Soal Minyak dari Rusia, Bahlil: Negara yang Impor, Bukan Pertamina

Skema Impor Minyak Rusia: Negara, Bukan Pertamina

Dailynesia.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa pembelian minyak mentah asal Rusia dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah pusat melalui mekanisme antar-pemerintah. Proses ini tidak melibatkan PT Pertamina (Persero) sebagai entitas pelaksana, melainkan dilakukan oleh negara dengan otoritas penuh atas kebijakan energi primer untuk kemaslahatan masyarakat.

Menurut Bahlil, pemerintah memiliki hak penuh dalam menyusun arah kebijakan energi demi kepentingan rakyat. “Yang melaksanakan pengadaan adalah negara, bukan Pertamina. Oleh karena itu, negara tidak boleh menerima intervensi dari pihak luar. Jangan sampai hal ini dipelintir. Yang mengimpor adalah negara,” tegasnya saat ditemui di kantor Kementerian ESDM pada Rabu, 5 Agustus 2026.

Peran Lemigas sebagai BLU

Bahlil menambahkan bahwa pelaksanaan teknis impor dipercayakan kepada Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (Lemigas), yang berstatus sebagai Badan Layanan Umum (BLU). Setelah proses pengadaan oleh negara selesai, penentuan alokasi untuk kepentingan bangsa dan negara menjadi urusan internal pemerintah. Indonesia, lanjutnya, menganut asas bebas aktif dalam hubungan internasional.

Impor minyak dari Rusia tahap pertama telah terealisasi, dan saat ini pemerintah melanjutkan proses impor tahap kedua. Kementerian ESDM juga merencanakan penyusunan kontrak kerja sama jangka panjang untuk memperkuat cadangan energi nasional di tengah dinamika geopolitik global.

“Kita tidak mendikte negara lain, tapi negara lain juga tidak boleh mendikte kita. Independensi negara kita harus kita jaga sebagai bagian daripada pengabdian kita kepada Ibu Pertiwi,” paparnya.

Optimalisasi Lemigas Melalui Perpres 26/2026

Kementerian ESDM menyiapkan peran yang lebih strategis bagi Lemigas dalam tata kelola pengadaan energi nasional. Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2026, Lemigas berpeluang menjadi salah satu BLU yang memiliki kewenangan melakukan pengadaan, termasuk impor minyak mentah dan bahan bakar minyak (BBM).

Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, menjelaskan bahwa pemerintah tidak akan membentuk BLU baru untuk menjalankan fungsi tersebut. Sebaliknya, pemerintah akan mengoptimalkan lembaga yang sudah ada di lingkungan Kementerian ESDM.

“Jadi kita akan mengoptimalkan penggunaan ini BLU yang ada di antaranya adalah Lemigas,” ujar Yuliot di Kementerian ESDM, Jumat, 29 Mei 2026.

Menurut Yuliot, pengaturan tersebut merupakan bagian dari implementasi Perpres Nomor 26 Tahun 2026 tentang Pengadaan Minyak Dalam Negeri yang baru diterbitkan pemerintah. Aturan itu memberikan ruang tidak hanya kepada badan usaha milik negara (BUMN), tetapi juga BLU di bidang energi untuk melakukan pengadaan minyak.

Meski demikian, ia menjelaskan pemerintah tetap mengutamakan pasokan energi dari dalam negeri. Perpres tersebut mengatur agar minyak mentah yang diproduksi kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) dapat diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan domestik, terutama saat pasokan global mengalami keterbatasan.

“Jadi dari Perpes itu pengadaan crude itu bisa berasal dari produksi dalam negeri, dari perusahaan K3S dalam negeri. Jadi karena ada keterbatasan suplai secara global, jadi kalau ada komitmen ekspor yang dari perusahaan K3S itu bisa dipasarkan dalam negeri. Dan harganya itu sesuai dengan harga ICP, jadi untuk tidak merugikan perusahaan KKKS sendiri,” ungkap Yuliot.

Komitmen 150 Juta Barell dari Rusia

Utusan Khusus Presiden bidang Energi dan Lingkungan, Hashim Djojohadikusumo, sebelumnya menyebutkan bahwa Indonesia mendapatkan 150 juta barel minyak mentah dari Rusia dengan harga khusus. Hashim mengatakan pasokan minyak yang didapatkan dengan harga khusus itu adalah hasil kunjungan Presiden Prabowo Subianto menemui Presiden Vladimir Putin di Istana Kremlin, Moskwa, pada Senin, 13 April 2026.

“Indonesia sekarang sudah ada komitmen dari pemerintah Rusia, 150 juta barel kita bisa simpan di Indonesia untuk menghadapi masalah-masalah gejolak ekonomi,” ucap Hashim saat memberikan acara Economic Briefing 2026 di Menara Patra Jasa, Jakarta pada Kamis, 23 April 2026.

Awalnya dalam pertemuan dengan Putin, jelas Hashim, awalnya Rusia menyetujui mengirim 100 juta barel dengan harga khusus. Akan tetapi, jumlah itu akan ditambah Rusia sebesar 50 juta barel untuk Indonesia dalam menghadapi gejolak dunia.

“Dia (Prabowo Subianto) ke Moskow ketemu Presiden Putin selama 3 jam dan dapat komitmen dari Presiden Putin 100 juta barel minyak itu akan segera dikirim ke Indonesia. 100 juta barel dengan harga khusus. Dan apabila Indonesia perlu lagi tambahan, sudah ditambah 50 juta,” tutur Hashim.