakan Special Plan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah Kamboja untuk membantu WNI yang mengalami kesulitan selama tinggal di luar negeri. Kami terus memberikan dukungan melalui pembebasan denda dan fasilitas kepulangan,” kata Krishnajie, Kuasa Usaha Ad Interim KBRI Phnom Penh, seperti dikutip dalam keterangan tertulis pada Sabtu (23/6/2026).
Kesulitan Finansial dan Dukungan Konsuler
Meski Special Plan memberikan kemudahan administratif, sejumlah WNI tetap menghadapi tantangan finansial. Dalam menunggu proses pemulangan, banyak dari mereka tidak memiliki dana untuk membeli tiket pulang atau membayar biaya tambahan. Untuk mengatasi ini, KBRI menyediakan penampungan sementara bagi sekitar 300 WNI yang masih menunggu bantuan. Penampungan ini menjadi solusi sementara hingga dana atau dokumen yang dibutuhkan terpenuhi.
KBRI Phnom Penh juga melakukan kunjungan langsung ke 265 WNI yang berada di detensi Bati, Provinsi Takeo. Pada 21-22 Mei 2026, tim konsuler menyambangi mereka untuk memastikan kondisi kesehatan dan memahami kebutuhan pemulangan. Upaya ini menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia untuk melindungi kepentingan WNI di luar negeri. Selain itu, Special Plan juga menjamin keterbukaan informasi tentang prosedur dan syarat yang harus dipenuhi untuk mempercepat pemulangan.
Langkah-langkah dalam Special Plan mencakup penghapusan denda overstay, pemberian bantuan kekonsuleran, dan koordinasi dengan pihak berwenang Kamboja. Kebijakan ini tidak hanya memberikan keuntungan bagi WNI, tetapi juga menjadi strategi untuk menarik lebih banyak individu yang terjebak dalam masalah hukum atau administratif. Pemerintah Kamboja menekankan pentingnya Special Plan dalam mempercepat pemulangan WNI sekaligus menjaga hubungan diplomatik yang baik dengan Indonesia.
Dengan Special Plan ini, Kamboja berupaya mempercepat proses pemulangan WNI yang terdaftar sebagai mantan pelaku penipuan daring. Denda overstay yang dibebaskan menjadi salah satu langkah utama untuk memudahkan mereka kembali ke tanah air. Harapan pemerintah Kamboja adalah dengan adanya kebijakan ini, lebih banyak WNI dapat meninggalkan negara tersebut tanpa hambatan tambahan. Pemulangan ini juga diharapkan menjadi contoh kebijakan yang dapat diterapkan di negara-negara lain dalam menangani masalah serupa.
Upaya pemerintah Kamboja dalam Special Plan menunjukkan respons cepat terhadap permintaan bantuan WNI. Dengan adanya penghapusan denda, jumlah WNI yang telah kembali ke Indonesia mencapai 3.630 orang hingga 22 Mei 2026. Proses ini menunjukkan efektivitas Special Plan dalam mengurangi beban administratif bagi pemilik paspor dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kekonsuleran Indonesia.
