Special Plan: Investasi RI Kian Disalip Malaysia-Vietnam, Ekonom Senior Ungkap Sebabnya
Dailynesia.com – Dalam rangka mengejar pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, pemerintah Indonesia merancang Special Plan sebagai strategi utama untuk mendorong investasi asing dan meningkatkan daya saing sektor industri. Namun, menurut ekonom senior INDEF Didik J. Rachbini, kebijakan ini belum mampu mengatasi stagnasi pertumbuhan ekonomi yang terjadi selama beberapa tahun terakhir. Dengan pertumbuhan hanya mencapai 5%, Indonesia kini mengalami tekanan dari negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Vietnam, yang terus memperlihatkan momentum ekonomi yang lebih kuat.
Perbandingan Kinerja Ekonomi
“Diperlukan iklim usaha yang kondusif agar investasi asing dapat masuk dan kinerja ekspor meningkat pesat. Hal ini menjadi indikator bahwa produk Indonesia kompetitif di pasar internasional,” ujar Didik.
Didik menjelaskan bahwa angka investasi asing ke Indonesia masih tergantung pada sektor jasa dan ekonomi ekstraktif, seperti pertambangan dan perkebunan, yang hanya menyumbang 1,8% dari PDB. Sementara itu, Vietnam mampu menarik investasi asing hingga 4,2%, Malaysia 3,7%, dan Singapura mencapai 27,8%. Hal ini menunjukkan kelemahan sistem perekonomian Indonesia dalam mendorong sektor manufaktur dan inovasi, yang seharusnya menjadi pilar utama kenaikan ekonomi.
Penurunan Kepemimpinan Ekonomi
Ekonom tersebut menyoroti pergeseran kepemimpinan ekonomi Indonesia dari orientasi ke luar ke orientasi ke dalam. “Pada 1980-an, visi perekonomian berfokus pada ekspor, tetapi sekarang peran pemerintah semakin dominan, sementara sektor swasta dan BUMN kembali ke pola inward looking,” terang Didik. Menurutnya, hal ini memperlambat pertumbuhan industri dan mengurangi kualitas investasi yang masuk.
Indonesia juga mengalami kesulitan dalam memperbaiki kinerja ekspor, yang pada 2025 lalu hanya mencapai US$ 1000 miliar. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan Vietnam yang mampu menembus nilai perdagangan internasional dua kali lipat. Karena kecepatan pertumbuhan Vietnam mencapai 8%, sementara Indonesia masih terjebak pada 5%, Didik memperingatkan bahwa tanpa Special Plan yang lebih terarah, ekonomi Indonesia akan terus tertinggal.
Potensi Special Plan
Didik menilai Special Plan bisa menjadi langkah strategis untuk mengubah paradigma investasi dan ekspor Indonesia. Dengan fokus pada deregulasi dan koordinasi birokrasi yang lebih efektif, ia yakin ekonomi bisa kembali ke jalur pertumbuhan yang dinamis. Contohnya, negara-negara Asia Timur seperti Vietnam, Korea Selatan, Singapura, dan Cina sukses dalam industrialisasi karena menerapkan mekanisme “war room” reformasi birokrasi yang langsung dikoordinasikan oleh pemimpin tertinggi.
Kebijakan ini akan mendorong kecepatan pengambilan keputusan, memangkas aturan yang memperlambat proses, serta menarik investasi yang lebih berorientasi pada teknologi dan pertumbuhan jangka panjang. “Special Plan harus mencakup peningkatan kualitas infrastruktur, penurunan birokrasi, dan pengembangan iklim bisnis yang lebih inklusif,” tambahnya. Didik berharap langkah ini bisa mempercepat perbaikan daya saing Indonesia dan menjaga pertumbuhan ekonomi di level 5%.
Dalam konteks keterbukaan pasar, Special Plan juga diharapkan bisa meningkatkan daya tarik investasi ke Indonesia. Kebijakan yang rumit dan penuh hambatan saat ini menjadi celah bagi praktik birokrasi tidak sehat, yang menghambat pertumbuhan sektor industri. Dengan penerapan Special Plan, ekonomi Indonesia bisa menunjukkan komitmen serius dalam mengubah struktur perekonomian dan menarik pelaku bisnis internasional.
